×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Meski Banyak Usulan, Pemekaran Provinsi Papua Harus Memperhatikan Kearifan Lokal

Kamis, 24 Juni 2021, 19:29 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Meski Banyak Usulan, Pemekaran Provinsi Papua Harus Memperhatikan Kearifan Lokal

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta  Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, pemerintah menerima banyak usulan dan aspirasi untuk pemekaran Provinsi Papua. Kendati demikian, menurut Tito, pemekaran tersebut harus memperhatikan kearifan lokal.

“Di samping itu, syarat pemekaran tidak hanya sekadar memperhatikan jumlah penduduk, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat,” kata Tito saat Rapat dengan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Undang-undang (RUU) Otonomi Khusus (Otsus) Papua DPR RI, Kamis (24/6/2021).

Pemerintah sendidi, kata Tito, sudah menangkap aspirasi yang kuat untuk pemekaran Provinsi Papua.

Selain itu, pemerintah juga sudah menerima delegasi dari Papua Selatan, daerah pegunungan, maupun dari Papua bagian Utara. Bahkan, usulan tersebut juga telah disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo.

"Bahkan Bapak Presiden pada saat kunjungan Wamena, beliau menerima langsung dari tokoh-tokoh masyarakat untuk usulan pemekaran itu. Maka kita membuka ruang di pasal 76," kata Tito.

Diketahui, Rapat Pansus Otsus Papua ini menindaklanjuti Surat Presiden kepada Ketua DPR pada 4 Desember 2021 terkait RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Otsus bagi Provinsi Papua. Pemerintah menegaskan bahwa usulan revisi dilakukan secara terbatas pada Pasal 1, 34, dan 76.

Persoalan pemekaran termasuk salah satu poin tindak lanjut hasil rapat kerja Pansus.

Tito mengatakan, pemerintah berpendapat bahwa pemekaran harus sesuai dengan prinsip NKRI, percepatan pelayanan publik, serta prinsip dasar bernegara yang perlu dipedomani dalam proses pemekaran.

 

Terukur

Selain soal pemekaran, Tito juga menyoroti pemanfaatan dan realisasi dana Otsus Papua selama ini belum optimal. Salah satunya adalah bidang pendidikan.

Mendagri menilai perlu adanya grand design dari aspek pendidikan dan kesehatan karena IPM Papua belum optimal peningkatannya selama kurun waktu 20 tahun. Terlebih, pemerintah juga berharap agar 1 persen block grand dan 1,25 persen specific grand perlu dimuat secara detail penggunaannya dalam penjelasan RUU Otsus Papua.

"Muatan Revisi UU Papua harus memasukkan capaian target dalam setiap periode bidang sektor strategi dalam kurun waktu lima hingga 20 tahun," jelas Tito.

Menurut Tito, norma terkait grand design, perencanaan, pelaksanaan tata kelola data Otsus harus termuat dalam RUU serta jelas jangka waktu, sehingga target dan capaiannya dapat diukur.

"Pelaksanaan program sektoral oleh kementerian harus lebih diperjelas output dan outcome-nya, serta dikoordinasikan dengan pemerintah daerah," tuturnya.

Sampai saat ini pemerintah tetap berpedoman pada substansi usulan revisi UU Otsus Papua yang sudah disampaikan melalui Surat Presiden Nomor R-47/Pres/12/2021, pada 4 Desember 2021.

"Intinya kami tetap konsisten pada tiga pasal sesuai dengan Surat Presiden, tetapi karena aspirasi yang berkembang sambil kita bergerak dari pemerintah maupun DPR, maka kita membuka opsi itu untuk dibahas pada satu panja," ungkap Tito.

Tagar. #Pemekaran Papua #pemekaran wilayah #Pansus Otsus Papua #papua #kemendagri

Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen