×
×
Kamis, 13 Mei 2021
OBS 2019
loading content

Mendagri Minta Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Dipercepat

Kamis, 03 September 2020, 19:51 WIB
Penulis: Jimmy Radjah
Editor: Jimmy Radjah

Mendagri Minta Penyerapan Anggaran Belanja Daerah Dipercepat

Mendagri Tito Karnavian (Foto: istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah mempercepat realisasi penyerapan anggaran belanja daerah. Hingga Agustus 2020, penyerapan APBD di sejumlah daerah sangat rendah, di kisaran 10-15 persen. Padahal belanja modal, belanja barang dan jasa, serta belanja bantuan sosial pemda merupakan salah satu kunci mendongkrak perekonomian.

Melalui keterangan resmi, Kamis (3/9/2020), mantan Kapolri ini juga mengingatkan agar Pemda meningkatkan kinerja pengawasan atas anggaran belanja baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. "Pengawasan itu mencakup penanganan Covid-19, program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), penyelenggaraan pilkada serentak 2020, serta pengelolaan Dana Desa dan Dana BOS," tutur Mendagri.

Sebelumnya, pada Selasa (1/9/2020) kemarin, Presiden Jokowi mengeluhkan realisasi penyerapan APBD di sejumlah daerah yang masih berada di angka 10 persen dan 15 peren. 

Meski begitu, ada pula beberapa provinsi sudah cukup baik dalam hal realisasi anggaran. Contohnya Sumatera Barat yang telah mencairkan 52 persen APBD. Bahkan DKI Jakarta menjadi provinsi dengan realisasi APBD tinggi dengan melakukan belanja barang dan jasa sebesar 78 persen dari total anggaran dan realisasi 92 persen untuk belanja modal.

Selain rendahnya realisasi penyerapan anggaran, tercatat beberapa pemda masih belum menyalurkan anggaran bantuan sosial. Padahal, tujuan jaring pengaman sosial ini dikucurkan juga untuk meningkatkan roda perekonomian.

Tahun ini, pemerintah menganggarkan Rp203,9 triliun untuk sektor perlindungan sosial pada program PEN. Rinciannya, program keluarga harapan (PKH) Rp26,6 triliun, bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa Rp8,3 triliun, Kartu Sembako Rp25,5 triliun, Kartu Prakerja Rp2,4 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp2,9 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp16,5 triliun, dan diskon listrik Rp3,1 triliun.

Hingga 5 Agustus 2020, realisasi atau penyerapan anggaran bansos mencapai Rp85,3 triliun atau 41,8 persen dari total pagu anggaran. Rencananya pemerintah bakal melanjutkan program-program bansos dan menganggarkan dana Rp419,3 triliun pada RAPBN 2021.

 

Negatif

Presiden Jokowi melanjutkan, dampak dari pandemi Covid-19 dan rendahnya serapan anggaran belanja daerah meyebabkan hampir seluruh provinsi di Indonesia mencatat kinerja ekonomi negatif. Pada kuartal II/2020, hanya Papua dan Papua Barat yang terhindar dari kontraksi ekonomi.

Provinsi yang tertinggi pertumbuhan ekonominya adalah Papua yakni 4,25 persen, disusul Papua barat 0,25 persen. Di luar dua provinsi itu, semua provinsi mencatat pertumbuhan negatif. Bali menjadi provinsi yang perekonomiannya terdampak pandemi paling parah. Pada triwulan II/2020, wilayah yang mengandalkan pariwisata ini mengalami kontraksi 10,98 persen secara tahunan.

Selain itu juga ada dua provinsi lain yang perekonomiannya terkontraksi cukup dalam, yakni DKI Jakarta dan DI Yogyakarta. Kedua wilayah itu mencatat pertumbuhan -8,22 persen dan -6,74 persen.

Tagar. #apbd #Anggaran Daerah #Mendagri #Tito Karnavian

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 11 Mei 2021, 17:50 WIB

Tata Kelola Pemerintahan Buruk Penyebab Papua Belum Maju

Jika persoalan pemerintahan bisa dibenahi,maka tujuan Otsus dapat tercapai.

selengkapnya
Tata Kelola Pemerintahan  Buruk Penyebab Papua Belum Maju