×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Pemda di Jateng Harus Sampaikan Informasi Anggaran Covid-19 Secara Detail

Kamis, 20 Agustus 2020, 16:42 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pemda di Jateng Harus Sampaikan Informasi Anggaran Covid-19 Secara Detail

Ilustrasi (tempo.co.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah daerah di Jawa Tengah (Jateng) harus menyampaikan informasi pengelolaan anggaran pandemi Covid-19 secara detail. Keterbukaan informasi itu merupakan upaya pertanggungjawaban penggunaan anggaran kepada masyarakat.

“Setidaknya ada laporan kepada publik baik lewat media maupun saluran lain, yang kemudian anggaran itu bisa dimaknai bahwa penggunaannya tepat sasaran,” ujar Dosen Komunikasi FISIP Universitas Panca Sakti (UPS Tegal) Diryo Suprapto dalam diskusi daring, Rabu (19/8/2020).

Terlebih, menurut Diryo, keterbukaan informasi diperlukan lantaran proses penganggaran pandemi tidak melalui pembahasan di DPRD alias dilakukan oleh eksekutif. Kebijakan penganggaran tanpa melalui pembahasan dengan legislatif itu memungkinkan terjadinya penyelewengan penggunaan anggaran Covid-19.

Ketua Komisi A DPRD Jawa Tengah (Jateng) Mohammad Saleh mengakui kondisi tersebut. Dia mengatakan, pihaknya sebatas mendapat surat pemberitahuan dari Gubernur Ganjar Pranowo kepada Ketua DPRD tentang kebijakan anggaran Covid-19.

“Kalau kami tidak melakukan rapat kerja ataupun mengundang temen-temen eksekutif, kami terus terang tidak tahu perkembangan penggunaan anggaran Covid-19 di Jateng,” jelas Diryo

Saleh memaparkan, anggaran Covid-19 di Jateng sebesar Rp2,2 triliun. Duit itu bakal digunakan untuk penanganan kesehatan Rp426,79 miliar, dampak ekonomi Rp222,45 miliar, dan jaring pengaman sosial Rp1,33 triliun.

Menyikapi hal tersebut, Diryo menjelaskan bahwa penggunaan anggaran Covid-19 di daerah harus diawasi oleh masyarakat. “Jangan sampai pemerintah dan swasta berskongkol sehingga masyarakat menjadi korban dari kebijakan ini," sebutnya.

Sayangnya, masyarakat belum mendapat informasi yang cukup detail terkait penggunaan anggaran pandemi. “Misalnya, pengadaan masker. Berapa juta pemda mengadakan masker, pengadaannya oleh siapa, betulkah dibelanjakan, lalu kepada siapa diberikan,” kata Diryo.

 

Tidak Ada Alasan

Lebih jauh Diryo mengatakan, informasi terkait dengan kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran menjadi informasi publik yang wajib disediakan sebagaimana diatur dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Atas dasar itu, tidak alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan data kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran Covid-19 ini. "Jadi sudah sewajarnya dan sudah menjadi kewajiban untuk mem-publish tentang penggunaan anggaran Covid-19 secara transparan,” jelas Diryo.

Supaya pengelolaan anggaran Covid-19 lebih transparan, Saleh meminta pemerintah daerah terutama pemprov Jateng melakukan revitalisasi tata kelola anggaran pandemi.

Revitalisasi itu bisa dilakukan dengan mengembangkan dashboard data anggaran Covid-19 dengan memuat sumber anggaran, jumlah anggaran, jenis belanja, hingga sasaran tiap belanja.

“Pemerintah provinsi itu harus bisa meng-update data yang sifatnya mungkin bisa mingguan ataupun bulanan,” terang Saleh.

Saat ini, menurut Saleh, pemerintah mestinya sudah bisa menjelaskan progres penggunaan anggaran pandemi secara lebih detail. Misalnya, pengadaannya apa saja, siapa yang mengerjakan. Kalau perusahaan swasta, swastanya siapa.

“Masyarakat ingin tahu progres penanganan Covid-19 ini. Jangan sampai provinsi bingung apa yang akan dilaksakanan,” pungkas Saleh.

 

Tagar. #transparansi #anggaran covid-19 #APBD Jateng #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 19 Januari 2021, 16:20 WIB

Hutan NTB dalam Bahaya!

80 persen kawasan hutan di NTB dalam kondisi kritis. Sayangnya, anggaran pengelolaan hutan hingga saat ini masih rendah.

selengkapnya
Hutan NTB dalam Bahaya!
Transparansi Anggaran di Riau Jeblok

Kamis, 14 Januari 2021, 20:34 WIB

Transparansi Anggaran di Riau Jeblok