×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Berharap Dunia Industri Alokasikan Anggaran untuk Pendidikan

Jumat, 05 Februari 2021, 16:21 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Berharap Dunia Industri Alokasikan Anggaran untuk Pendidikan

Ilustrasi (Foto: Pikiran Rakyat)

Infoanggaran.com, Jakarta – Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Ainun Naim berharap pihak swasta dan dunia industri memperkuat kontribusi mereka di sektor pendidikan.

Menurut Ainun, alokasi anggaran pendidikan di Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara yang tergabung dalam Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).

"Memang kita telah sukses mengalokasikan dari 20 persen dari anggaran negara, tetapi kalau kita bandingkan dengan negara OECD, dari segi pengeluaran, dana pendidikan kita masih rendah,” kata Ainun dalam RDP bersama Komisi X, Kamis (5/2/2021).

Padahal jika dilihat dari sisi dana pemerintah, alokasi dana pendidikan terus bertambah seiring meningkatnya pembiayaan negara.

Ainun melanjutkan, kontribusi swasta dan dunia industri untuk meningkatkan alokasi dana pendidikan sudah dilakukan oleh negara-negara lain. 

"Jika dilihat dari praktik kebijakan di berbagai negara, ada insentif untuk industri dan swasta yang berkontribusi dalam bidang pendidikan," sebutnya.

Sebenarnya, insentif ini sudah ada di Indonesia, seperti insentif pajak bagi industri yang berkontribusi di pendidikan vokasi serta penelitian.

 

Berbasis Teknologi

Selain itu, kata Ainun, pihaknya memiliki sejumlah strategi pendidikan yang berkaitan dengan pendanaan. Salah satunya dengan membangun platform pendidikan nasional berbasis teknologi.

“Pemerintah pusat juga berupaya untuk membangun sekolah atau lingkungan belajar yang sesuai dengan masa depan. Itu yang secara umum yang bisa kita lakukan masalah anggaran,” tuturnya.

 

Reformulasi

Pada kesempatan yang sama, Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta agar anggaran 20 persen untuk pendidikan ke depannya bisa direformulasi dan dipertajam.

Untuk tahun ini, anggaran 20 persen adalah sebesar Rp550 triliun. Dari jumlah itu, Rp81 triliun diberikan untuk Kemendikbud sebagai rumah penyelenggara pendidikan. Sementara  Rp55 triliun dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Kemudian, untuk lementerian/lembaga lainnya mengelola Rp35 triliun, dan sisanya untuk pemerintah daerah.

“Saya mendorong agar anggaran 20 persen ini bisa direformulasi dan diarahkan agar bisa lebih bermanfaat bagi peserta didik. Salah satu aspek yang perlu dipertimbangkan dalam penganggaran adalah pembiayaan yang langsung bisa tertuju kepada siswa atau mahasiswa kita,” kata Syaiful.

Terlebih, ketika dikomparasikan indeks pembiayaan siswa Indonesia dengan negara lain, masih berjarak cukup besar. “Ini yang saya kira ke depan, apa yang kita sebut sebagai reformulasi itu menjadi penting,” ujarnya.

Menurut Syaiful, reformulasi anggaran juga perlu dikaitkan dengan isu kesejahteraan guru. Sebab, saat ini skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) masih menjadi perdebatan dan sebenarnya ditolak oleh guru honorer.

“Perlu ada semacam afirmasi reformulasi anggaran terkait hal ini. Ditambah, saat ini masih banyak ketimpangan sarana prasarana antardaerah dan menjadi catatan kritis ketika membahas mengenai isu-isu fundamental pendidikan,” pungkasnya.

Tagar. #kemendikbud #pendidikan #anggaran pendidikan #Industri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju