×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Gagal Tingkatkan Akuntabilitas Anggaran Covid-19

Kamis, 03 Juni 2021, 14:27 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Gagal Tingkatkan Akuntabilitas Anggaran Covid-19

Ilustrasi. (kpu.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah Indonesia terbilang “gagal” meningkatkan akuntabilitas pengelolaan anggaran Covid-19 selama tahun anggaran 2020.

Hasil Open Budget Survey (OBS) terhadap 120 negara selama 1 Maret 2020-30 September 2020 menunjukkan bahwa tingkat akuntabilitas Indonesia berada di posisi some/sedikit (skor 0,40-0,60) bersama 28 negara lainnya seperti Bangladesh, Brazil, hingga Amerika Serikat.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengungkapkan, kegagalan tersebut akibat dari lemahnya transparansi, pengawasan, hingga partisipasi publik dalam menyusun kebijakan penanganan pandemi.

“(Pemerintah) tidak banyak menunjukkan informasi dan penjelasan terkait kinerja anggaran, hasil pengawasan BPK dan DPR, serta partisipasi publik dalam menentukan penanggaran,” jelas Misbah dalam webinar Peluncuran Pengukuran Kinerja, Rabu (3/6/2021).

Dari aspek transparansi salah satunya. Menurut Misbah, pemerintah tidak menyampaikan informasi program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional secara detail, baik dari segi penerima manfaat maupun kinerja anggaran.

Selain itu, laporan pengadaan tidak memiliki tag ‘covid’ sehingga menyulitkan pencarian informasi pengadaan.

Misbah mengakui bahwa pemerintah sudah membuat dashboard informasi penanganan Covid-19 melalui laman kemenkeu.go.id/covid-19. Meski laman ini memuat berbagai kebijakan dan anggaran Covid-19, namun informasi yang disampaikan kurang update.

“Misalnya informasi realisasi anggaran bantuan sosial, yang tersaji masih data per 16 April 2020,” imbuh Misbah.

Aspek pengawasan juga masih terbatas. Misbah mengatakan, OBS tidak menemukan informasi bagaimana lembaga legislatif melakukan pengawasan terhadap APBN, termasuk anggaran pemulihan ekonomi nasional.

“Hasil audit BPK juga masih terbatas, bahkan belum diumumkan. Ini yang menjadi kelemahan mengapa nilai pada aspek pengawasan masih terbatas,” terang dia.

Sementara dari aspek partisipasi publik, OBS tidak menemukan adanya konsultasi publik yang dilakukan pemerintah dalam merencanakan dan mengevaluasi program penanganan Covid-19 dan PEN.

“Pemerintah jarang mencari masukan dari publik, terutama dari masyarakat yang paling terdampak dari pandemi ini,” jelas Misbah.

Terhadap  hasil survei itu, pihak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tidak menampik. Namun mereka beralasan bahwa kenyataan tersebut lantaran pemerintah berada dalam kondisi extraordinary yang membuat pemerintah harus bergerak cepat mengatasi pandemi.

“Kita harus memahami kondisi saat itu,” pinta Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Pengeluaran Negara Kunta Wibawa.

Kendati begitu, Kunta menjelaskan bahwa pemerintah sudah berupaya transparan dalam mengelola anggaran Covid-19. “Pemerintah sudah banyak berusaha, meskipun informasinya belum lengkap.”

Bukan hanya soal transparansi, sambung Kunta, pemerintah juga sama sekali tidak mengabaikan aspek pengawasan. Menurut dia, pemerintah sudah memaksimalkan pengawasan guna mencegah penyelewengan anggaran.

“Sejak awal kita sudah kerja sama dengan APH (aparat penegak hukum), dengan Kejaksaan, Polri, KPK, bahkan BPKP. Kita mencegah supaya (penyelewengan anggaran) itu tidak terjadi,” imbuh Kunta.

 

Tidak Kredibel

Sementara itu, peneliti International Budget Partnership (IBP) Dede Krishnadianty menilai pengelolaan anggaran program pemulihan ekonomi nasional tidak kredibel.

“Ditemukan pola scatterd atau terpisah-pisah dan minim dalam penyajian informasi perencanaan dan penganggaran dampak pandemi Covid-19,” ungkap Dede.

Selain itu, dasar penentuan program tidak diketahui khalayak. Menurut Dede, pemerintah tidak memberikan penjelasan mengenai kriteria program, anggaran, hingga indikator yang ditentukan. Begitu juga dengan perubahan anggaran PEN yang dilakukan berkali-kali tidak disertai penjelasan yang memadai.

Alasan lainnya yang membuat pengelolaan fiskal tidak kredibel sepanjang 2020 lantaran kecepatan penarikan utang belum sejalan dengan serapan belanja negara.

“Per 31 Desember 2020, penarikan utang mencapai 100,5 persen dari target, sedangkan penyerapan belanja hanya 92,51 persen dari target,” jelas Dede.

 

Pemutakhiran Informasi

Untuk itu Dede meminta agar pemerintah menyediakan informasi pengelolaan anggaran, terutama anggaran pemulihan ekonomi nasional, yang akurat dan komprehenshif guna memenuhi kebutuhan publik atas informasi.

Sedangkan Misbah menyarankan agar pemerintah rutin memutakhirkan portal-portal informasi terkait Covid-19 dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat terhadap informasi yang detail.

“Situs informasi pengadaan barang dan jasa juga perlu dimutakhirkan agar masyarakat bisa dengan mudah mengawasi pengadaan selama pandemi,” tambah Misbah.

Di saat bersamaan, kata dia, pemerintah pun harus menyampaikan informasi kebijakan fiskal yang terkonsolidasi dan rinci yang menggambarkan kebutuhan penganggaran, tingkat yang bisa dijalankan dalam APBN, serta kinerja penganggaran.

Di samping itu, Misbah meminta BPK dan DPR segera menginformasikan hasil pengawasannya kebijakan-kebijakan penanganan pandemi, termasuk program pemulihan ekonomi nasional.

Selain publik belum mengetahui bagaimana DPR mengawasi kebijakan penanganan Covid-19, kata dia, “hasil audit BPK atas anggaran sosial selama pandemi tidak dirilis.”

Ruang partisipasi publik juga perlu ditingkatkan. “Pemerintah, termasuk BPK dan DPR, perlu melibatkan publik lebih banyak dalam penentuan serta pelaporan kinerja penganggaran selama pandemi Covid-19,” pungkas Misbah.

Tagar. #partisipasi masyarakat #pengawasan #Transparansi Anggaran #covid-19 #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen