×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Pagu Anggaran Kuartal IV Rp1.296 triliun, Menkeu Harap Bisa Jaga Ekonomi

Jumat, 13 November 2020, 16:41 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Pagu Anggaran Kuartal IV Rp1.296 triliun, Menkeu Harap Bisa Jaga Ekonomi

Ilustrasi. (liputan6.com)

Infoanggaran.com, Jakarta Sisa anggaran yang harus dibelanjakan pemerintah pada kuartal IV 2020 mencapai sekitar Rp1.269 triliun. Rinciannya, pagu belanja pemerintah pusat Rp763,8 triliun dan pemerintah daerah Rp505,2 triliun.

“Dengan dana sebesar itu, kita harapkan di kuarta IV 2020 momentum pemulihan ekonomi tetap bisa terjaga,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Kamis (12/11/2020).

Jumlah dana tersebut, mengacu paparan Sri Mulyani, sisa realisasi belanja pemerintah hingga September 2020. Di mana serapan anggaran belanja pemerintah pusat Rp1.211,4 triliun dari pagu Rp1.975.2 trilun dan pemerintah daerah Rp575,4 triliun dari pagu Rp1.080,7 dalam APBD 2020.

Bendahara Negara itu berharap akselerasi belanja bisa lebih optimal di sisa sekitar dua bulan pada tahun anggaran 2020 sehingga bisa mendukung pemulihan ekonomi. “Karena seperti di kuartal III 2020, kita lihat ungkitan yang berasal dari belanja pemerintah sangat menentukan turn around dari perekonomian kita,” jelasnya.

Tidak hanya optimal, Sri Mulyani berharap belanja pemerintah juga bisa tepat sasaran, terutama dana yang digelontorkan untuk penanganan kesehatan dan mendorong daya beli masyarakat melalui program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Saat ini realiasi anggaran program PEN sebesar Rp383,01 triliun atau 55,1 persen dari total pagu Rp695,2 triliun.

Rinciannya, realisasi anggaran sektor kesehatan 34,07 triliun, perlindungan sosial Rp181,11 triliun, sektoral K/L dan pemda Rp32,47 triliun, dukungan UMKM Rp95,23 triliun, insentif usaha Rp38,13 triliun, dan reliasasi anggaran sektor pembiayaan korporasi Rp2 triliun.

 

Tergantung K/L dan Pemda

Sri Mulyani mengatakan, keberhasilan memaksimalkan anggaran Rp1.269 triliun pada kuartal IV 2020 tergantung kinerja Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah di Indonesia dalam mempercepat serapan anggaran.

Kendati begitu, lanjut Sri, dirinya sudah menyisir belanja K/L secara detail untuk melihat potensi anggaran mana yang bisa diserap dan tidak diserap. 

“Ada usulan (anggaran yang berpotensi tidak terserap) untuk dipindahkan saja. Tetapi memindahkan anggaran pada saat seperti ini tidak gampang,” tukas Sri Mulyani.

Yang pasti, kata Sri, pemerintah akan terus memonitor proses penyerapan anggaran supaya bisa lebih optimal hingga akhir tahun. Kalaupun ada anggaran belanja yang tidak terealisasi, lanjutnya, setidaknya bisa mengurangi defisit anggaran.

Tagar. #kemenkeu #pemulihan ekonomi nasional #belanja negara #belanja k/l #belanja daerah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun