×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Klaim Fokus Lakukan Transformasi Ekonomi

Rabu, 18 November 2020, 15:43 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Klaim Fokus Lakukan Transformasi Ekonomi

Ilustrasi (merdeka.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah mengklaim tetap fokus untuk melakukan transformasi ekonomi. Tujuannya untuk mewujudkan Indonesia menjadi negara maju pada 2045 meski perekonomian tengah merosot akibat pandemi Covid-19.

"(Pandemi Covid-19) tidak menjadi alasan untuk journey kita menuju negara yang berpendapatan tinggi," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam webinar "Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan", Rabu (18/11/2020).

Meski mengalami kontraksi pada kuartal II dan IV 2020, Sri Mulyani mengatakan stabilitas pertumbuhan ekonomi Indonesia sebelum pandemi cukup teruji. "Tidak hanya dalam lima tahun, bahkan dalam dua dekade terakhir," ucap Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani membeberkan bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai pembangunan infrastruktur sejak 2015 demi mengejar ketertinggalan. Di antaranya 3.194 kilometer jalan baru, 15 bandara, jalan tol Trans-Sumatera, 811,89 kilometer rel kereta, dan 136 pelabuhan.

Begitu juga upaya reformasi di berbagai sektor. "Apakah reform di bidang pendidikan, kesehatan, pembangunan, birokrasi, dan regulasi." imbuh Sri Mulyani.

Seperti diketahui, ekonomi Indonesia pada 2045 diproyeksi terbesar ke-4 di dunia dengan income per kapita mencapai 23.199 dolar AS.

Struktur ekonomi Indonesia diprediksi akan lebih meningkat dan produktif, di mana sektor jasa yang berkembang merupakan sektor jasa berdasarkan value added alias nilai tambah dan teknologi yang tinggi.

 

Terus Diperbaiki

Sri Mulyani menyadari bahwa prasyarat utama transformasi ekonomi hingga kini belum memadai baik sektor infrastruktur, sumber daya manusia, kesiapan adopsi teknologi, perencanaan kewilayahan, maupun ekonomi.

"Infrastruktur harus terus dibangun dan memadai baik kuantitas maupun kualitasnya, sumber daya manusia Indonesia harus terus ditingkatkan kualitasnya dan kemampuan karakternya maupun kemampuan skill-nya," jelas Menkeu.

Begitu juga kesiapan adopsi teknologi dan perencanaan kewilayahan harus semakin komprehenship dan matang.

Sementara aspek ekonomi termasuk sektor keuangan harus bisa sustainable, kredibel, maju, dan sehat.

"APBN harus tetap dijaga meskipun bertubi-tubi menghadapi berbagai tekanan, stabilitas ekonomi kita harus tetap dijaga dengan kerangka kebijakan makro antara Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan OJK terus terjaga," tukas Sri Mulyani.

 

Middle Income Country

Di samping itu, Sri Mulyani menegaskan bahwa pemerintah juga akan terus meningkatkan kemampuan Indonesia untuk menjadi negara berpenghasilan menengah alias middle income country.

"Dalam hal ini, kenaikan dari income per kapita tentu harus terus diupayakan di dalam rangka untuk terus meningkatkan tidak hanya tarap hidup, namun juga dalam kemampuan kita untuk bisa meningkatkan produktifitas dan inovasi," jelas Sri Mulyani.

Agar middle income country bisa diwujudkan, kata Sri Mulyani, dibutuhkan sumber daya manusia dan tenaga kerja yang produktif dan inovatif.

Selain itu, Global Competitiveness Index Indonesia juga harus ditingkatkan. "Inovation capability kita sangat rendah, institution kita juga lemah, dari sisi kemampuan kita untuk infrastruktur juga masih kurang," terang Sri Mulyani.

Dia memaparkan, peringkat daya saing global Indonesia menempati urutan ke-50 di dunia. Peringkat tersebut jauh di bawah beberapa negara-negara ASEAN seperti Singapura yang menempati posisi pertama, Malaysia peringkat ke-27, dan Thailand di posisi ke-40.

Sementara dari sisi demografi, menurut Bendahara Umum Negara itu, sebenarnya cukup positif. Sayangnya, modalitas itu belum dimanfaatkan secara optimal.

Tidak optimalnya bonus demografi tercermin dari kemampuan mengadopsi teknologi yang lemah, di mana Indonesia masih menghadapi masalah terbatasnya keahlian hingga kualitas infrastruktur digital yang belum memadai.

Selain itu, terpotret juga dari kondisi industri manufaktur di Indonesia yang cenderung mengalami penurunan. "Ini menggambarkan bahwa kita perlu untuk terus memperbaiki poduktifitas," pungkas Menkeu.

Tagar. #pertumbuhan ekonomi #kemenkeu #transformasi ekonomi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun