×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Pasca Pengesahan RUU TPKS, Polri Bakal Bentuk Direktorat PPA

Rabu, 13 April 2022, 15:10 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Maryono

Pasca Pengesahan RUU TPKS, Polri Bakal Bentuk Direktorat PPA

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. (Foto: inews).

Infoanggaran.com, Jakarta – Polri bakal mempercepat usulan pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) menjadi direktorat khusus di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim). Langkah ini dilakukan setelah DPR mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) menjadi Undang-undang, Selasa (12/4/2022) kemarin.

"Polri tetap konsisten mempercepat usulan Direktorat PPA di tingkat Bareskrim dan ditindaklanjuti juga sampai dengan tingkat Polda dan Polres," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo, dilansir dari Kompas pada Rabu (13/4/2022). 

Namun, untuk pembentukan organisasi baru seperti Direktorat PPA tetap butuh waktu dan proses serta menunggu ketetapan melalui keputusan presiden (Kepres). Menurut Dedi, saat ini Polri sudah menyiapkan usulan tersebut. 

"Sudah disiapkan ajuan atau usulanya, karena akan dibahas bersama Kemenpan (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi), Kemenkumham (Kementerian Hukum dan HAM), Setneg (Kementerian Sekretariat Negara), dan lain-lain," beber Dedi. 

Selain itu, lanjut dia, pengembangan direktorat PPA ini juga akan dibarengi dengan pengembangan SDM kepolisian yang responsif atau peka terhadap isu-isu kekerasan seksual.

Dedi berharap kehadiran UU TPKS semakin menguatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Melalui UU TPKS, para pelaku kekerasan seksual diharapkan menerima efek jera dan kasus kekerasan seksual dapat dihentikan. 

"Dengan adanya UU TPKS diharapkan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dapat menjerat siapa saja yang terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut," harap dia. 

Kemarin, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan, pengesahan RUU TPKS menjadi Undang-undang akan menjadi hadiah bagi kaum perempuan dalam menyambut peringatan Hari Kartini pada 21 April 2022. 

Dia pun mengatakan RUU TPKS merupakan hasil kerja semua pihak dan menjadi bukti nyata negara hadir melindungi seluruh rakyat dari kejahatan seksual. 

Puan menegaskan, pengesahan RUU TPKS merupakan bentuk komitmen bersama di antara DPR dan pemerintah untuk memperjuangkan hak-hak korban-korban kekerasan seksual yang selama ini terabaikan.

Tagar. #kekerasan #seksual #TPKS #Unit PPA #polri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 25 Mei 2022, 17:31 WIB

Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya

Pencairan ini sangat krusial lantaran tahapan pendaftaran partai dan verifikasi partai akan mulai pada Agustus dan Desember.

selengkapnya
Anggaran Pemilu Belum Cair Seluruhnya