×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Menko PMK Minta Jajarannya Disiplin Anggaran

Rabu, 16 Desember 2020, 13:25 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Menko PMK Minta Jajarannya Disiplin Anggaran

Ilustrasi. (kemenkopmk.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy meminta jajarannya disiplin dalam menggunakan anggaran 2020. Hal ini lantaran Kemenko PMK hanya mendapat anggaran yang kecil, yaitu Rp242,20 miliar.

"Jadi, semua (anggaran) harus dipergunakan sebaik-baiknya dan harus terukur," ujar Muhadjir melalui keterangan tertulis, Rabu (16/12/2020).

Atas dasar itu, menurut Muhadjir, setiap unit kerja di Kemenko PMK perlu membuat pengaturan penggunaan anggaran. Pasalnya, hal tersebut akan memengaruhi peningkatan capaian kinerja pada 2021 mendatang.

Dia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran Kemenko PMK dibarengi dengan kegiatan monitoring dan evaluasi (monev) secara berjenjang supaya target-target kinerja yang sudah direncanakan bisa dicapai sebelum tahun anggaran 2020 berakhir.

"Kalau ada yang tidak sesuai agar segera dievaluasi. Itu fungsinya monev," jelas Muhadjir.

 

Menumpuk di Akhir Tahun

Lebih jauh, Muhadjir menyayangkan kebiasaan jajarannya yang kerap merealisasikan anggaran di akhir tahun sehingga pelaksanaan program tidak efektif.

"Yang sering dilakukan selama ini, penggunaan anggaran itu ditumpuk di akhir tahun, akhirnya tergesa-gesa dan tidak jarang memunculkan diskresi," kata Muhadjir.

Dia berharap unit kerja di Kemenko PMK harus meninggalkan kebiasaan tersebut. "Kebiasaan seperti ini yang saya minta agar diubah dan harus diatur sedemikian rupa agar tidak menumpuk di akhir tahun."

Selain itu, Muhadjir meminta setiap kedeputian mempunyai dashboard anggaran guna memudahkan dalam menjalankan tugas dan fungsi koordinasi, sinkronisasi, serta pengedalian. "Juga dapat memperkuat sinergitas antar kementerian/lembaga di bawah lingkup Kemenko PMK," pungkasnya.

Tagar. #Anggaran #kemenko pmk #Muhadjir Effendy

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19