×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Tidak Akan Bubarkan Dewan Pers, KI, dan KPI

Kamis, 10 Juni 2021, 14:50 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Tidak Akan Bubarkan Dewan Pers, KI, dan KPI

Ilustrasi (Foto: Tirto.id)

Infoanggaran.com, Jakarta  Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo membantah bahwa pemerintah akan membubarkan Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

"Tidak pernah menyebut lembaga, apalagi dewan pers lembaga penting dan harus ada," kata Tjahjo dikutip dari Tempo, Rabu (9/6/2021).

Mulanya, dugaan pembubaran tiga lembaga tersebut berawal dari salah satu kolom opini di sebuah media disebutkan, Menteri Tjahjo akan membubarkan Lembaga Negara Nonstruktural. Penulis kolom itu menduga lembaga yang akan dibubarkan adalah Dewan Pers, Komisi Informasi, dan Komisi KPI.

Kemudian, pada Rabu (9/6/2021) Tjahjo juga memberi bocoran bahwa beberapa di antara badan yang akan dievaluasi berada di bawah Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo).

"Ada kementerian yang badannya sampai tiga loh. Bingung ini. Saya enggak sebutlah, tapi saya kira Pak Nasir (Anggota DPR RI Nasir Djamil) bisa lihat, di Kominfo-lah," ujar Tjahjo.

Lebih lanjut, Tjahjo menuturkan memang menyebut soal perampingan atau integrasi saat rapat kerja dengan Komisi II DPR pada Selasa, (8/6/2021). Namun, kata dia, yang dimaksud adalah menggabungkan posisi eselon di bawah kementerian.

"Misal di Kementerian Dalam Negeri ada badan yang menampung 3 eselon 1 maka bisa diintegrasikan dengan eselon I kementerian, tapi karena UU bukan maka prosesnya harus kajian bersama DPR," kata Tjahjo Kumolo.

Tjahjo Kumolo menyebut pihaknya akan menginventarisir daftar lembaga/badan yang akan dievaluasi pada akhir tahun ini hingga awal 2022. Bentuk evaluasi terhadap lembaga/badan tersebut, ujar Tjahjo, tidak harus pembubaran melainkan bisa saja peleburan lembaga/badan.

"Tidak hanya lembaga/badan itu dibubarkan, bisa diintegrasikan dengan kementerian atau lembaga lain, karena ada yang tumpang tindih dan ada yang bisa dirampingkan," ujar Tjahjo.

Ia menyebut, rencana evaluasi terhadap lembaga negara ini dilakukan karena berdasarkan evaluasi sebelumnya dinilai berhasil menciptakan efisiensi tanpa menimbulkan permasalahan.

Kendati demikian, Tjahjo belum merinci lembaga mana saja yang masuk daftar evaluasi kali ini. Yang jelas, ujar dia, kali ini pemerintah akan fokus mengevaluasi lembaga yang dibentuk lewat Undang-Undang, sehingga tidak bisa dibubarkan hanya dengan Kepres. Pemerintah harus mengajukan usulan ke DPR terlebih dahulu.

"Harus disampaikan ke DPR dan akan dibahas revisinya (UU). Apabila DPR setuju, bersama dengan pemerintah tentunya akan kita bahas dengan baik," katanya.

Diketahui, pada November 2020, pemerintah juga telah membubarkan 10 lembaga pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2020. Lembaga tersebut, yakni; Badan Pertimbangan Telekomunikasi, Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Dewan Riset Nasional, Dewan Ketahanan Pangan, Badan Standardisasi dan Akreditasi Nasional Keolahragaan, Komisi Pengawas Haji Indonesia, Komite Ekonomi Industri Nasional, Komisi Nasional Lanjut Usia, serta Badan Olahraga Profesional Indonesia.

Tagar. #komisi informasi #dewan pers #kpi #reformasi birokrasi #pembubaran lembaga

Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 12:59 WIB

Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang tidak tepat sasaran mencapai Rp1,18 triliun.

selengkapnya
Tidak Tepat Sasaran Rp1,18 T, BPUM Harus Dievaluasi Total