×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Pembahasan RKUHP Tidak Transparan

Selasa, 08 Juni 2021, 13:06 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pembahasan RKUHP Tidak Transparan

Ilustrasi. (jpnn.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Aliansi Nasional Reformasi KUHP mendesak pemerintah agar transparan dalam membahas Rancangan KUHP. Pasalnya, selama ini publik tidak tahu progres pembahasan RKUHP.

"(Transparansi) ini perlu dilakukan sebagai jaminan bahwa RKUHP adalah proposal kebijakan yang demokratis," tulis Aliansi Nasional Reformasi KUHP, Selasa (8/6/2021).

Menurut aliansi yang terdiri dari 50 organisasi masyarakat sipil ini, seharusnya Kemenkumham atau BPHN menyediakan draft RKUHP secara offline maupun online yang bisa mudah diakses masyarakat sesuai dengan Pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Aliansi tidak menampik bahwa Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) telah menyelenggarakan kegiatan sosialisasi RKUHP di 11 kota sepanjang 2021.

Ke-11 kota itu adalah Medan (23 Februari), Semarang (4 Maret), Bali (12 Maret), Yogyakarta (18 Maret 2021), Ambon (26 Maret), Makassar (7 April), Padang (12 April), Banjarmasin (20 April), Surabaya (3 Mei) Lombok (27 Mei) dan Manado (3 Juni).

Dari 11 kota tersebut, aliansi mengungkapkan bahwa pemerintah hanya intensif menyebarkan lima materi yang sama yang dibawakan oleh Tim Perumus di setiap kota. Sementara objek utama dari sosialisasi tersebut yakni draft RKUHP baru diberikan aksesnya hanya pada para peserta sosialisasi di Manado.

"Akses dokumen RKUHP sangat eksklusif, hanya dibagikan khusus pada para peserta yang hadir secara luring di Hotel Four Point Manado maupun yang hadir secara online melalui kanal zoom meeting," imbuh aliansi yang digawangi Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) itu.

Parahnya lagi, draft RKUHP yang disebarkan tersebut ternyata tidak ada perubahan sama sekali dengan draft RKUHP yang ditolak oleh masyarakat pada September 2019 lalu. Dengan demikian 24 poin permasalahan RKUHP yang telah dipetakan oleh Aliansi belum diperbaiki.

"Jika tidak ada sedikit pun perubahan, lantas apa yang dibahas oleh pemerintah," kata Aliansi, mempertanyakan.

Selain itu, Aliansi Nasional Reformasi KUHP mencatat bahwa pelaksanaan sosialisasi RKUHP juga tidak melibatkan elemen masyarakat sipil, pihak-pihak kritis maupun pihak-pihak yang akan terdampak keberlakuan RKUHP seperti kelompok masyarakat adat, kelompok rentan, pihak yang mewakili lintas sektor lain di luar hukum pidana dilibatkan sebagai pembicara dalam sosialisasi tersebut.

Bahkan, pemerintah tidak pernah menginformasikan inventarisasi hasil masukan masyarakat dari setiap kegiatan dan tindak lanjutnya pascasosialisasi draf RKUHP.

"Sosialisasi ini lebih seperti hanya searah, bukan untuk menjaring dan menindaklanjuti masukan masyarakat," pungkas Aliansi.

Tagar. #rkuhp #partisipasi masyarakat #transparansi #icjr #keterbukaan informasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 11:17 WIB

Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih

Program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas.

selengkapnya
Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih