×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Harus Punya Target Waktu Pengendalian Covid-19

Selasa, 10 Agustus 2021, 13:41 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Harus Punya Target Waktu Pengendalian Covid-19

Ilustrasi (Foto: Shutterstock)

Infoanggaran.com, Jakarta  Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani berharap pemerintah punya target waktu pengendalian Covid-19 secara terukur. Kebijakan perpanjangan PPKM mingguan yang terjadi saat ini justru membuat masyarakat bingung karena tidak jelas target waktunya.

“Penentuan kebijakan PPKM dalam masa satu minggu hanya membuat rakyat galau dan bingung karena tidak tahu sampai kapan kondisi membaik. Pemerintah seharusnya berani dan tegas menetapkan target waktu pengendalian pandemi hingga situasi membaik,” kata Netty, Selasa (10/8/2021).

Netty mengatakan, pemerintah sebagai pengelola negara seharusnya mampu mengoptimalkan semua sumber daya di bawah otoritasnya. Termasuk di dalamnya menetapkan target waktu dan capaian yang jelas. 

"Yakinkan masyarakat bahwa dengan strategi dan upaya yang dilakukan pemerintah, maka dalam waktu tiga bulan ke depan kondisi akan membaik dan PPKM level 3-4 dapat dihentikan. Sebutkan dukungan apa yang diminta dari rakyat agar strategi pengendalian pandemi berhasil," katanya.

Jika pemerintah tidak mampu membangun rasa aman di masyarakat, jangan salahkan masyarakat ketika mereka abai dan tidak peduli dengan perpanjangan PPKM. Akibatnya, pemberlakukan PPKM menjadi tidak efektif seperti yang terjadi sekarang ini.

Menurut dia, saat ini indikator kesehatan tidak mengalami perbaikan secara signifikan selama PPKM.

“Mayoritas indikator kesehatan saat ini menunjukkan bahwa PPKM Level 3-4 belum optimal dalam mengendalikan kasus Covid-19 di berbagai daerah. Positivity rate serta angka kematian masih konsisten di atas 1.000," ungkapnya.

Parahnya, kondisi kesehatan di luar Jawa-Bali juga masih memprihatinkan. Berdasarkan data yang diterima Netty, angka kematian di luar Jawa Bali juga meningkat. Bahkan pada 5 Agustus, angka kematian di Lampung lebih tinggi ketimbang di Bali, Yogyakarta, dan Banten.

Paralel dengan itu, capaian testing di luar Jawa-Bali juga masih rendah, masih jauh di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Di Lampung, Nusa Tenggara Barat, dan Maluku, rasio tes hanya 0,9:1.000 dari seharusnya 1:1.000 penduduk per minggu.

“Target testing adalah 400 ribu per hari, tapi sampai sekarang hanya mampu di angka 200 ribu dan itu pun lebih terkonsentrasi di Jawa-Bali. Jangan sampai kasus Covid-19 di (luar Jawa-Bali) sana 'seperti abu dalam sekam',” terang dia.

Agar kematian tidak terus meningkat, Netty juga meminta agar pelaksanaan vaksinasi berbasis kesehatan masyarakat untuk mencapai herd immunity.

“Pastikan ketersediaan stok vaksin di daerah-daerah, dan siapkan skenario antisipasi kelangkaan vaksin akibat munculnya varian delta plus yang banyak ditemukan di negara-negara produsen vaskin,” tutupnya.

Tagar. #DPR RI #PPKM #pengendalian covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19