×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Nakhoda untuk Negeri Junjungan; Titisan Tak Elok Salah Haluan

Senin, 01 Maret 2021, 20:33 WIB
Penulis: Taufik
Editor: Jimmy Radjah

Nakhoda untuk Negeri Junjungan; Titisan Tak Elok Salah Haluan

‘’Lancang kuning berlayar malam,

Haluan Menuju ke laut dalam,

Kalaulah nahkoda kuranglah paham,

Alamatlah kapal akan tenggelam’’

 

Syair lagu Lancang Kuning ini diciptakan oleh Sulaiman Sjafe’i. Syair Lancang Kuning pas jika dipadukan dengan suasana Bengkalis yang saat ini sedang dilanda krisis kepemimpinan.

Betapa tidak. Sudah dua periode -- dimulai dari pemerintahan Herliyan Saleh  2012–2016 , lalu dilanjutkan  Amril Mukminin dengan masa jabatan 2016–2020, kepemimpinan di Kabupaten Bengkalis tidak pernah mulus. Pada 26 Februari 2021 lalu, Kasmarni dan Bagus Santoso dilantik sebagai nahkoda baru untuk meneruskan estafet kepemimpinan sebelumnya.

Peristiwa yang terjadi di Bengkalis banyak menggoreskan cerita drama yang tak berkesudahan. Kasus korupsi menjadi akar persoalannya. Mulai dari kasus korupsi dana Bansos, kasus korupsi penyertaan modal BLJ, hingga kasus korupsi multiyears peningkatan dan pembangunan jalan.

Dari rangkaian tersebut, catatan FITRA Riau menunjukkan kerugian negara akibat korupsi di Bengkalis mencapai Rp143,8 miliar pada 2016-2018.  Sedangkan untuk keterlibatan, yang mendominasi adalah anggota legislatif, dua orang bupati, satu orang wakil bupati, hingga ke bawah mulai dari kepala dinas hingga oknum ASN.

Kasus korupsi itu beragam modusnya, mulai dari kegiatan proyek Fiktif, penyalahgunaan anggaran, mark-up, suap, dan penggelapan. Selain itu ada pula modus penyunatan anggaran, penyalahgunaan wewenang, rratifikasi, hingga pungutan liar. Ini menjadi penanda bahwa Bengkalis merupakan zona merah lingkaran korupsi di Riau.

Membaca ulang komitmen sang kepala daerah sebelum berujung ke jeruji besi, kita tidak menafikan bahwa kehadiran kepala daerah yang dipilih melalui kontestasi pilkada tentunya diharapkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari kemiskinan, perbaikan layanan pendidikan dan kesehatan, infrastruktur yang baik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan penyediaan lapangan pekerjaan untuk mengurangi pengangguran.

Terlebih jika melihat data pendapatan Kabupaten Bengkalis yang begitu besar di Provinsi Riau. Tahun 2020 saja mencapai Rp 3,524 triliun, sedangkan pada 2021 sebesar Rp 3,224 Triliun. Pendapatan daerah tersebut semestinya mampu menciptakan program pemerintahan yang lebih baik dan menjawab berbagai permasalahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan catatan, kepala daerah sebagai nahkoda fokus dalam mengendalikan dan memegang amanah jabatan dengan baik tanpa harus melanggar komitmen yang mengakibatkan perbuatan korupsi pada jabatannya.

Di dua kepemimpinan terakhir, kita melihat terjadinya pelanggaran komitmen oleh para pemimpin Bengkalis. Herliyan Saleh dinyatakan sah dan terbukti melakukan korupsi dana bansos, korupsi dana hibah penyertaan modal BLJ, dan suap pada  proyek multiyears bersama Ketua DPRD Bengkalis Jamal Abdillah serta anggota DPRD lainnya. Ada pula kasus korupsi Bupati dan Wakil Bupati Amril Mukminin dan Muhammad. Amril terlibat dalam kasus proyek multiyears, sedangkan Muhammad terlibat korupsi pipa transmisi PDAM di Tembilahan pada 2013 senilai Rp3,8 miliar saat masih menjabat kepala bidang di Dinas Cipta Karya Provinsi Riau.

Kepemimpinan Amril dan Muhammad tidak sampai selesai. Amril ditahan oleh KPK dan Muhammad sempat menjadi buronan Polda Riau.

Profil Amril sangat menarik diulas. Riwayat karier politiknya diawali dengan menjadi kepala desa. Lalu pada 2004 bertarung Pileg DPRD Bengkalis dengan perahu Partai Golkar. Dia duduk di legislatif selama tiga periode. Di periode ketiga, Amril  maju ke pertarungan kepala daerah di Bengkalis dan berhasil mengungguli pesaingnya. Salah satu pesaingnya adalah Herliyan Saleh, bupati petahana yang telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan dalam kasus bansos.

Saat disidangkan, KPK menemukan bahwa amril telah menerima suap dari perusahaan PT Citra Gading Asritama (CGA) dan menerima uang jatah tonase sawit yang diberikan oleh  Jonny Tjoa dan Adyanto. Total uang yang diterima sejak Amril menjadi anggota DPRD hingga menjadi bupati mencapai lebih dari Rp22 miliar. Ada dua pola penerimaan uang:  transfer ke rekening CIMB Niaga Syariah milik Kasmarni (istri Amril) sebesar Rp12,770 miliar dan cash dari Adyanto ke Kasmarni Rp10,907 miliar. Amril mengakui menerima uang tersebut.

Jika dilihat dari pengakuan Amril dan uraian fakta persidangan, Amril telah menyalahi kewenangannya sebagai bupati. Tetapi sayangnya persoalan gratifikasi yang dipaparkan oleh saksi di depan majelis hakim dan dibacakan dalam dakwaan JPU juga tidak berhasil menyentuh hati majelis hakim.

Pengadilan Tinggi Pekanbaru memvonis Amril hukuman penjara enam tahun dan denda sebesar Rp500 juta dalam kasus korupsi multiyears pembangunan dan peningkatan jalan. Sementara fakta persidangan tentang kasus gratifikasi yang diterima Amril dari Jhony Tjoa dan Adyanto, hakim menyatakan gratifikasi tersebut tidak terbukti. JPU KPK mengaku akan mengajukan kasasi karena memandang ada kekeliruan putusan hakim dalam memutus perkara. Tetapi sampai saat ini publik belum mendengar bagaimana progres KPK, terutama dalam  pengembangan kasus multiyears di Kabupaten Bengkalis yang masih meninggalkan piring kotor. Termasuk juga pengembangan suap perusahaan sawit kepada Amril sebagai anggota DPRD dan sebagai bupati.  Semoga saja KPK tidak masuk angin dan segera menuntaskan penyidikannya untuk masa depan Bengkalis yang lebih baik dalam pemberantasan korupsi.

 

Titisan, Tak Elok Salah Haluan

Kasmarni -- istri Amril yang dalam fakta persidangan disebutkan menerima uang dari perusahaan perkebunan kelapa sawit unttuk suaminya melalui rekening pribadi dan cash -- kini telah dilantik menjadi bupati menggantikan Amril. Jika dilihat sejarah, Kasmarni merupakan sosok perempuan pertama di Riau yang bupati.

Melihat sepak terjangnya di dunia birokrasi, tentunya Kasmarni mempunyai visi dan misi yang baik untuk menjalankan roda penyelanggaran pemerintahan, apalagi  visinya adalah  “Terwujudnya Kabupaten Bengkalis yang bermarwah,maju dan sejahtera“.  Lebih jauh lagi, dalam misi ketiga Kasmarni menginginkan terwujudnya reformasi birokrasi serta penguatan nilai-nilai agama dan budaya menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan masyarakat yang berkarakter. Untuk menerjemahkan misi tersebut, tentunya Kasmarni akan merancang program dan kegiatan untuk mewujudkan misi itu.

Hal yang paling ditunggu masyarakat Bengkalis adalah misi antikorupsi. Misi ini dinanti untuk perbaikan Bengkalis lebih baik dan merupakan akar persoalan untuk menjawab bagaimana bobroknya birokrasi dulunya. Mulai dari adanya skandal ketuk palu di DPRD dalam pembahasan anggaran, bagi-bagi proyek antara kolega, DPRD,  permintaan jatah dari fee proyek, keterbukaan informasi minim, tidak adanya ruang partisipasi publik untuk memberi masukan terkait dengan perumusan kebijakan strategis, serta pengawasan publik yang selama ini tidak nampak oleh pendahulunya.

Walaupun dalam konteks keterbukaan informasi hasil penilaian Komisi Informasi mendapatkan nilai baik, tetapi fakta di lapangan menunjukkan, keterbukaan informasi di sektor anggaran, pengadaan, dokumen kontrak dan lain lain, tidak sesuai dengan hasil pemeringkatan. Selain itu, tentu ada saja masyarakat yang mengajukan sengketa informasi ke Komisi Informasi.

Kasmarni -- sosok perempuan pertama yang menjadi bupati di Bengkalis, tentunya tidak menginginkan dirinya untuk salah haluan mengikuti jejak sang suami. Kasmarni dengan kekuasaannya sebagai “nahkoda” Bengkalis lima tahun ke depan harus mampu meyakinkan publik bahwa kepemimpinannya merupakan amanah  untuk membenahi Bengkalis lebih baik dan menjauhi praktik berbau korupsi dan fokus dalam program menjalankan misi untuk membangun kesejahteraan masyarakat, memperbaiki akses layanan serta sistem birokrasi yang selama ini terlihat masih buruk.

Niat Kasmarni membenahi Bengkalis harus sama dengan janji-janjinya saat masih menjadi calon bupati. Oleh karena itu, prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan harus selaras dengan komitmennya.

Sebagai masukan dari penulis, hal yang perlu dirancang menjadi agenda utama dalam 100 hari kerja Kasmarni adalah memberikan ruang kepada publik untuk terlibat dalam penyelenggaran pemerintahan sesuai amanat PP Nomor 45 tahun 2017 tentang ruang partisiapsi public dalam pengawasan, perencanaan, pembahasan, dan monitoring pengawasan.

Kedua, membuka ruang kolaborasi dengan Korsupgah KPK dan Civil society (CSO) untuk bersama-sama menciptakan birokrasi yang bersih untuk meningkatkan kesejahteraan, pelayanan yang prima dan bebas dari indikasi korupsi. Ketiga, memastikan kinerja keterbukaan informasi yang lebih baik, proaktif, mudah diakses publik dengan membuka informasi terkait dengan kebijakan anggaran (APBD,DPA,LAKIP,KUA PPAS), informasi pengadaan barang, dokumen pengadaan kontrak, informasi perizinan dan informasi terkait tata kelola sumber daya alam.

Keempat,  membenahi manajemen penganggaran yang lebih efisien, tidak boros, dan meletakkan standar ukuran penilaian sebagai indikator capaian kinerja OPD yang jelas dalam pelaksanaan program-program pemerintahan. Kelima, membuat atau menyusun rencana aksi pencegahan korupsi untuk memperbaiki sektor-sektor yang rawan, seperti pengadaan barang dan jasa, perizinan, kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup, dan sumber daya alam dengan melibatkan unsur publik/CSO.

Demikianlah. Publik menanti sepak terjang Kasmarni dan Bagus Santoso dalam membenahi Negeri Junjungan, dan untuk menyudahi rasuah di Negeri Junjungan ini. Dan paling utama adalah jangan sampai Kasmarni dan Bagus Santoso memilki tim bayangan yang sarat dengan kepentingan. Terutama yang paling rawan menjelang enam bulan ini adalah terkait mutasi jabatan. Jangan sampai terdengar jual beli jabatan, apalagi menghadiahkan jabatan publik kepada birokrat yang terlibat dalam tim kemenangan. Pun tidak ikut serta dalam intervensi pansel.

Ketika menjadi nahkoda Negeri Junjungan, maka seyogjanya pertaruhkanlah  nama baik pribadi untuk mewujudkan Bengkalis bersih.

 

Taufik adalah Manager Advokasi dan Pengembangan Jaringan FITRA RIAU

 

Tagar. #fitra riau #Bengkalis

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 12 Juli 2021, 13:40 WIB

Membangun Data Kemiskinan dari Desa

Sudah saatnya duduk bersama untuk menetapkan karakteristik dan arsitektur data kemiskinan yang komprehensif berangkat dari data BLT Desa.

selengkapnya
Membangun Data Kemiskinan dari Desa
Data dan Pengukuran Stunting di Indonesia

Senin, 28 Juni 2021, 10:19 WIB

Data dan Pengukuran Stunting di Indonesia
Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender

Minggu, 14 Maret 2021, 13:53 WIB

Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender
Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

Selasa, 15 September 2020, 12:52 WIB

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau