×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Mendagri: Realisasi Percepatan Belanja APBD Stimulasi Sektor Swasta

Selasa, 23 November 2021, 11:53 WIB
Penulis: Romauli Lubis
Editor: Jimmy Radjah

Mendagri: Realisasi Percepatan Belanja APBD Stimulasi Sektor Swasta

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. (Sumber foto: Setkab.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Realisasi belanja APBD berperan mendukung pertumbuhan ekonomi secara nasional. Sebab, dana belanja daerah membuat uang beredar di tengah masyarakat dan berdampak pada peningkatan daya beli dan konsumsi rumah tangga.

Selain itu, belanja APBD juga dapat menstimulasi sektor swasta yang keuangannya tengah mengalami kontraksi akibat pandemi Covid-19. Percepatan realisasi belanja itu juga berkaitan dengan target pertumbuhan ekonomi sebesar lima persen pada akhir 2021.

Oleh sebab itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (pemda) mempercepat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021. Apalagi, lebih dari Rp700 triliun anggaran dari pemerintah pusat ditransfer ke daerah pada 2021. 

“Kita tahu bahwa lebih dari 700 triliun rupiah anggaran dari pemerintah pusat itu ditransfer ke daerah, dan daerah juga memiliki ruang fiskal dari pendapatan asli daerah maupun dari sumber lainnya yang sesuai dengan undang-undang,” ujar Mendagri saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Penyerapan Anggaran Daerah Tahun 2021, Senin (22/11/2021) secara virtual. Rapat itu juga dihadiri oleh Menteri Keuangan dan pemda-pemda.

Mengutip instruksi Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP), Mendagri meminta pemda melakukan percepatan realisasi belanja pemerintah baik APBD dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Guna mencapai target itu, kata Mendagri, berbagai komponen harus memberikan dukungannya misalnya, pemerintah daerah melakukannya melalui realisasi belanja APBD.

Mendagri meminta para kepala daerah untuk menggelar rapat koordinasi internal bersama seluruh staf organisasi perangkat daerah. Langkah ini untuk menyisir berbagai program sehingga segera direalisasikan sesuai aturan. Rapat koordinasi juga perlu digelar gubernur selaku wakil pemerintah pusat di daerah bersama bupati dan wali kota di wilayahnya masing-masing.

“Intinya untuk mempercepat belanja di lingkungan masing-masing,” ujar Tito.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, per 19 November 2021 rata-rata persentase realisasi belanja APBD provinsi tahun 2021 sebesar 65,12 persen, APBD kabupaten 61,15 persen, dan kota 59,08 persen.  

Tagar. #Mendagri #Tito Karnavian #apbd 2021 #tkdd #transfer daerah

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya