×
×
Senin, 01 Maret 2021
OBS 2019
loading content

Pandemi Datang, Pemerintah Desa Lebih Transparan

Kamis, 12 November 2020, 14:09 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pandemi Datang, Pemerintah Desa Lebih Transparan

Ilustrasi. (ajnn.net)

Infoanggaran.com, Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyimpulkan, pemerintah desa cenderung lebih transparan dalam mengelola APBDesa selama pandemi Covid-19.

Kesimpulan itu didapat setelah FITRA melakukan pendampingan di 33 Desa yang tersebar di 11 kabupaten yaitu Aceh Barat, Pekalongan, Pemalang, Brebes, Trenggalek, Bondowoso, Lumajang, Bima, Lombok Utara, Pangkep, dan Bantaeng.

"Itu tingkat keterbukaan pemerintah desa semakin baik di mana pemerintah desa mempublikasi data-data. Sebelum pandemi ini, jangankan mempublikasi, ditanya saja pasti masih diumpet-umpetin oleh pemerintah desa," ujar Manager Riset FITRA Badiul Hadi dalam diskusi virtual bertajuk "Akuntabilitas Sosial Desa di Masa Pandemi, Apa yang Berubah?", Kamis (12/11/2020).

Selain pemerintah desa lebih transparan, Badan Permusyawaratan Desa di 33 desa dampingan FITRA juga bisa memposisikan diri secara lebih baik.

"Misalnya, proses musyawarah validasi dan verifikasi data (peneriima  bantuan) berjalan dengan efektif," sebut Badiul.

 

Lebih Inovatif

Lebih jauh, Badiul Hadi mengatakan pemerintah desa lebih inovatif dalam beberapa bulan terakhir meski sempat kelimpungan di awal-awal pandemi Covid-19.

Contohnya di Bantaeng, ada proses replikasi pekan aspirasi masyarakat guna mengelola aduan masyarakat dalam kebijakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

"Itu dilakukan oleh semua desa di Bantaeng. Ini kan saya kira replikasi yang sangat dahsyat," jelas Badiul.

Sementara di Brebes, Pemalang, dan Pekalongan, terjadi dorongan proses-proses pelembagaan akuntabilitas sosial melalui forum-forum komunikasi.

Forum-forum komunikasi, lanjut Manager Riset FITRA itu, bisa membangun kolaborasi yang lebih efektif antar pemerintah desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa berkualitas.

"Ini menjadi ruang bersama untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang berkualitas ke depannya," pungkas Badiul.

Tagar. #partisipasi masyarakat #Dana Desa #blt dana desa #akuntabilitas sosial

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 26 Februari 2021, 20:25 WIB

Regulasi Perencanaan dan Keuangan Daerah Masih Bermasalah

Pendampingan dari Kemendagri terkait regulasi perencanaan dan keuangan daerah juga tidak maksimal.

selengkapnya
Regulasi Perencanaan dan Keuangan Daerah Masih Bermasalah
Program Vaksin Mandiri Resmi Dibuka, Ini Aturannya

Jumat, 26 Februari 2021, 19:16 WIB

Program Vaksin Mandiri Resmi Dibuka, Ini Aturannya