×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Pemerintah Bakal Tahan Transferan Jika Pemda Tak Segera Belanjakan APBD

Selasa, 04 Mei 2021, 20:43 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Pemerintah Bakal Tahan Transferan Jika Pemda Tak Segera Belanjakan APBD

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyatakan, pemerintah pusat bakal menahan transfer dana ke daerah jika pemerintah daerah (Pemda) tak segera mengoptimalkan belanja daerah.

"Kalau memang tidak ada yang bergerak dananya, artinya belanjanya tidak turun. Maka saya minta ke Menkeu, kita nanti pakai transfer berbasis kinerja. Jadi kalau ternyata belanjanya tidak bergerak, lebih baik transfernya ditahan dahulu supaya dibelanjakan terlebih dahulu," kata Tito dalam acara ‘Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional 2021’,  Rabu (4/5/2021).

Melalui sistem transfer berbasis kinerja, kata Mendagri, pemerintah baru akan mentransfer dana ke daerah jika dana yang ada sudah dibelanjakan.

"Kalau ditumpuk dan masih banyak, kemudian ditransfer lalu disimpan lagi akan menyebabkan penumpukan. Ini masukan untuk Ibu Menkeu, nanti datanya kami bersama Pak Dirjen (Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri dan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu) akan melihat daerah-daerah yang anggarannya tidak bergerak," jelasnya.

Pemda, kata Tito, seharusnya memiliki target setiap triwulan mengenai berapa persen yang mau dibelanjakan. Dana daerah jangan ditimbun, dan kemudian baru digunakan pada akhir tahun,” tukasnya.

Tito menambahkan, Indonesia akan bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi 7 persen pada kuartal II 2021 jika pemerintah pusat dan Pemda bergerak bersama.

Oleh karena itu, dia menekankan Pemda untuk membelanjakan anggaran yang ada, terutama untuk belanja modal yang langsung ke masyarakat seperti untuk pendidikan dan kesehatan.

"Sekali lagi penekanannya di kuartal II 2021, rekan-rekan tolong di daerah belanjakan anggarannya. Mohon juga proporsi belanja, hampir semua daerah itu proporsi belanja modalnya kecil," kata Tito.

 

Mengendap Rp182 T

Sebelumnya, Presiden Jokowi mengeluhkan Rp182 triliun dana daerah menumpuk di bank. Padahal dana tersebut seharusnya segera dibelanjakan untuk membantu pemulihan ekonomi nasional.

“Kemarin saya sudah ingatkan di akhir Maret 2021, di perbankan masih ada uang APBD provinsi, kabupaten dan kota sebanyak Rp182 triliun, yang seharusnya itu segera dibelanjakan untuk memperbesar sisi permintaan, sisi konsumsi," tuturnya.

Hal serupa juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, Maret pemerintah pusat melakukan transfer selalu tepat waktu sekian bulan. Namun, kemudian transfer itu hanya berhenti di bank dan tidak dijadikan operasi untuk bisa bersama-sama pemerintah pusat mendorong ekonomi di daerah," jelas Sri.

Guna mengatasi masalah ini, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri akan berkoordinasi dengan Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu untuk mengetahui daerah-daerah yang dimaksud. Selain itu, juga akan dicari tahu penyebab menumpuknya transfer dana dari pemerintah pusat tersebut.

Tagar. #menkeu #Mendagri #apbd 2021 #transfer daerah #pemda

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju