×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Bisa Pajaki 100 Perusahaan Multinasional

Jumat, 16 Juli 2021, 13:55 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Bisa Pajaki 100 Perusahaan Multinasional

Ilustrasi. (ddtc.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (BKF Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu mengatakan, pemerintah berpotensi mendapatkan hak pemajakan atas penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional berskala besar seiring dengan adanya kesepakatan sistem perpajakan Internasional.

Menurut Febrio, hak pemajakan ini dikhususkan terhadap perusahaan multinasional ini berskala besar minimum 20 miliar euro dan memiliki tingkat keuntungan yang tinggi minimum 10 persen sebelum pajak.

"Indonesia memiliki kesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia," kata Febrio dalam keterangan resminya, Kamis (15/7/2021).

Febrio membeberkan, Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam Forum G20 sebelumnya menyepakati sistem perpajakan internasional dengan ditetapkannya Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy.

Menurut dia, pendekatan multilateral itu adalah upaya mengatasi tantangan diigitalisasi dan globalisasi ekonomi, khususnya terkait base erosion profit shifting (BEPS). Harapannya, kesepakatan yang mencakup dua pilar diharapkan bisa memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan berkepastian hukum.

BEPS adalah tantangan pemajakan yang dialami oleh negara-negara di dunia akibat adanya praktik penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan multinasional. Praktik ini dilakukan dengan merancang perencanaan pajak secara agresif, sehingga menimbulkan hilangnya potensi pajak bagi banyak negara.

Bank Dunia sebelumnya mencatat dari praktik BEPS kerugian potensi pajak negara-negara secara global diperkirakan sebesar 100 miliar dollar AS hingga 240 miliar dollar AS. Jumlah tersebut setara dengan 4 persen sampai dengan 10 persen produk domestik bruto (PDB) global.

Sebagai informasi, persetujuan atas kedua pilar sistem perpajakan internasional telah disampaikan oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD/G20 Inclusive Framework on BEPS.

Detail teknis dari dua pilar yang ada dalam kesepakan tersebut akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 pada bulan Oktober 2021 mendatang. Kedua pilar tersebut rencananya akan ditandandatangani di 2022 dan diberlakukan secara efektif di tahun 2023.

Febrio melanjutkan, selama ini negara pasar hanya dapat memajaki perusahaan multinasional yang telah memiliki bentuk usaha tetap (BUT). Sehingga menyebabkan kesulitan atau kecilnya kemungkinan untuk memajaki.

Namun dengan adanya kesepakatan pilar pertama, kata dia, hak pemajakan negara pasar tidak lagi terkendala ketentuan terkait BUT tersebut.

Sementara kesepakatan pilar dua ditujukan untuk mengatasi isu BEPS lainnya dengan memastikan perusahaan multinasional dengan minimum omset konsolidasi sebesar 750 juta euro harus membayar pajak penghasilan dengan tarif minimum 15 persen di negara domisili.

Kesepakatan pilar dua ini bertujuan menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat, sehingga diharapkan menghadirkan sistem perpajakan internasional yang lebih adil dan inklusif.

"Dengan batasan tersebut, Indonesia berpeluang untuk mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif pajak penghasilan efektif di bawah 15 persen," kata Febrio.

Selain itu, sambung dia, kesepakatan pilar dua berdampak terhadap kebijakan insentif pajak penghasilan pemerintah. Desain insentif perpajakan, khususnya dengan penerapan tarif pajak efektif kurang dari 15 persen, harus didesain ulang menyesuaikan dengan pilar dua.

Menurutnya, pemerintah Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15 persen untuk tujuan menarik investasi. Dengan ketentuan ini, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak tetapi berdasarkan faktor fundamental.

“Pemerintah cukup optimistis bahwa investasi di Indonesia tetap akan bertumbuh seiring percepatan dan penguatan reformasi struktural yang berdampak positif pada peningkatan iklim usaha," kata Febrio

 

Optimalkan Penerimaan

Lebih jauh, Febrio mengatakan kesepakatan sistem perpajakan internasional sangat penting untuk mengoptimalkan sumber penerimaan domestiknya.

Terlebih, penyebab rendah dan terus turunnya rasio pajak terhadap PDB Indonesia lantaran belum mampunya sistem pemajakan menangkap peningkatan aktivitas ekonomi, salah satunya karena BEPS.

Berdasarkan OECD, 60 persen hingga 80 persen perdagangan internasional merupakan transaksi afiliasi perusahaan multinasional yang ditujukan untuk menghindari pajak dengan cara memindahkan laba ke negara dengan tarif pajak lebih rendah.

“Di Indonesia, laporan wajib pajak menunjukkan bahwa 37 persen-42 persen PDB merupakan transaksi afiliasi. Bila dibiarkan, hal ini tentunya merugikan bagi perpajakan Indonesia," imbuh Febrio.

Dengan adanya tambahan hak atas pemajakan dalam kedua pilar, Febrio yakin basis pajak Indonesia akan meningkat.

Tagar. #perpajakan #kemenkeu #pajak digital #pajak internasional

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak