×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Pemda Luar Jawa-Bali Harus Alokasikan 8 Persen DAU-DBH untuk Covid-19

Rabu, 07 Juli 2021, 15:47 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pemda Luar Jawa-Bali Harus Alokasikan 8 Persen DAU-DBH untuk Covid-19

Ilustrasi. (tempo.co).

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto meminta pemerintah daerah di luar Pulau Jawa-Bali untuk mengalokasikan anggaran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 8 persen menyusul pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada 6-20 Juli 2020.

“Kami meminta kepada seluruh Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk mengalokasikan anggaran DAU dan DBH sebesar 8 persen untuk kebutuhan Covid-19,” terang Airlangga dalam konferensi pers virtual, Rabu (7/7/2021).

Anggaran tersebut dibutuhkan lantaran kasus aktif Covid-19 di luar Jawa-Bali terus meningkat signifikan dalam beberapa hari belakangan.

Airlangga membeberkan, kasus aktif Covid-19 hingga 5 Juli 2021 mencapai 67.891 orang atau naik sekitar 34,4 persen dibandingkan kasus aktif per 27 Juni yang berada di angka 50.513.

Bahkan, lanjut Ketua Umum Golkar ini, ada empat daerah yang mengalami lonjakan kasus aktif Covid-19 hingga lebih 100 persen.

Ke-4 daerah itu adalah Maluku Utara meningkat 160 persen dari 471 kasus menjadi 1.227 kasus, Papua Barat meningkat 155 persen dari 879 kasus menjadi 2.243 kasus, Maluku meningkat 115 persen dari 725 kasus menjadi 1.565 kasus, dan Nusa Tenggara Timur meningkat 108 persen dari 1.484 kasus menjadi 3.088 kasus.

Sementara empat daerah luar Jawa Bali yang mempunyai kasus aktif tertinggi per 5 Juli 2021 adalah Papua 9.316 kasus, Kalimantan Timur 6.352 kasus, Kalimantan Tengah 5.640, dan Kepulauan Riau 5.244 kasus.

Dengan adanya peningkatan kasus hingga 34,4 persen di Luar Jawa-Bali, Airlanggap meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas rumah sakit untuk pasien Covid-19 dari 20 persen menjadi 40 persen.

"Kami akan terus monitor bahwa ini terus untuk ditingkatkan," jelas Airlangga.

 

Tingkatkan Testing-Tracing

Di samping itu, Airlangga juga meminta pemerintah daerah untuk meningkatkan testing dan tracing, terutama 43 kabupaten/kota di 20 provinsi yang menjalani pengetatan PPKM Mikro. Tujuannya untuk menekan angka kasus positif Covid-19 atau positivity rate.

"Kami minta agar posko-posko Covid-19 bekerja sama dengan Forkopimda untuk meningkatan testing dan tracing. Dengan varian Delta, kita harus meningkatkan testing per hari," imbuh dia.

Airlangga mengatakan, pemerintah telah menetapkan target testing sesuai dengan rekomendasi badan kesehatan dunia atau World Health Organization (WHO).

Dia merinci, jika positivity rate di bawah 5 persen, maka rasio tes minimal 1/1.000 penduduk per minggu. Bila di angka 5-15 persen, rasio tes minimal 5/1.000 penduduk per minggu.

Lalu, jika positivity rate berada di kisaran 15-25 persen, maka rasio tes minimal 10/1.000 penduduk per minggu. Terakhir, jika positivity rate melebihi 25 persen, rasio tes minimal 15/1.000 penduduk setiap minggu.

"Artinya, minimal (target) itu harus bisa dicapai, sehingga tidak ada daerah yang menurunkan positivity rate dengan mengurangi testing," jelas Airlangga.

Dengan peningkatan testing tersebut, sambung dia, maka tracing kontak erat dapat dilakukan secara cepat sehingga bisa menekan laju penularan Covid-19.

"Tracing dilakukan sampai mencari lebih dari 15 kontak erat per kasis konfirmasi," pinta dia.

Tidak hanya itu, pemerintah daerah juga harus melakukan treatment secara komprehensif sesuai dengan berat gejala.

"Kita mendorong hanya pasien sedang, berat, dan kritis yang perlu dirawat di rumah sakit. Sedangkan yang lain isolasi mandiri di rumah," kata dia.

Tagar. #kemenko perekonomian #tkdd #PPKM #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:55 WIB

Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital

Kekerasan seksual berbasis digital kian sering terjadi akhir-akhir ini.

selengkapnya
Draf RUU TPKS Juga Mengatur Kekerasan Seksual Berbasis Digital