×
×
Kamis, 23 September 2021
OBS 2019
loading content

Menkeu: APBN Mampu Tekan Laju Kemiskinan Akibat Pandemi

Kamis, 15 Juli 2021, 15:22 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Menkeu: APBN Mampu Tekan Laju Kemiskinan Akibat Pandemi

Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyerahkan RUU Pertanggungjawaban atas APBN 2020. (Youtube DPR RI).

Infoanggaran.com, Jakarta – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengungkapkan, instrumen fiskal telah bekerja keras menahan dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap kesejahteraan rakyat pada 2020 lalu.

“Indikator kesejahteraan rakyat yang selama ini telah dicapai oleh pemerintah kembali menghadapi tantangan besar akibat guncangan ekonomi,” ujar Sri Mulyani saat penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN 2020 dalam rapat paripurna DPR RI, Kamis (15/7/2021).

Kendati begitu, Sri Mulyani mengklaim APBN 2020, terutama program perlindungan sosial dalam program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PC-PEN), telah berhasil menahan laju peningkatan kemiskinan.

“Program perlindungan sosial PC-PEN 2020 telah mampu menahan lonjakan kenaikan kemiskinan,” terang dia.

Sri Mulyani menjelaskan, keberhasilan tersebut terlihat dari tingkat kemiskinan yang mampu dijaga di angka 10,19 persen atau hanya naik 0,97 persen dari 2019 lalu.

Begitu juga dengan tingkat pengangguran. Menurut Sri Mulyani, program perlindungan sosial PC PEN mampu menahan tingkat pengangguran terbuka pada level 7,07 persen.

“Program PC-PEN memberikan perhatian yang sangat besar kepada perlindungan sosial bagi kelompok masyarakat yang paling rentan,” tegas Menkeu.

Selain itu, Sri Mulyani membeberkan bahwa instrumen fiskal 2020 juga berhasil menjaga stabilitas ekonomi makro meski pandemi mengguncang ekonomi nasional.

Hal ini terlihat dari keberhasilan pemerintah menahan kontraksi pertumbuhan ekonomi 2020 di angka minus 2,07 persen. Angka ini, kata Sri, menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki level moderat terdampak pandemi.

Menurut Sri Mulyani, keberhasilan tersebut tidak lepas akibat sinergi yang kuat antara pengelola fiskal, monter, dan sektoral guna meminimalisir dampak risiko global terhadap perekonomian nasional.

“Sehingga stabilitas ekonomi makro di dalam negeri tetap terjaga di masa pandemi,” imbuh dia.

 

Akuntabel

Di sisi lain, Menkeu Sri Mulyani mengaku APBN 2020 sudah dikelola secara efisien, transparan, dan akuntabel.

“Ini merupakan komitmen bagi kualitas pengelolaan keuangan negara berdasarkan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik,” jelas Sri Mulyani.

Buktinya, kata dia,  Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2020 mendapat opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sri Mulyani menyadari BPK masih menemukan 26 kejanggalan terkait sistem pengendalian internal dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara tahun anggaran 2020.

Dia menegaskan, temuan tersebut sama sekali tidak memengaruhi kewajaran LKPP 2020.

Kendati begitu, sambung Menkeu, “pemerintah tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi bpk atas temuan tersebut dengan mengelola keuangan negara agar semakin tetap berkualitas dan akuntabel.”

Tagar. #kemiskinan #kemenkeu #apbn #dpr #apbn 2020

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Rabu, 22 September 2021, 23:03 WIB

Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak

Saat ini Kemenkeu sedang mematangkan pembuatan core tax system sebagai upaya dukungan peningkatan potensi penerimaan negara.

selengkapnya
Komisi XI DPR Ragu Core Tax System Efektif Dulang Pajak