×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Pelonggaran Pembatasan Sosial Harus Berbasis Data Kuat

Kamis, 22 Juli 2021, 15:11 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pelonggaran Pembatasan Sosial Harus Berbasis Data Kuat

Ilustrasi. (ayosurabaya.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pengamat kebijakan publik Yanuar Nugroho mengatakan, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial di masa pandemi Covid-19 tidak boleh berdasarkan data yang trivial.

“Tindak lanjut dari PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ini) ini seharusnya berdasarkan data yang robust, bukan sesuatu yang trivial,” ujar Yanuar, Kamis (22/7/2021).

Pernyataan tersebut disampaikan merespons rencana pemerintah yang bakal melonggarkan pembatasan sosial pada 26 Juli 2021 mendatang. Pelonggaran ini seiring terjadi penurunan kasus positif Covid-19 dalam beberapa hari terakhir jelang berakhirnya kebijakan PPKM Darurat pada 20 Juli lalu.

Berdasarkan data Satgas Covid-19, sejak 15 Juli 2021 kasus harian Covid-19 terus mengalami penurunan dari 56.757 kasus menjadi 34.257 kasus pada 19 Juli.

Jika kasus positif terus menurun hingga 25 Juli 2021 mendatang, pemerintah memastikan bakal melonggarkan kebijakan pembatasan sosial.

Yanuar melanjutkan, kebijakan pelonggaran pembatasan sosial hanya gegara adanya penurunan kasus harian cukup berisiko. Terlebih, jumlah tes dalam beberapa hari terakhir juga mengalami penurunan.

Menurut dia, angka kasus positif Covid-19 secara otomatis pasti menurun jika di saat bersamaan jumlah tes mengalami penurunan.

“Saya tidak mengatakan bahwa ini intensional (disengaja) oleh pemerintah. Yang saya sampaikan adalah kebijakan yang diambil karena sebuah evidence atau sebuah bukti yang trivial. Kebijakam itu perlu dikaji lebih jauh,” terang akademisi Universitas Airlangga (Unair) itu.

Begitu juga dengan bed occupacy rate (BOR) atau tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit yang mengalami penurunan. Hal ini tidak bisa sepenuhnya bisa dijadikan dasar pelonggaran pembatasan sosial. Sebab, pemerintah juga menambah tempat tidur di rumah sakit saat pelaksanaan PPKM Darurat 2-20 Juli 2021.

“Saya tidak mempertanyakan, apalagi mendiskreditkan pemerintah. Tetapi tapi saya ingin mendorong agar kebijakan sebaiknya diambil berdasarkan evidence, berdasarkan data yang memang ketat diujinya,” tukas Yanuar.

Dengan kata lain, Yanuar berharap pemerintah tidak terburu-buru melonggarkan pembatasan sosial. “Pengetatan tidak bisa kemudian buru-buru dilonggarkan hanya dalam waktu dua minggu,” kata dia.

 

Tidak Efektif

Hal senada disampaikan oleh relawan LaporCovid-19 Yemiko Happy. Terlebih, kata Yemiko, penerapan PPKM Darurat belum terlalu efektif dalam menekan laju penyebaran virus dan menurunkan kasus positif. 

Menurut Yemiko, penilaian tersebut didasarkan pada analisis terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran PPKM Darurat yang diterima LaporCovid-19.

“Banyaknya pelanggaran PPKM Darurat menunjukkan bahwa PPKM tidak terlalu efektif," ujar Yemiko.

Dia membeberkan, laporan paling banyak terkait pelanggaran protokol kesehatan, jumlahnya mencapai 302 dari total 528 laporan selama periode 3-19 Juli 2021.

Dari jumlah tersebut, pelanggaran protokol kesehatan di sektor perkantoran dan pusat bisnis sebanyak 31 persen, tempat publik seperti lapangan atau pinggir jalan raya 21 persen, pasien suspect atau positif tidak melakukan isolasi mandiri 13 persen. 

Lalu laporan pelanggaran di sektor pendidikan sebanyak 10 persen, tempat ibadah 10 persen, pesta dan wisata 8 persen, dan tempat makan 7 persen.

Selain itu, LaporCovid-19 juga menerima keluhan masyarakat sebanyak 161 laporan. Keluhan tersebut di antaranya menyangkut vaksinasi, kebutuhan obat-obatan, pelayanan rumah sakit, dan pencarian rumah sakit.

Bahkan pencarian rumah sakit paling mendominasi keluhan masyarakat tertinggi dengan jumlah 40 keluhan.

“Mama saya sekarang sudah tujuh hari isoman, kondisinya menurun terus dan mengandalkan oksigen. Sudah ke beberapa rumah sakit baik pagi maupun malam, tetap disuruh tunggu tanpa kejelasan, tanpa informasi atau pencatatan apapun,” kata Yemiko mencontohkan keluhan masyarakat yang diterima Lapor-Covid-19 pada 3 Juli 2021 lalu.

 

Bisa Lebih Baik

Yanuar Nugrogo berpendapat bahwa pelaksanaan PPKM Darurat memang belum sepenuhnya efektif, jika tidak elok disebut tidak efektif.

Pun, Yanuar mengakui bahwa laporan masyarakat tidak menggambarkan populasi masyarakat. “Tapi tetap saja laporan itu menunjukkan situasi di lapangan,” jelas dia.

Dia lalu menekankan pentingnya disiplin protokol kesehatan dan mengoptimalkan testing, tracing, serta treatment dalam menangani pandemi Covid-19, terutama selama pelaksanaan PPKM Darurat, guna menekan laju penyebaran virus.

“Penanganan pandemi selalu punya dua dimensi, hulu dan hilir. Kita tidak bisa hanya menekankan pada persoalan prokes di hulu, tapi tidak optimal di hilir khususnya testing, tracing, kemudian treatment,” kata Yanuar, mengingatkan.

Persoalannya, sambung dia, dalam dua dimensi tersebut masih terjadi persoalan hingga kini.

Soal protokol kesehatan. Yanuar tidak menampaik masyarakat belum disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan. Tapi, menurut dia, hal ini lantaran rendahnya enforcement penegakan hukum.

“Artinya, penegakan di hulu itu perlu tegas. Tegas tidak berarti keras,” imbuh dia.

Testing, tracing, dan treatmen juga masih menyisakan masalah. “Testing kita tidak pernah mencapai target 500 ribu sehari, harusnya bisa kejar itu,” kata Yanuar. 

Tracing. Ada yang mengatakan untuk satu kasus di trace sampai 10 orang, ada yang mengatakan sampai 30 orang bahkan, dan kita masih jauh dari angka itu,” tambah dia.

Terakhir, treatment. Menurut Yanuar, esensi treatment adalah, jika pasien terpapar membutuhkan perawatan, maka pasien bisa langsung mendapatkan perawatan.

“Artinya apa? Penguatan faskes. Penguatan faskes ini harus dikerjakan oleh pemerintah,” pungkas Yanuar.

Tagar. #PPKM Darurat #PPKM #covid-19

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin