×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Menteri PAN RB: Birokrasi Pemda Harus Adaptif

Kamis, 22 April 2021, 14:35 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Menteri PAN RB: Birokrasi Pemda Harus Adaptif

Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo (Youtube Kementerian PAN RB).

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB) Tjahjo Kumolo meminta pemerintah daerah mempercepat reformasi birokrasi agar pelayanan masyarakat bisa dilakukan secara maksimal.

“Reformasi birokrasi itu dilakukan sebagai upaya untuk membuat birokrasi itu lebih adaptif, dan lebih cepat dalam proses pelayanan dan pengambilan keputusan,” ujar Tjahjo dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi (SAKIP RB) Awards 2020 yang dihadiri oleh pemda seluruh Indonesia, Kamis (22/4/2021).

Dia mengingatkan, kunci reformasi birokrasi tersebut tidak lain memberikan percepatan pelayanan kepada masyarakat.

“Masyarakat itu ingin cepat. Ngurus KTP cepat, ngurus akte kelahiran cepat, ngurus akte kematian cepat, ngurus SIM cepat, ngurus SKCM cepat, ngurus pajak cepat, masuk rumah sakit juga ngurusnya cepat, ini juga harus direformasi dengan cepat dan dengan baik," sebut Tjahjo.

Evaluasi implementasi reformasi birokrasi pemda yang dilakukan oleh Kementerian PAN RB setiap tahun, lanjut Tjahjo, semata-mata untuk memetakan progres reformasi birokrasi serta tingkat efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

“Untuk mendorong penguatan reformasi birokrasi dan akuntabilitas di instansi pemerintah,” tegas menteri dari PDIP itu.

Kendati begitu, Tjahjo tak menampik bahwa tidak sedikit daerah yang sudah melakukan perbaikan guna mewujudkan birokrasi yang kapabel dan berdaya saing sehingga mampu menjalankan semua program pemerintah secara efektif dan efisien.

“Kementerian PAN RB mengapresiasi,” kata Tjahjo.

Tagar. #reformasi birokrasi #kementerian PANRB #pelayanan publik #standar pelayanan publik

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen