×
Senin, 26 Oktober 2020
loading content

Pemerintah Didesak Terapkan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Kamis, 24 September 2020, 14:39 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Didesak Terapkan Transfer Fiskal Berbasis Ekologi

Ilustrasi (klikhijau.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah didesak menerapkan ecological fiscal transfer (EFT) alias transfer fiskal berbasis ekologi. Penerapan EPT ini bisa dilakukan melalui skema transfer fiskal seperti dana insentif daerah, dana alokasi khusus lingkungan hidup dan kehutanan, dan dana desa.

Desakan itu disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan yang beranggotakan 37 organisasi masyarakat sipil pada Rabu (23/9/2020).

Menurut koalisi yang dikoordinasikan Indonesia Budget Center (IBC) dan PATTIRO ini, EFT diyakini bisa menjawab kebutuhan pendanaan lingkungan hidup sehingga bisa berkontribusi pada penurunan emisi karbon yang selama ini menjadi komitmen pemerintah.

Direktur PATTIRO Maya Rostanty mengatakan, saat ini koalisi masyarakat pendanaan perlindungan lingkungan telah mengembangkan konsep ecological fiscal transfer yang memungkinkan bisa diterapkan di Indonesia.

“(Konsep EFT) ini sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi antar tingkat pemerintahan dalam mendukung komitmen pemerintah untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan ekonomi dan perlindungan lingkungan hidup,” terang Maya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur IBC Roy Salam menambahkan, pemerintah tak perlu repot-repot menyediakan pos anggaran baru dalam penerapan EFT.

“Tetapi cukup mereformulasi dari skema anggaran yang selama ini sudah,” jelas Roy.

Soal penerapan kebijakan transfer anggaran provinsi berbasis ekologi, contoh Roy, pemerintah provinsi cukup mereformulasi jenis anggaran Bantuan Keuangan.

 

Proaktif

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan Lingkungan menilai pemerintah pusat harus lebih proaktif menerapkan kebijakan transfer berbasis ekologi.

Selain melalui skema transfer yang ada, penerapan EFT juga bisa dilakukan melalui hibah dana perlindungan lingkungan (DPL) di mana pemerintah bisa memberikan tambahan anggaran kepada provinsi yang memiliki indeks kualitas lingkungan yang relatif tinggi.

Selain itu, hibah DPL bisa diberikan sebagai kompensasi kepada daerah yang memiliki proporsi kawasan darat dan laut yang luas.

Anggota Komisi IV DPR Luluk Nur Hamidah mendukung usulan koalisi dalam meningkatkan pendanaan lingkungan melalui transfer fiskal berbasis ekologi.

“Selama ini daerah-daerah yang memiliki kinerja yang baik dalam perlindungan lingkungan justru tidak mendapatkan pembiayaan yang cukup dari pusat,” tukas Luluk.

Di level daerah, menurut koalisi, sebenarnya sudah kepala daerah yang memiliki komitmen penerapan EFT seperti Provinsi Kalimantan Utara, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Nunukan, hingga Papua Barat.

Kalimantan Utara, misalnya, telah mempunya peraturan gubernur yang mengatur tentang pemberian insentif fiskal kepada kabupaten/kota melalui transfer anggaran provinsi berbasis ekologi pada 2019 lalu.

Begitu juga dengan Jayapura dan Nunukan. Dua kabupaten ini telah mengatur transfer anggaran kabupaten berbasis ekologi untuk desa melalui peraturan bupati.

Bahkan, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Perlindungan tengah mendorong penerapan transfer anggaran berbasis ekologi di 11 Provinsi dan 24 kabupaten/kota yang tersebar di seluruh Indonesia.

Tagar. #tkdd #transfer fiskal #transfer fiskal berbasis ekologi

Berita Terkait
Dana Transfer ke Daerah 2021 Turun 7,11 Persen

Kamis, 17 September 2020, 16:19 WIB

Dana Transfer ke Daerah 2021 Turun 7,11 Persen
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Oktober 2020, 15:31 WIB

Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran

Realisasi anggaran Kemensos mencapai sebesar Rp112,6 triliun atau 84 persen dari total pagu Rp134 triliun.

selengkapnya
Realisasi Capai 84 Persen, Komisi VIII Yakin Belanja Kemensos Tepat Sasaran
Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN

Jumat, 23 Oktober 2020, 12:22 WIB

Bamsoet Minta Menkeu Jelaskan Pemanfaatan ULN