×
Kamis, 24 September 2020
loading content

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

Selasa, 15 September 2020, 12:52 WIB
Penulis: Taufik
Editor: Jimmy Radjah

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

Aktivis Lingkungan Hidup Mengkritik slogan Riau Hijau Gubri yang hingga kini tanpa realisasi. (Foto: Walhi Riau)

Syamsuar-Edi Natar telah berazam untuk membangun Riau dengan konsep "Riau Hijau". Konsep tersebut dilahirkan sebaga sikap keberpihakan gubenur terhadap pelestarian lingkungan. Kebijakan tersebut pernah diwujudkan ketika Beliau menjadi Bupati Siak melalui Peraturan Bupati Nomor 22 tahun 2018 tentang Siak Kabupaten Hijau.

"Riau Hijau" kini banyak dibincangkan dan menjadi poin utama kritik publik terhadap janji Gubernur Syamsuar-Edi yang hingga kini notaeane belum terlaksana. Publik bertanda tanya, sehingga patut ditelusuri dan disimak sejauh mana sebenarnya perkembangan "Riau Hijau" yang dulu pernah diutarakan oleh Syamsuar-Edi pada saat kampanye pilgub 2018 lalu.

"Ada konsep-konsepnya. Terutama berkaitan dengan kelestarian lingkungan, mengajak masyarakat cinta lingkungan. Berkaitan dengan peningkatan ekonomi Riau, ada lahan gambut yang bisa dikelola, sehingga karhutla bisa ditekan. Tidak lagi membakar lahan. Tanaman-tanaman yang di lahan gambut ini agar lebih ramah lingkungan. Jadi pembangunan tidak sekadar wah dan luar biasa, harus mengedepankan lingkungan dan dampaknya." (Syamsuar - petikan wawancara dengan wartawan Riau Pos, Eka G Putra. www.riaupos.jawapos.com)

Jika publik melihat misi Gubenur dan Wakil Gubernur Riau periode 2019-2024, pada misi kedua tertulis 'berkeinginan untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur daerah yang merata dan berwawasan lingkungan'. Patut ditelaah mendalam, terkait dengan misi tersebut karena korelasi "Riau Hijau" sesungguhnya sudah terjawab kepada misi kedua, yang kemudian melalui kebijakan jangka menengah (RPJMD) dijabarkan sebagai "Riau Hijau".

Kebijakan "Riau Hijau" sudah terkoneksi ke dalam struktur perencanaan pembangunan daerah, dan sudah tergambarkan dalam indikator pembangunan kinerja lingkungan hidup. Di antaranya mengukur indeks kualitas lingkungan hidup dan menurunkan emisi gas rumah kaca. Indikator tersebut telah tertera dalam sasaran dan arah perencanaan program kegiatan kebijakan 2019-2024 Syamsuar-Edi.

Mari kita kaji indeks lingkungan hidup untuk mengkaji akar permasalahan. Pertama, kerusakan kawasan hutan dan lahan dengan kondisi kerusakan hutan mencapai 4.804.120,3 Ha. Kedua, terkait dengan degradasi dan deforestrasi hutan dan lahan gambut yang cukup tinggi termasuk perubahan tata guna, fungsi hutan dan lahan  gambut, serta okupasi kawasan konservasi. 

Menjawab ekspektasi uraian tersebut, maka pemerintah menekankan target peningkatan pada 2024 mencapai 76,24% dari kondisi awal 2018 yaitu 68,64%. Sedangkan untuk indeks emisi gas rumah kaca, pemerintah menargetkan penurunan di tahun 2024 sebesar 285.075, yang mana target tersebut dijadikan sebagai arah kebijakan dalam penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Riau.

Boleh dikatakan "Riau Hijau" sudah tergambar dalam Indikator Kebijakan RPJMD dan diperkuat dengan Rencana Strategis OPD Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Akan tetapi terdapat problem terkait dengan pelaksanaannya. Sebab, konsep "Riau Hijau" yang selama ini menjadi perdebatan publik nyatanya belum terakomodir dan terumuskan. Tentunya hal ini menjadi poin utama dilematis antara pemerintah dengan publik. Sehingga dalam pelaksanaanya cenderung terhambat.

Salah satu reaksi Pemprov Riau dalam upaya perbaikan lingkungan hidup adalah pembentukan tim terpadu penertiban penggunaan kawasan lahan secara illegal yang diketuai langsung oleh wakil gubenur. Namun sampai saat ini kejelasan terkait dengan progres kinerja tim tersebut belum diketahui publik. Termasuk di dalamnya apa yang sudah dilakukan dan bagaimana hasil sementara, serta apa yang menjadi hambatan Pemprov Riau.

Dengan demikian, menyikapi hal tersebut maka perlu dorongan publik terhadap lahirnya konsep "Riau Hijau" karena itu merupakan road map atau peta jalan arah kebijakan pemerintah untuk mendukung perbaikan tata kelola hutan dan lahan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan semua pihak serta berdampak kepada pembangunan ekonomi masyarakat dan menjadi peningkatan pemasukan pendapatan daerah di sektor LHSDA.

 

Komitmen Bersama

Respons pemerintah terhadap "Riau Hijau" telah diterjemahkan dalam kebijakan RPJMD melalui misi kedua. Namun publik menginginkan "Riau Hijau" menjadi aksi nyata pemerintah dalam penyelamatan lingkungan hidup. Sampai saat ini, publik menilai aksi pemerintah tersebut belum dijalankan, sementara konsep "Riau Hijau" sendiri belum terumuskan dan terkonsolidasi dengan baik.

Sudah satu tahun lebih pemerintahan Syamsuar-Edi berjalan di Riau, tetapi implementasi "Riau Hijau" sesuai misi kedua belum nyata dan progres pelaksanannya belum terlihat, meskipun telah diakomodir dalam RPJMD Riau. Saat ini "Riau Hijau" yang diwacanakan tersebut belum ada progres nyata dari pemerintah, di sisi lain publik terus mendesak implementasi "Riau Hijau". 

Ada perbedaan perspektif terkait dengan kedudukan "Riau Hijau" dalam pijakan kebijakan sehingga timbul asumsi publik bahwa "Riau Hijau" yang dijanjikan itu hanya berbual manis dengan agenda kegiatan kinerja rutinitas pemerintah. 

Oleh sebab itu perlu persamaan persepsi antara keinginan publik dengan Indikator RPJMD yang dibuat pemerintah. Publik menilai konsep yang saat ini belum menggambarkan "Riau Hijau". Tawaran "Riau Hijau" dari perspektif publik (masyarakat sipil) sampai saat ini tdak bisa diterjemahkan oleh pemerintah. Konsep utuh tersebut belum menjadi prioritas sebagai monumen jalannya "Riau Hijau" sehingga perlu kiranya disusun secara utuh, sehingga dilema ini tidak menyebabkan miskomunikasi dan mispersepsi antara pemerintah dan publik.

Untuk itu, upaya percepatan pembangunan Riau secara kolaboratif antara publik dan pemerintah menjadi penting ke depan. Tujuannya agar dinamika pemikiran dan interpretasi antara publik dan pemerintah itu dapat menyatu terkait dengan komitmen pelestarian lingkungan untuk memenuhi capaian misi kedua Syamsuar-Edi.

 

Taufik adalah Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan FITRA RIAU

Tagar. #fitra riau #Riau Hijau #Pemprov Riau #Lingkungan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 01 September 2020, 11:14 WIB

Anggaran 'Setengah 'Tiang' Kejaksaan

Anggaran Kejaksaan dengan 39 ribu pegawai Rp6,725 triliun, sangat jauh di bawah anggaran KPK Rp40 triliun dengan jumlah pegawai 2 ribu orang.

selengkapnya
Anggaran 'Setengah 'Tiang' Kejaksaan