×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Ombusdman Temukan 3 Pelanggaran Proses Alih Status Pegawai KPK

Rabu, 21 Juli 2021, 14:54 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Ombusdman Temukan 3 Pelanggaran Proses Alih Status Pegawai KPK

Ketua Ombudsman Mokhammad Najih (Foto: Youtube Ombusdmand RI)

Infoanggaran.com, Jakarta  Ketua Ombudsman Mokhammad Najih menyebut pihaknya menemukan setidaknya tiga pelanggaran administrasi dalam proses peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pertama, rangkaian proses pembentukan kebijakan proses peralihan KPK menjadi ASN. Lalu proses pelaksanaan peralihan status pegawai KPK. Pelanggaran ketiga terkait penetapan hasil assesmen hasil wawancara TWK. "Dalam tiga hal itu ditemukan potensi maladministrasi,” ujar Najih saat jumpa pers virtual, Rabu (21/7/2021).

Berdasarkan tiga temuan itu, Ombudsman akan menyampaikan dugaan maladministrasi ini kepada Ketua KPK Firli Bahuri dan pimpinan KPK lainnya.

Kemudian kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, serta kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

"Kita sampaikan kepada presiden agar temuan ini dapat teratasi, bisa ditindaklanjuti dan diambil langkah-langkah selanjutnya," kata Najih.

 

Penyebab Maladministrasi

Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng merinci, penyebab terjadinya maladministrasi tersebut karena BKN tidak memiliki instrumen dan asesor untuk melaksanakan alih status pegawai KPK menjadi ASN.

"Dalam pelaksanaannya BKN tidak memiliki alat ukur, instrumen dan asesor untuk melakukan asesmen tersebut,Yang BKN punya adalah alat ukur terkait CPNS, tapi tidak terkait peralihan status pegawai KPK," ungkap Robert.

Karena itu, maka dilibatkanlah Dinas Psikologi Angkatan Darat (AD). "Karena BKN tidak punya, harusnya dia tolak. Tapi tidak, BKN justru melanjutkan prosesnya dan kemudian menggunakan instrumen yang dimiliki Dinas Psikologi AD," jelasnya.

Pelibatan Dinas Psikologi AD, instrumen yang digunakan kemudian didasarkan pada Keputusan Panglima Nomor 1078 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Personil PNS atau TNI di Lingkungan TNI.

"Kembali lagi di lingkungan TNI, dan BKN tidak memiliki dan menguasai salinan dokumen tersebut. Padahal, dokumen keputusan itu adalah dasar bagi Dinas Psikologi AD untuk melakukan asesmen, karena dia (BKN) tidak memiliki atau menguasai, maka sulit untuk memastikan kualifikasi asesor yang dilibatkan," paparnya.

Sementara itu, asesor yang dilibatkan kemudian juga berasal dari BAIS TNI, Pusintel AD, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

"Sulit memastikan kualifikasi asesor karena BKN tidak memiliki salinan dokumen keputusan Panglima, untuk mengetahui seperti apa profil kompetensi dan kepemilikan sertifikat kompetensi para asesor ini," ucap dia.

Robert juga menceritakan bahwa BKN tidak melapor kepada KPK ihwal ketiadaan kompetensi dalam melaksanakan asesmen TWK, dan akhirnya melibatkan lima lembaga tersebut dalam melakukan asesmen.

"Menurut Perkom Nomor 1 Tahun 2021, pelaksanaan TWK dilakukan oleh KPK bekerja sama dengan BKN, jadi wajib disampaikan (pelibatan 5 lembaga lain) dan itu tidak terjadi," tuturnya.

Robert menyebut, dalam temuan Ombudsman akhirnya BKN hanya berperan sebagai observer atau pemantau jalannya TWK, sementara pelaksanaannya dilakukan oleh asesor dari lima lembaga tersebut.

"Maka Ombudsman berpendapat bahwa BKN tidak berkompeten dan inkompetensi adalah salah satu bentuk maladministrasi," pungkas dia.

Ombudsman RI melakukan pemeriksaan dugaan maladministrasi pada pelaksanaan TWK sejak 4 Juni hingga 6 Juli 2021. Pemeriksaan itu merupakan tindak lanjut dari laporan perwakilan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tak lolos dalam asemen TWK.

Dalam pemeriksaan, Ombudsman memanggil perwakilan dari KPK, BKN, Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

Tagar. #BKN #TWK KPK #KPK #ombusdman #maladministrasi

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen