×
×
Sabtu, 02 Juli 2022
OBS 2019
loading content

Pemerintah Pastikan Defisit APBN 2023 Kembali di Bawah 3 Persen

Jumat, 20 Mei 2022, 14:37 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Romauli Lubis

Pemerintah Pastikan Defisit APBN 2023 Kembali di Bawah 3 Persen

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Youtube Kemenkeu RI)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan, pemerintah merancang defisit APBN kembali di bawah 3 persen pada 2023. Menurut dia, hal ini sudah tertuang dalam kerangka Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023.

"Defisit diarahkan kembali di bawah 3 persen, antara 2,61 persen sampai dengan 2,90 persen," ujar Sri Mulyani dalam dalam Rapat Paripurna DPR, Jumat (20/5/2022).

Selain itu, pemerintah juga akan berusaha menjaga rasio utang tetap terkendali dalam batas manageable. Sri Mulyani menegaskan, rasio utang akan dijaga di kisaran 40,58 persen-42,42 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menkeu meyakini, target tersebut bisa tercapai. Pasalnya, pendapatan negara diperkirakan meningkat dalam kisaran 11,19 persen-11,70 persen PDB.

"Hal tersebut ditempuh dengan menjaga efektivitas reformasi perpajakan dan mendorong agar sistem perpajakan lebih sehat serta adil sehingga dapat mendorong perluasan basis pajak dan peningkatan kepatuhan," kata dia.

Di sisi lain, belanja negara bisa dikendalikan di kisaran 13,8 persen-14,6 persen PDB. Begitu juga  keseimbangan primer mulai bergerak menuju positif di kisaran -0,46 persen sampai -0,65 persen PDB.

Oleh sebab itu, Sri Mulyani berharap pengelolaan fiskal semakin sehat disertai dengan akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal.

"Melalui akselerasi pemulihan ekonomi, reformasi struktural, dan reformasi fiskal maka diharapkan kebijakan fiskal 2023 tetap efektif mendukung pemulihan ekonomi namun tetap sustainable," imbuh Menkeu.

Tagar. #sri mulyani #defisit #apbn #rasio utang pemerintah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya