×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Pemotongan Anggaran KLHK Rp519 M, Bukti Pemerintah Tidak Peka

Selasa, 02 Februari 2021, 17:07 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Pemotongan Anggaran KLHK Rp519 M, Bukti Pemerintah Tidak Peka

Ilustrasi (Foto: Kementerian LHK)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan mengatakan, pemotongan anggaran belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) 2021 sebesar Rp519 miliar merupakan bukti bahwa pemerintah tidak peka terhadap kondisi hutan Indonesia yang semakin rusak.

“Seharusnya diperlukan komitmen pemerintah untuk menjaga kawasan hutann agar kehidupan kita terhindar dari bencana akibat ulah kita sendiri,” ujar Johan, Senin (1/2/2021).

Politisi asal Sumbawa itu menilai bahwa pemotongan anggaran KLHK secara sepihak oleh Kementerian Keuangan adalah bukti kebijakan yang tidak pro lingkungan. Apalagi Rp500 miliar lebih dana yang dipotong tersebut diambil dari anggaran program pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Jumlah itu mencapai 67 persen atau Rp349 miliar dari total anggaran pengelolaan hutan berkelanjutan,” tutunya.

Seharusnya, kata Johan, pemerintah pusat sepenuhnya harus bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan hutan. Begitu pula dengan pemulihan lingkungan dalam rangka menjaga kecukupan kawasan hutan.

Untuk itu, dia meminta Menteri LHK untuk segera menindaklanjuti hasil rapat kerja sebelumnya. Di rapat sebelumya, KLHK ditugaskan menyusun program konseptual dan terpadu untuk pelaksanaan kegiatan peningkatan daya dukung daerah aliran sungai (DAS) dan hutan lindung serta pembelaan masyarakat di kawasan hutan.

“Saya minta KLHK untuk selalu melakukan monitoring, evaluasi dan pengawasan atas pelaksanaan rehabilitasi DAS dan memastikan pemegang izin memenuhi kewajibannya. Jika tidak, maka harus segera dilakukan pencabutan izin usaha bagi perusahaan tersebut,” tegas Johan.

Diketahui, refocusing anggaran tersebut untuk mendukung alokasi anggaran program vaksinasi dan penanganan Covid-19.

 

Terlalu Besar

Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin juga mengkritisi pemotongan anggaran pengelolaan hutan berkelanjutan terlalu besar. “Mestinya KLHK jangan terlalu mencolok pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan ini," ujarnya.

Apalagi, hutan Indonesia dalam keadaan kritis. Dalam kurun waktu 2000-2017, lahan hutan di Indonesia yang rusak atau beralih fungsi  lebih dari 23 juta hektare. Dari 23 juta hektare, hutan di Kalimantan sudah berkurang lebih dari 8 juta hektare, sedangkan hutan di Sumatera berkurang sekitar 6 juta hektare. "Hutan di Pulau Jawa hanya menyisakan satu juta hektare lagi," imbuh Akmal.

Atas dasar itu, dia menyarankan perlu mempertimbangkan kembali proporsi besarnya pemotongan pada program pengelolaan hutan berkelanjutan.

“Kalau tidak ada anggarannya, bagaimana kita dapat membendung laju deforestasi yang sudah berjalan berpuluh tahun ini," sergah Akmal.

Tagar. #realokasi anggaran #DPR RI #kemenkeu #Kementerian LHK

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total