×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Naik 29 Persen Selama Pandemi, Utang Pemerintah Tembus Rp6.713,24 Triliun

Kamis, 23 Desember 2021, 10:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Naik 29 Persen Selama Pandemi, Utang Pemerintah Tembus Rp6.713,24 Triliun

Tangkapan layar komposisi utang pemerintah dari dokumen APBN KITA edisi Desember 2021.

Infoanggaran.com, Jakarta - Jumlah utang pemerintah terus melonjak. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat, posisi utang pemerintah hingga akhir November 2021 telah menembus Rp6.713,24 triliun atau setara 39,84 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Posisi utang pemerintah tersebut meningkat sebesar Rp1.520,68 dibandingkan dengan sebelum pandemi Covid-19, tepatnya akhir Maret 2020, yang tercatat Rp5.192,56 triliun. Dengan kata lain, utang pemerintah selama pandemi mengalami peningkatan sebesar 29 persen demi memenuhi kebutuhan belanja negara.

Melansir dokumen APBN KITA edisi Desember 2021 pada Kamis (23/12/2021),  jumlah utang pemerintah sebagian besar dalam bentuk Surat Berharga Negara (SBN) yang mencapai Rp5.889,73 triliun. Angka ini terdiri dari SBN domestik Rp4.614,96 triliun dan valuta asing alias valas Rp1.274,77 triliun.

Sementara Rp823,52 lagi berasal dari pinjaman. Rinciannya, pinjaman luar negeri Rp811,03 triliun dan pinjaman dalam negeri Rp12,48 triliun.

Sebenarnya, pemerintah menyadari bahwa peningkatan utang membawa risiko yang cukup tinggi bagi Indonesia. Apalagi, risiko ketidakpastian akibat pandemi masih terjadi seperti  peningkatan volatilitas pasar keuangan, perlambatan pertumbuhan global, serta potensi inflasi impor.

Kendati begitu, Kemenkeu memastikan pengelolaan utang pemerintah dilakukan secara pruden dalam menghadapi ketidakpastian. “Sikap pruden ditunjukkan dengan mengendalikan risiko utang dan mengelola utang dengan cermat dan hati-hati untuk mendukung konsolidasi fiskal dan sustainabilitas APBN,” tulis dokumen APBN KITA.

Selain itu, pengelolaan utang juga lebih fleksibel dengan mengoptimalkan sumber pembiayaan non-utang, terutama penggunaan Saldo Anggaran Lebih (SAL) serta pemanfaatan pinjaman program dari lembaga multilateral dan bilateral berbasis penanganan Covid-19 dengan biaya relatif ringan.

“Pemerintah juga mengedepankan prinsip oportunistik, yaitu memanfaatkan momentum dan mengambil kesempatan agar mendapat biaya dan risiko yang paling efisien, serta bersinergi dengan Bank Indonesia melalui SKB I dan SKB III,” tambah dokumen APBN KITA.

Untuk diketahui, SKB tersebut mengatur kesepakatan bahwa Bank Indonesia akan membeli SBN baik melalui pasar perdana maupun private placement untuk membatu kebutuhan pendanaan APBN selama masa pandemi Covid-19.

Tahun anggaran 2021 misalnya, BI telah memborong SBN senilai Rp201,32 triliun hingga pertengahan Desember 2021. Rinciannya, pembelian SBN di pasar perdana sebesar Rp143,32 triliun dan sisanya sebesar Rp58 triliun melalui private placement.

Dengan berbagai upaya tersebut, Kemenkeu berharap tren rasio utang ke depan akan tetap terkendali dan semakin menurun. “Sehingga rasio utang terhadap PDB Indonesia tetap terjaga sesuai ketentuan (UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara), di bawah 60 persen PDB,” tulis dokumen APBN KITA edisi Desember 2021 mengakhiri laporannya.

Tagar. #utang pemerintah #kemenkeu #rasio utang pemerintah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen