×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Pelindo Digabung, Jokowi Yakin Biaya Logistik Tidak Mahal Lagi

Kamis, 14 Oktober 2021, 14:06 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pelindo Digabung, Jokowi Yakin Biaya Logistik Tidak Mahal Lagi

Presiden Jokowi saat meresmikan penggabungan Pelindo. (Youtube Sekretariat Presiden).

Infoanggaran.com, Jakarta – Presiden Jokowi mengatakan, penggabungan empat perusahaan pelat merah di bidang kepelabuhan menjadi PT Pelabuhan Indonesia atau Pelindo akan menurunkan biaya logistik.  

“Biaya logistik kita bisa bersaing dengan negara-negara lain, artinya daya saing kita, competitiveness kita, akan menjadi lebih baik,” kata Jokowi saat meresmikan penggabungan Pelindo yang disiarkan langsung di kanal Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (14/10/2021).

Jokowi mengatakan, selama ini biaya logistik Indonesia masih cukup mahal yaitu sebesar 23 persen terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurut dia, angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan dengan sejumlah negara tetangga yang berada di kisaran 12 persen.

“Artinya, ada yang tidak efisien di negara kita,” tegas mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Lebih lanjut, Jokowi meminta holding Pelindo untuk segera mencari mitra perusahaan pelabuhan yang memiliki jaringan luas agar produk Indonesia bisa masuk ke supply chain global.

Kalau itu dilakukan, kata dia, “produk-produk kita, barang-barang kita bisa menjelajah ke mana-mana.”

Sebelumnya, perusahaan pelat merah di bidang kepelabuhan terdiri dari Pelindo I, Pelindo II, Pelindo III, dan Pelindo IV yang masing-masing menjadi operator pelabuhan di wilayah yang berbeda.

Pengelolaan dilakukan secara terpisah dianggap memengaruhi pelayanan di bidang kepelabuhan. Ini disebabkan oleh kapabilitas masing-masing Pelindo berbeda-beda baik dari sisi keuangan, sumber daya manusia, maupun pengalaman. Akhirnya, sistem logistik nasional di bidang pelabuhan tidak efisien.

Tapi kini, empat perusahaan pelabuhan itu sudah melebur menjadi PT Pelindo melalui Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2021 yang ditandatangani pada 1 Oktober 2021 lalu.

 

Lebih Kuat

Direktur Utama PT Pelindo Arif Suhartono menambahkan, penggabungan Pelabuhan Indonesia bakal mampu meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan pelat merah di bidang industri kepelabuhan.

“Penggabungan ini diharapkan dapat mewujudkan industri kepelabuhanan nasional yang lebih kuat melalui konektifitas maritim di seluruh Indonesia,” jelas Arif, dalam kesempatan yang sama.

Arif mengatakan, penggabungan Pelindo juga memudahkan koordinasi dalam pengembangan kawasan industri dan ekonomi khusus di sekitar pelabuhan di berbagai daerah. Menurut dia, pengembangan kawasan tersebut bisa mendorong peningkatan konektivitas yang akan berdampak kepada meningkatnya perekonomian daerah.

Selain itu, Pelindo mempunyai kesempatan untuk go global. “Hal ini akan meningkatkan posisi pelindo menjadi operator terminal peti kemas terbesar kedelapan di dunia dengan total throughput peti kemas pada 2019 sebesar 16,7 juta TEUS (twenty foot equivalent units),” imbuh dia.

Lebih lanjut, Arif menyadari bahwa maju tidaknya industri kepelabuhanan dan logistik Indonesia bukan hanya karena penggabungan perusahaan semata. Namun harus dibarengi dengan kerja keras dan sinergi antar stakeholder kepelabuhanan seperti instansi pemerintahan terkait dan pelaku usaha.

“Untuk itu, kami memohon dukungan agar Pelindo dapat menjalankan misinya dan mewujudkan visinya untuk menjadi pemimpin ekosistem maritim terintegrasi dan berkelas dunia,” pungkas Arif Suhartono.

Tagar. #pelindo #Penggabungan Pelindo #Holdingisasi BUMN #biaya logistik #jokowi

Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19