×
Kamis, 24 September 2020
loading content

Menpan Bantah Pembubaran Lembaga Terkait Efisiensi Anggaran

Rabu, 16 September 2020, 12:01 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Menpan Bantah Pembubaran Lembaga Terkait Efisiensi Anggaran

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo (Foto: Magelang Ekspress)

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo membantah pembubaran lembaga yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan efisiensi anggaran. Pembubaran lembaga itu semata untuk menyederhanakan birokrasi pemerintahan.

“Targetnya bukan dalam rangka efisensi anggaran, tetapi membuat birokrasi yang ramping, efektif, dan efisien," ujar Tjahjo, Selasa (15/9/2020) malam.

Menurut Tjahjo, penyerderhanaan yang dilakukan antara lain melalui perampingan birokrasi menjadi dua level eselon, serta pengalihan jabatan struktural menjadi fungsional.

Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan lembaga yang tidak efektif, tidak efisien, serta kewenangannya tumpang tindih dengan kementerian dan lembaga yang sudah ada.

"Tujuannya adalah dalam upaya mewujudkan birokrasi yang lebih dinamis dalam melayani," imbuh Tjahjo.

Sementara dari sisi sumber daya manusia, penyederhanaan ini untuk mewujudkan profesionalitas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS, percepatan sistem kerja, dan fokus pada pekerjaan fungsional.

Dengan demikian, kegiatan ini juga diharapkan bisa mendorong efektivitas dan efisiensi kinerja pegawai pemerintah.

Adapun pembubaran dan penataan ulang lembaga non-struktural (LNS) untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah merupakan salah satu fokus utama dari program Presiden Jokowi.

Dalam kurun waktu 2014-2020, pemerintah sudah melakukan pengintegrasian atau pembubaran 27 LNS ke dalam lembaga yang memiliki tugas sejenis.

Pada 2014 terdapat 120 LNS yang dilebur, dan pada 2020 tersisa sebanyak 93 LNS.

 

Dampak Reformasi

Tjahjo berpendapat, banyaknya jumlah LNS merupakan dampak dari lahirnya era reformasi. Sebab, setelah berakhirnya Orde Baru, pemerintah membentuk lembaga baru untuk percepatan penyelesaian masalah di Indonesia.

Kendati demikian, seiring perubahan urgensi negara, pemerintah juga melakukan penyederhanaan jumlah LNS sesuai dengan kebutuhan saat ini.

Oleh karena itu Tjahjo menegaskan tidak ada tugas dan fungsi yang hilang atau tidak dilaksanakan, tetapi dikerjakan oleh instansi yang mendapatkan limpahan tugas dan fungsi.

Dengan demikian, perampingan ini diharapkan bisa menciptakan organisasi pemerintahan yang bergerak cepat dan tepat sesuai dengan cita-cita reformasi birokrasi.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara resmi telah membubarkan 18 tim kerja, lembaga negara atau badan dan komite. Keputusan ini termuat dalam Pasal 19 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Tagar. #reformasi birokrasi #joko widodo #menpan RB #pembubaran lembaga #tjahjo kumolo #Efisiensi Anggaran

Berita Terkait
Covid-19 'Paksa' Percepatan Transformasi Digital

Kamis, 13 Agustus 2020, 23:19 WIB

Covid-19 'Paksa' Percepatan Transformasi Digital
Artikel Lainnya

Kamis, 24 September 2020, 15:04 WIB

Per Agustus 2020, Utang Pemerintah Rp5.594 Triliun

Kenaikan utang itu disebabkan oleh peningkatan kebutuhan pembiayaan untuk menangani masalah kesehatan dan pemulihan ekonomi nasional akibat Covid-19.

selengkapnya
Per Agustus 2020, Utang Pemerintah Rp5.594 Triliun
Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar

Rabu, 23 September 2020, 15:43 WIB

Anggaran Kemenag 2021 Naik Rp287,8 Miliar