×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Menkeu Terbitkan Aturan Dorong Percepatan BLT Desa

Kamis, 29 Juli 2021, 21:23 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Menkeu Terbitkan Aturan Dorong Percepatan BLT Desa

Ilustrasi. (kompas.com).

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 94/PMK.07/2021. Aturan ini salah satunya bertujuan untuk memberikan relaksasi penyaluran Dana Desa, terutama untuk mendorong realisasi bantuan langsung tunai (BLT) Desa.

"Harapannya nanti dengan adanya penyaluran yang lebih baik, maka tingkat serapan di daerah yang sampai langsung kepada para keluarga penerima manfaat (KPM) ini akan meningkat drastis,” jelas Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti, Kamis (29/07/2021).

Astera membeberkan, saat ini realisasi BLT Desa masih sangat rendah. Dari target anggaran sebesar Rp28,8 triliun, capaiannya baru sekitar Rp6,1 triliun.

“Pada saat pandemi, perlinsos (perlindungan sosial) ini harus betul-betul kita tingkatkan. Karena perlinsos yang terutama ada di desa ini merupakan bantalan bagi masyarakat banyak,” imbuh dia.

Bukan hanya itu, Astera berharap konsistensi realisasi jumlah KPM BLT Desa juga perlu ditingkatkan setiap bulannya.

Menurut dia, jumlah penerima BLT Desa mengalami tren penurunan dalam beberapa bulan terakhir.

"Ini berarti belum semua KPM menerima BLT Desa secara tetap, padahal harapannya dengan perlinsos ini para penduduk miskin terutama yang ada di desa yang berhak menerima BLT Desa bisa mendapatkan bantalan yang memadai," imbuh dia.

“Nah, untuk itu kita berikan suatu relaksasi-relaksasi persyaratan yang tadinya ini dianggap merupakan penghambat tapi kita berikan relaksasi. Salah satunya adalah dengan bisa memberikan rapel dan juga penggunaan sistem tagging,” tambah dia.

Dia mengingatkan, BLT Desa merupakan prioritas penggunaan Dana Desa. Jika ada desa yang jumlah KPM-nya masih kurang, lanjut dia, maka bisa melakukan penambahan sesuai dengan mekanisme yang telah diatur oleh pemerintah.


Pemda Aktif

Lebih lanjut, Astera meminta pemerintah daerah turut aktif dalam mendorong percepatan penyaluran BLT Desa sehingga bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap ekonomi masyarakat.

"Jadi kalau ada permasalahan silakan didiskusikan. Dari Kemendes juga melakukan monitoring, dari kami juga melakukan monitoring, dan teman-teman di KPPN ini juga siap untuk membantu,” jelas dia.

Selain itu, pemerintah juga harus terlibat aktif dalam percepatan pelaksanaan vaksinasi. "Kami betul-betul minta kerja sama dari pemda untuk bisa melakukan ini dengan baik," tukas Astera.

Astera menyampaikan, saat ini pemerintah pusat melakukan intervensi melalui pelibatan TNI-Polri dalam pelaksanaan vaksinasi. Hal ini guna meningkatkan vaksinasi hingga dua juta orang per hari.

“Kami akan melakukan intercept. Jadi anggarannya kita ambil yang dari sebagian DAU, kemudian kita bayarkan kepada TNI-Polri, kemudian nanti akan kita perhitungkan,” kata Astera.

Tagar. #bansos covid-19 #kemenkeu #Dana Desa #blt dana desa

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19