×
×
Kamis, 18 Agustus 2022
OBS 2019
loading content

Papua dan Papua Barat Masih Bergantung Pada Dana Transfer Daerah

Kamis, 25 Februari 2021, 19:32 WIB
Penulis: Redaksi
Editor: Jimmy Radjah

Papua dan Papua Barat Masih Bergantung Pada Dana Transfer Daerah

Ilustrasi (Foto: FITRA)

Infoanggaran.com, Jakarta – Provinsi Papua dan Papua Barat dinilai belum memiliki kemandirian keuangan daerah. Kedua provinsi itu masih memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi kepada pemerintah pusat melalui dana transfer daerah.

Kemandirian keuangan daerah dilihat dari seberapa besar kemampuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bisa mendanai belanja daerah,” jelas Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Gunardi Ridwan dalam rilis hasil penelitian Local Budget Analysis (LBA) Papua 2020 secara daring, Kamis (25/2/2021).

Kesimpulan itu didapat dari hasil penelitian LBA yang dilakukan di delapan daerah, yaitu Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke, Kabupaten Fakfak, Kabupaten Tambrauw, Kabupaten Sorong dan Kabupaten Raja Ampat dengan menggunakan metodologi kualitatif dengan teknik desk analysis.

Selama 2016 hingga 2019, berturut-turut PAD Papua tidak pernah mencapai 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Rinciannya, 2016 sebesar Rp1,098 triliun atau 8,8 persen dari total APBD Rp12,438 triliun. Di 2017, persentasenya meningkat menjadi 9,4 persen dari total APDB Rp13,968 triliun sebesar Rp1,308 triliun.

Pada 2018, jumlahnya turun ke angka 7,4 persen atau senilai Rp1,009 triliun dari total APBD Rp13,548 triliun. Lalu pada 2019 turun lagi menjadi 6,7 persen sebesar Rp938 miliar dari APBD sebanyak Rp13,978.

“Sementara Papua Barat juga tidak jauh berbeda. Di 2016 persentasenya 5,1 persen, 2017 sebesar 5,9 persen, kemudian mengalami penurunan di 2018 jadi 5,8 persen dan turun lagi ke angka 5,2 persen di 2019,” jelas Gunardi.

Selain kemandirian keuangan daerah, aspek lainnya yang menjadi indikator kesehatan keuangan daerah adalah ruang fiskal. Di Papua dan Papua Barat, ruang fiskal masih berada di bawah 50 persen dari total pendapatan daerah. "Kondisi ini masuk pada kategori sedang,” jelasnya.

 

Pajak dan Retribusi

Aspek ketiga yang menjadi indikator kesehatan keuangan daerah dalam LBA adalah pajak dan retribusi daerah (PDRD). Menurut hasil analisis LBA yang dilakukan oleh FITRA, rasio PDRD terhadap pendapatan daerah masih sangat kecil.

“Kedua daerah masih belum secara optimal mengelola potensi lokal untuk dijadikan sumber penerimaan. Selain itu rendahnya rasio PDRB ini juga menunjukkan ketergantungan pada potensi SDA,” papar Gunardi.

Rasio PDRB Papua terhadap pendapatan daerah pada 2016 sebesar 7,2 persen, 2017 di angka 8 persen, lalu 2018 turun ke 6,5 persen dan 2019 merosot lagi menjadi 5,1 persen.

“Sementara Papua Barat 4 persen di 2016, 3,8 persen pada 2017 dan 3,8 persen di 2018 dan 2019 di angka 3,9 persen,” terang dia.

 

Belanja Tidak Langsung

Kemudian dari aspek kemampuan mendanai belanja daerah, jika dilihat dari proporsinya, belanja tidak langsung (BTL) masih mendominasi alokasi belanja daerah baik di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Proporsi BLT Papua dari 2016 - 2019 berturut-turut 56 persen, 54 persen, 63 persen, dan 49 persen. Sementara di Papua Barat dengan rentang waktu yang sama, kondisinya tidak jauh berbeda, yaitu 51 persen, 57 persen, 56 persen dan 57 persen.

Besarnya BLT ini mengindikasikan bahwa efektivitas belanja daerah Papua maupun Papua Barat masih rendah untuk pembangunan.

 

Rasio Belanja

Selanjutnya, jika dilihat dari rasio belanja modal, Gunadi mengatakan rasio belanja modal di Provinsi Papua dan Papua Barat belum menujukkan efektivitas belanja untuk pembangunan.

Provinsi Papua Barat lebih besar mengalokasikan belanja modal dengan rata-rata 23 persen selama 2016-2019, sedangkan Provinsi Papua rata-rata berkisar 22 persen,” jelasnya.

Kecilnya belanja modal ini, kata dia, tentu bertolak belakang dengan kebutuhan pembangunan di Papua, terutama untuk pembangunan infrastruktur.

Lalu dari sisi belanja pegawai, kualitas belanja daerah bisa juga dilihat dari semakin menurunnya porsi belanja pegawai dalam APBD, sehingga terjadi peningkatan belanja langsung yang dapat mendorong roda perekonomian daerah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa secara rata-rata dalam kurun waktu empat tahun (2016-2019), Papua mengalokasikan belanja untuk pegawai yakni 13 persen sedangkan Papua Barat sebesar 11,8 persen,” tuturnya.

Sementara rasio Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Papua dan Papua Barat, berdasarkan analisis FITRA, rata-rata rasio SiLPA terhadap belanja daerah di Provinsi Papua pada tahun 2016-2018 sebesar 4 persen dengan tren yang sama setiap tahunnya.

Sementara Provinsi Papua Barat rata-rata setiap tahunnya rasio SiLPA terhadap belanja daerah sebesar 9 persen, dengan tren yang fluktuatif.

“Melihat tren rasio SiLPA, terlihat bahwa Provinsi Papua Barat menunjukkan perkembangan positif dengan menekan angka SiLPA setiap tahunnya,” jelasnya.

 

Pendidikan dan Kesehatan

Selain aspek di atas, Gunardi juga menyampaikan dari sisi pendidikan dan kesehatan di Papua dan Papua Barat. Dari dua aspek tersebut, dia menilai alokasi anggarannya sudah cukup maksimal.

“Rata-rata alokasi anggaran sektoral yang berkaitan dengan pendidikan di dua provinsi tersebut mencapai 80 persen,” jelas dia.

Pada periode 2016-2019, total anggaran pembangunan atau rehabiltasi rumah sakit di Papua sebesar Rp638,9 miliar dan belanja untuk fasilitas pendukungnya sebesar Rp470,4 miliar. Sehingga total belanja infrastruktur kesehatan dan fasilitas pendukungnya sebesar Rp1,3 triliun.

”Lalu, Papua Barat akumulasi anggaran pembangunan atau rehabiltasi rumah sakit sebesar Rp391,9 miliar dan belanja untuk fasilitas pendukungnya sebesar Rp7,2 miliar. Sehingga total belanja pembangunan atau rehabiltasi rumah sakit dan fasilitas pendukungnya sebesar Rp399,1 miliar,” paparnya.

Akan tetapi, yang menjadi catatan adalah untuk infrastruktur hanya di bawah 3,5 persen.

Selain itu, walau secara umum jumlah tenaga medis dan sarana prasarana kesehatan sudah mengalami peningkatan, masih terdapat masalah dalam mengimplementasikan pelayanan kesehatan.

Hal ini dikarenakan terbatasnya tenaga kesehatan yang berkualitas dan belum meratanya penyebaran tenaga kesehatan, terbatasnya sarana dan prasarana di wilayah terpencil. Hal itu juga terkait dengan akses transportasi dan terakhir adalah kesadaran masyarakat yang masih rendah

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Robby Kayame mengatakan, kondisi kesehatan di Papua sudah mulai meningkat. Hanya saja mentalitas aparat masih perlu ditingkatkan.

“Saya pikir persoalannya adalah mindset dan mentalitas aparatur, sehingga pemanfaatan anggaran lebih teratur, transparan dan terarah,” paparnya.

 

Deforestasi

Selain yang telah dibahas di atas, isu penting yang mengancam Papua adalah pengelolaan sektor kehutanan. Sejak tahun 2014 sampai 2019, rata-rata deforestasi akibat izin usaha di sektor kehutanan alam Papua mencapai 41 ribu hektare, sedangkan di Papua Barat mencapai 18 ribu hektare.

“Sebanyak 16 persen hutan Papua telah dikuasai oleh korporasi yang melakukan eksploitasi. Sisanya alih fungsi lahan menjadi kawasan perkebunan sawit dan pertambangan,” jelasnya.

Menurut perhitungan FITRA, dari simulasi penghitungan potensi kerugian negara akibat deforestasi mencapai Rp250 miliar per tahunnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Jayapura Hanna Hikoyabi mengakui persoalan tersebut salah satunya diakibatkan karena anggaran pengelolaan hutan Papua sangat kecil jika dibandingkan dengan luas hutannya. Padahal, kata dia, kontribusi hutan sangat besar bagi masyarakat Papua.

“Hutan yang sangat luas, tetapi kontribusi dana untuk mengelola hutan sangat terbatas,” jelasnya.

Berdasarkan aspek-aspek LBA yang di analisis di atas, bisa disimpulkan bahwa pengelolaan keuangan daerah di Papua dan Papua Barat perlu diperbaiki dari sisi peningkatan PAD dan PDRD, refocusing anggaran untuk isu-isu penting dan transparasi anggaran.

Tagar. #papua #hutan papua #dana otsus papua #papua barat #APBD Papua #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 14:16 WIB

Dana Jasa Covid-19 untuk Nakes RSUD Maluku Rp36 M Tidak Bisa Cair

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Maluku Ruslan Hurasan kejadian ini tidak terulang lagi.

selengkapnya
Dana Jasa Covid-19 untuk Nakes RSUD Maluku Rp36 M Tidak Bisa Cair