×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Minta Kepala Daerah Tak Takut OTT, KPK: Pegang Teguh Integritas

Senin, 15 November 2021, 17:07 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Minta Kepala Daerah Tak Takut OTT, KPK: Pegang Teguh Integritas

Ilustrasi OTT KPK. (kanalinspirasi.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta seluruh kepala daerah tidak takut terjaring operasi tangkap tangan (OTT) selama tidak melanggar aturan. Menurut KPK, kepala daerah cukup memegang teguh integritas dalam menjalankan pemerintahan di wilayahnya masing-masing.

"Selama kepala daerah menjalankan pemerintahannya dengan memegang teguh integritas, mengedepankan prinsip-prinsip good governance, dan tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, tidak perlu ragu berinovasi atau takut dengan OTT," ujar Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ipi Maryati melalui keterangan tertulis, Senin (15/11/2021).

Hal tersebut disampaikan Ipi menyusul pernyataan Bupati Banyumas Achmad Husein saat hadir dalam sebuah acara bersama KPK viral di media sosial. Dalam video berdurasi 24 detik itu, Achmad Husein meminta lembaga antirasuah memperingatkan terlebih dahulu kepala daerah sebelum melakukan OTT.

"Kami para kepala daerah, kami semua takut dan tidak mau di-OTT. Maka kami mohon kepada KPK sebelum OTT, mohon kalau ditemukan kesalahan, sebelum OTT kami dipanggil dahulu. Kalau ternyata dia itu berubah, ya sudah lepas begitu. Tapi kalau kemudian tidak berubah, baru ditangkap Pak," kata Husein.

Ipi melanjutkan, kepala daerah juga harus fokus memperbaiki tata kelola pemerintahan ketimbang mengkhawatirkan operasi senyap lembaga antirasuah.

“KPK meminta komitmen kepala daerah untuk fokus melakukan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah,” tegas dia.

 

Delapan Area

Lebih jauh, Ipi Maryati menyampaikan bahwa KPK telah mempunyai monitoring center for prevention (MCP). Melalui MCP, lembaga antirasuah sudah merangkum delapan area tata kelola pemerintahan yang rawan korupsi.

Ke-8 area tersebut adalah perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, penguatan APIP, manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, manajemen aset daerah, dan tata kelola keuangan desa.

"Langkah-langkah tersebut dijabarkan ke dalam indikator dan subindikator yang harus dilaksanakan pemda untuk membangun sistem tata kelola pemerintahan yang baik, yang bertujuan untuk mengurangi risiko dan celah korupsi demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi," kata Ipi.

Ipi menambahkan, setiap area intervensi juga telah diturunkan dalam serangkaian aksi pencegahan korupsi terintegrasi di mana implementasi dan kemajuannya acap kali dievaluasi KPK secara berkala.

Berdasarkan kegiatan koordinasi dan monitoring evaluasi (monev) yang dilakukan di Jawa Tengah misalnya, KPK menemukan beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan secara konsisten dan berkesinambungan.

Beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan antara lain potensi kebocoran penerimaan pajak karena belum dikelola secara optimal, besarnya tunggakan pajak daerah, belum terintegrasinya sistem perpajakan, perizinan dan pengawasan, masih banyak pemda belum menyelesaikan regulasi RDTR, serta masih adanya dugaan praktik fee proyek pengadaan barang dan jasa), hingga gratifikasi dan pelicin.

Begitu juga manajemen aset daerah masih menyisakan permasalahan. "Terkait manajemen aset daerah, KPK mencatat masih banyak kewajiban aset PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum) dari pengembang kepada pemda yang belum diserahkan,” terang Ipi.

Ipi menegaskan bahwa KPK terus mendorong kepada kepala daerah untuk memenuhi indikator MCP dalam upaya pencegahan korupsi. Dia mengingatkan, langkah itu memerlukan konsistensi dan keseriusan kepala daerah untuk menerapkan rencana aksi yang telah disusun.

"Jika langkah-langkah pencegahan tersebut dilakukan, maka akan terbangun sistem yang baik yang tidak ramah terhadap korupsi," pungkas Ipi.

Tagar. #KPK #OTT KPK #MCP KPK #OTT kepala daerah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 19:15 WIB

Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek

Seiring perkembangan dunia digital, program pencegahan korupsi dapat dilakukan melalui aplikasi Rumah Cegah.

selengkapnya
Rumah Cegah, Aplikasi Pencegahan Korupsi dari Kemendikbud Ristek