×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Ombudsman Ingatkan Pentingnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Rabu, 10 Maret 2021, 12:42 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Ombudsman Ingatkan Pentingnya Pelayanan Publik Berbasis Elektronik

Ketua Ombudsman RI Mokh Najih. (Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta – Ombudsman Republik Indonesia mengingatkan pentingnya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik di era industri 4.0 guna meningkatkan pelayanan publik.

“Sangat penting percepatan terwujudnya sistem pemerintahan yang berbasis elektronik dengan tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap alternatif pelayanan secara tatap muka,” ujar Ketua Ombudsman Mokh. Najih dalam acara “Ngopi Bareng Ombudsman RI: Ombudsman RI Era 4.0 di Masa Covid-19”, Rabu (10/3/2021).

Najih mengakui pemerintah - baik pusat maupun daerah - sudah menghasilkan berbagai inovasi untuk mewujudkan pelayanan publik berbasis elektronik. Namun publikasi dan modifikasi perlu diperluas dan dipercepat sehingga terbangun standar nasional tanpa mengabaikan kearifan lokal.

Dia mengingatkan, peran masyarakat di era reformasi tidak sekadar mendapat pelayanan, tapi juga punyak hak sejak perumusan kebijakan, penyusunan standar pelayanan, pelaksanaan, dan pengaduan jika pelayanan tak sesuai kebutuhan.

“Oleh karena itu, masyarakat memerlukan akses pelayanan yang adil baik secara langsung maupun secara online," ujarnya.

Atas dasar itu, Ombudsman bakal melakukan penilaian kepatuhan terhadap pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Penilaian ini akan dilakukan terhadap Kementerian/Lembaga (K/L), pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di seluruh indonesia.

“Kepatuhan merupakan salah satu indikator kualitas pelayanan publik,” tegas dia.

 

Posisikan Diri

Di sisi lain, Najih mengingatkan jajarannya agar mampu memposisikan diri secara baik di tengah tuntutan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik yang semakin meningkat.

“Ombudsman berposisi di ujung pelayanan, berperan sebagai penjamin mutu untuk memastikan pelayanan publik sesuai standar ketentuan,” tukas dia.

Oleh sebab itu, Ombudsman harus mengembangkan mekanisme pengaduan melalui penguatan teknologi informasi.  Hal ini dilakukan supaya masyarakat lebih mudah saat mengadukan permasalahan pelayanan publik ke Ombudsman.

“Pengaduan masyarakat sebagai umpan balik dari perbaikan pelayanan publik harus kita tingkatkan,” pinta Najih.

Lebih jauh Najih mengingatkan bahwa penyelesaian pengaduan tidak cukup hanya sekadar mengakomodasi masyarakat, tapi juga butuh kerja sama dengan penyelenggara pelayanan.

“Tanpa kerja sama dengan penyelenggara pelayanan, penyelesaian pengaduan masyarakat akan sulit diselesaikan sesuai dengan tenggat waktu,” imbuh dia.

Hal terpenting yang perlu diingat, kata dia, keberadaan Ombudsman bukan dalam rangka mencari kekurangan ataupun kesalahan. "Tapi untuk mencari solusi dan upaya-upaya penyelesaian sehingga publik mendapat pelayanan yang lebih baik," tutup Najih.

Tagar. #ombudsman #pelayanan publik #standar pelayanan publik

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen