×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Harus Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19

Selasa, 06 Oktober 2020, 19:34 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Harus Siapkan Anggaran Vaksin Covid-19

Vaksin Covid-19 (Foto: Tempo.co)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani mendesak pemerintah untuk segera menyiapkan anggaran vaksin Covid-19. Netty menilai ketersediaan anggaran akan menjamin ketersediaan vaksin Covid-19 di Indonesia, sehingga krisis kesehatan masyarakat bisa segera ditangani.

“Pemerintah belum menyediakan anggaran untuk kesehatan ini, tetapi bisa bisa menyuntik PT BPUI (Badan Pembinaan Usaha Indonesia) Rp20 triliun,” kata Netty, Selasa (6/10/2020).

Selain anggaran, Netty juga berpendapat penyediaan vaksin tersebut harus didukung oleh dasar hukum agar proses vaksinasi dapat segera dilakukan.

Ini berarti pemerintah juga harus menyusun dan mengesahkan peraturan presiden (perpres). Tujuannya agar proses vaksinasi bisa segera diimplementasikan kepada 170 juta rakyat Indonesia. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang memberikan syarat setidaknya ada 70 persen dari penduduk suatu negara divaksinasi.

“Apalagi Presiden Joko Widodo sudah memberikan instruksi bahwa perpres harus sudah selesai dalam waktu dua minggu terhitung sejak Senin pekan lalu,” ujar Netty.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan vaksin Covid-19 bisa dibagikan ke masyarakat paling cepat dibagikan akhir tahun ini atau awal 2021.

Jokowi mengatakan ada sekitar 170 sampai 180 juta orang yang bakal disuntik vaksin Covid-19. Prioritas utamanya adalah tim medis yang bekerja sebagai garda terdepan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

 

Kerja Sama

Selain itu, Netty juga mengingatkan supaya pemerintah mengembangkan vaksin Covid-19 secara mandiri. Hal itu, kata Netty, sebagai tindak lanjut transfer teknologi dari kerja sama dengan Sinovac.

“Agar Indonesia mandiri dalam tata kelola obat dan vaksin dan tidak selamanya bergantung pada negara lain untuk menguatkan ketahanan kesehatan nasional,” tutur dia.

Untuk itu, Netty meminta agar perusahaan Bio Farma bekerjasama dengan perusahaan lain untuk memenuhi kebutuhan vaksin.

“Kapasitas Bio Farma hanya sanggup produksi 250 juta dosis per tahun, jadi harus berkolaborasi dengan perusahaan lain guna memenuhi kebutuhan vaksin di tanah air,” tuturnya.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Bio Farma (Persero) Honesti Basyir mengatakan, perseroan membutuhkan anggaran yang tidak sedikit untuk melaksanakan program vaksinasi Covid-19.

“Harga vaksin Covid-19 itu Rp200.000 dan untuk dua dosis Rp400.000. Jika Rp400.000, maka bisa diasumsikan bahwa jumlah dana yang dibutuhkan tidak sedikit,” jelas Honesti.,

Saat ini, Indonesia masuk daftar 10 negara dengan pemesanan vaksin Covid-19 terbanyak di dunia.

Beberapa negara memesan lima kali lipat dari jumlah warga. Misalnya, Inggris yang sudah memesan vaksin dari berbagai perusahaan farmasi, mulai Astra Zeneca, BioNtech, Novavax, Janssen, Sanofi, dan Valneva.

 

Ketersediaan Vaksin

Untuk mengatasi pandemi Covid-19, pemerintah Indonesia memastikan vaksin virus tersebut akan tersedia hingga 2022.

Untuk itu, pemerintah akan menyediakan sekitar 227,7 juta vaksin dari Sinovac.

Sebanyak 5,7 juta dosis vaksin akan diproduksi pada Januari 2021. Kemudian, sebanyak 8,6 juta diproduksi pada Februari 2021; 12,4 juta di Maret 2021; 16,9 juta di April 2021; dan 10,5 juta di Mei 2021.

Selain itu, pemerintah akan memproduksi lagi 17,8 juta dosis vaksin pada Juni 2021; 16,3 juta dosis di Juli 2021; 28 juta di Agustus 2021; dan 25,2 juta di September 2021.

"Pada Oktober akan memproduksi 28,9 juta vaksin; November 20,4 juta vaksin; Desember 26,4 juta; dan Januari 2022 sebanyak 10,5 juta vaksin," tulis pihak Komite Penanganan covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tagar. #DPR RI #pandemi covid-19 #vaksin corona #harga vaksin corona #vaksin covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju