×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Pemerintah Siap Diskusi dengan Kelompok Penolak RUU TPKS

Rabu, 12 Januari 2022, 15:00 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Siap Diskusi dengan Kelompok Penolak RUU TPKS

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Bintang Puspayoga. (Foto:kemenpppa.go.id).

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Menteri PPPA) Bintang Puspayoga mengatakan bahwa pihaknya siap berdiskusi dengan kelompok-kelompok yang menolak dan keberatan dengan pasal-pasal dalam Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS). Bahkan, kata Bintang, pihaknya bersedia hadir dalam forum pembahasan penolakan RUU TPKS. 

“Kami tidak segan-segan hadir pada forum di mana terjadi penolakan sangat keras. Kami menunjukan kesediaan untuk bekerjasama, memperhatikan setiap masukan dan pertimbangan,” kata Bintang, Rabu (12/1/2022).

Dengan ditetapkannya RUU TPKS menjadi RUU Inisiatif DPR pada 18 Januari 2022, tentunya ini akan membawa angin segar dan berita baik bagi rasa keadilan untuk para korban. RUU TPKS menjadi payung hukum untuk memperoleh keadilan dan pemulihan harkat dan martabatnya. 

“RUU TPKS ini nantinya bersifat lex spesialis, yaitu mengatur tindak pidana kekerasan seksual,” ucap Bintang.

Dengan pengaturan yang khusus, maka harmonisasi dengan undang-undang lainnya tidak menemui kesulitan. Menurut Bintang, RUU ini benar-benar dalam semangat menjaga nilai-nilai masyarakat Indonesia dan mengamalkan Pancasila dan UUD 1945.

“Kami meyakini komitmen pimpinan dan anggota DPR RI untuk segera menggelar sidang paripurna DPR RI dan menetapkan RUU TPKS sebagai suatu payung hukum bagi penanganan dan pencegahan kekerasan seksual, pemulihan korban serta peran serta masyarakat menghapuskan kekerasan seksual,” ujar Menteri PPPA.

Sementara itu Jaringan Masyarakat Sipil (JSM) untuk Advokasi Penghapusan Kekerasan Seksual berharap  RUU TPKS yang disahkan sebagai RUU inisiatif DPR RI harus komprehensif melindungi seluruh rakyat dari kekerasan seksual. Perwakilan JMS untuk Advokasi Penghapusan Kekerasan Seksual Ditta Wisnu meminta agar Kementerian PPPA dan Kemenkumham tetap mengawal enam elemen kunci yang hilang dari draf substansi RUU TPKS.

Dengan demikian enam elemen kunci yang hilang itu masuk dalam DIM (daftar inventarisasi masalah) usulan pemerintah. Enam elemen kunci TPKS itu yakni pertama kekerasan seksual, kedua penyidikan, penuntutan dan peradilan. Kemudian ketiga pemidanaan, yang keempat yaitu pemulihan korban, keluarga dan saksi, kelima adalah pencegahan, dan keenam adalah koordinasi dan pengawasan.

“Kami memberikan dukungan penuh, pada waktu yang singkat ini, dengan semangat kerja kolaboratif bersama pemerintah, ‘PR’ terberat dalam hal memastikan terakomodirnya hak-hak korban sebagai substansi RUU TPKS, dapat dituntaskan,”kata Ditta. 

Tagar. #PPPA #kekerasan #TPKS #Bintang

Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen