×
×
Minggu, 29 November 2020
OBS 2019
loading content

Moeldoko Akui Komunikasi Publik Pemerintah Sangat Buruk

Rabu, 21 Oktober 2020, 18:45 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Moeldoko Akui Komunikasi Publik Pemerintah Sangat Buruk

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko (Foto: Reuters)

Infoanggaran.com, Jakarta - Seolah mendengar kritik dari berbagai kalangan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko akhirnya mengakui bahwa komunikasi publik pemerintah ketika menggodok UU Cipta Kerja sangat buruk.

"Khusus Omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak. Kami semua ditegur presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," aku Moeldoko, Rabu (21/102020).

Terkait buruknya komunikasi publik dalam proses UU Ciptaker, ujar Moeldoko, pemerintah akan memperbaiki gaya komunikasi menjadi lebih baik. "Ini sebuah masukan dari luar maupun presiden," ujar mantan Panglima TNI ini.

Sebelumnya, sejumlah elemen masyarakat sipil yang tergabung dalam Freedom of Information Network Indonesia (FOINI) menilai praktik keterbukaan informasi publik dalam proses pembahasan RUU Ciptaker sangat buruk. Secara tegas FOINI bahkan menilai Presiden Jokowi dan pimpinan DPR sebagai sumber disinformasi mengenai RUU Ciptaker karena dua pihak itu selalu tertutup. 

Perwakilan FOINI Arif Adi Putro menambahkan, berbagai disinformasi mengenai isi dari UU itu dan tuduhan hoaks yang disampaikan Presiden adalah salah satu dampak dari buruknya keterbukaan informasi mengenai pembahasan UU Ciptaker. 

Padahal, menurut FOINI, pemerintah dan DPR seharusnya dapat melihat dan memahami bahwa UU Cipta Kerja menyangkut hajat hidup orang banyak. Namun bukannya lebih terbuka, pemerintah justru menggunakan polisi untuk merepresi kritik publik dengan tuduhan hoaks. "Padahal semua kesalahan informasi tersebut muncul karena pemerintah dan DPR yang tidak memberikan akses publik terhadap UU Ciptaker," ucapnya.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi sebelumnya secara terbuka telah menegur gaya komunikasi publik para pembantunya terkait UU Ciptaker yang dianggap tidak detail menjelaskan aturan sapu jagat itu, sehingga banyak diprotes publik.

Oleh sebab itu, terkait dengan pengadaan vaksin Covid-19, Jokowi meminta jajarannya agar tidak tergesa-gesa karena sangat kompleks dan menyangkut persepsi di masyarakat. "Kalau komunikasinya kurang baik, bisa kejadian kayak UU Cipta. Dijelaskan detail, jangan sampai masyarakat demo lagi," ujar Jokowi dalam rapat terbatas, Senin (19/11/2020) kemarin.

 

 

 

Tagar. #UU Ciptaker #Komunikasi Publik #Moeldoko #FOINI

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 27 November 2020, 19:26 WIB

Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah

Banyak program yang tidak terlaksana karena fokus pada penanganan pandemi Covid-19.

selengkapnya
Serapan APBD Sulsel Baru 55,45 Persen, Rp4,9 T Dana Mengendap di Kas Daerah
Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya

Jumat, 27 November 2020, 17:12 WIB

Sejumlah Proyek Strategis Dipangkas, Ini Alasannya