×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Mencari Strategi Mengeruk Pendapatan Negara di Tengah Pandemi

Rabu, 23 Juni 2021, 18:12 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Mencari Strategi Mengeruk Pendapatan Negara di Tengah Pandemi

Ilustrasi. (kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Pemerintah tengah berusaha mencari cara mengeruk pendapatan negara guna memaksimalkan potensi penerimaan seiring dengan kebutuhan belanja yang terus meningkat di tengah pandemi Covid-19.

Bahkan, pemerintah bakal melakukan reformasi perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif pada tahun anggaran 2022 mendatang. Langkah ini dilakukan, antara lain, melalui inovasi penggalian potensi untuk peningkatan tax ratio, perluasan basis perpajakan, hingga perbaikan sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian nasional.

Ketua Banggar DPR Cucun A Syamsurijal mengatakan, pemerintah mau tidak mau harus melakukan reformasi perpajakan di tengah pandemi Covid-19 guna memenuhi kebutuhan belanja berasal dari sumber pembiayaan anggaran yang sehat.

“Pengaruh pandemi terhadap APBN menjadi sangat berat. Tax ratio mengalami tekanan yang sangat tajam, defisit meningkat tajam, dan keseimbangan primer pun turun tajam,” ujar Wakil Ketua Banggar DPR Cucun A Syamsurijal, Rabu (23/6/2021).

Selama pandemi Covid-19, berbagai aktivitas perekonomian terhambat. Bahkan kinerja sebagian besar sektor ekonomi mengalami pertumbuhan negatif mulai dari sektor makan dan minum, transportasi dan pergudangan, industri pengolahan, pertambangan, hingga sektor konstruksi. 

Di tengah perekonomian yang terpuruk, pendapatan negara juga secara otomatis mengalami kontraksi. Akibatnya, defisit anggaran mengalami pelebaran yang cukup signifikan demi menopang kebutuhan belanja yang terus meningkat.

Menurut Cucun, kondisi inilah yang membuat pemerintah harus segera mereformasi perpajakan. Terlebih, defisit anggaran tidak boleh lagi lebih dari 3 persen pada tahun anggaran 2023 mendatang.

Cucun tidak menampik saat ini pemerintah memang tengah berusaha merestrukturisasi sistem perpajakan melalui revisi UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Langkah ini sebagai bagian dari upaya menggali potensi perpajakan.

Namun Cucun mengingatkan, penggalian potensi perpajakan harus berdasarkan asas keadilan. Menurut dia, tidak semua bisa dikenakan pajak, termasuk pengenaan PPN Sembako dan PPN pendidikan.

“Masih banyak potensi pajak yang bisa dimanfaatkan,” imbuh dia.

Selain itu, pemerintah juga harus terus melakukan ekstensifikasi pajak dan intensifikasi pajak. Dengan cara ini, pemerintah mengoptimalkan pengawasan terhadap wajib pajak yang belum mempunyai NPWB. Di saat bersamaan, pemerintah juga terus mengoptimalkan penerimaan pajak dari subjek dan objek pajak yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak.

“Jangankan surplus, selama ini mencapai target pajak saja nyaris tidak pernah,” kata Cucun beralasan.

 

Optimalkan Pendapatan

Knowledge Management Manajer FITRA Yenti Nurhidayat menambahkan, kebijakan pendapatan negara harus diarahkan untuk mengoptimalkan pendapatan negara, terutama perpajakan, selain mencari sumber pendapatan dari sektor lain.

“Kecenderungan pendapatan negara selalu menurun selama beberapa tahun terakhir, terlebih setelah ada Covid-19,” kata Yenti.

Dia membeberkan, pendapatan negara pada 2019 sebesar Rp1.960,63 triliun, lalu turun menjadi Rp1.699,9 triliun pada 2020. Sementara tahun anggaran 2021, pendapatan negara ditargetkan mencapai Rp1.743,64 triliun.

“Walaupun di APBN 2021 pemerintah mencoba optimistis dengan memasang target Rp1.743,64 triliun, (tapi) seberapa besar target ini bisa dipenuhi,” kata Yenti meragukan target tersebut bisa terealisasi.

Lebih lanjut, Yenti berharap pemerintah bisa mengoptimalkan perpajakan, terutama sektor pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, cukai, dan bea masuk.

“Itu merupakan penyumbang terbesar pendapatan perpajakan kita. Pemerintah harus berpikir out of the box untuk meningkatkan perpajakan,” tegas Yenti.

Pada tahun anggaran 2019 lalu, urai Yenti, realisasi pajak penghasilan mencapai Rp772,2 triliun, pajak pertambahan nilai Rp531,5 triliun, cukai Rp172,4 triliun, dan bea masuk sebesar Rp37,4 triliun.

“Ini bisa menjadi sumber pendapatan yang lebih besar lagi,” kata Yenti meyakinkan.

Selain itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor sumber daya alam yang hanya menyumbang Rp154,8 triliun pada 2019 lalu juga harus dioptimalkan lagi.

Terlebih, kata Yenti, “PNBP SDA potensinya besar namun pengelolaannya kacau dan banyak kebocoran.”

Dia lalu mencontohkan pengelolaan kehutanan yang mencapai 100 juta hektare kawasan hutan di Indonesia, di mana sekitar 68 juta hektare sudah dikapling dalam skema hutan tanaman industri, hutan alam, dan hutan produksi konversi.

Dengan produksi kayu sampai 51 juta meter kubik, namun ternyata PNBP-nya hanya Rp4,6 triliun.

Begitu juga dengan PNBP hasil jual tambang. Menurut Yenti, sektor ini hanya menyumbang pendapatan Rp34 triliun dari total 567 juta ton produksi batubara.

“Riset FITRA di Papua saja, potensi PNBP-nya yang hilang sebesar Rp1 triliun. Belum lagi dari hutan Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan lain sebagainya,” tegas Yenti.

 

Fundamental

Sementara itu, Direktur Eksekutif The Prakarsa AH Maftuchan mengatakan, saat ini pemerintah  mau tidak mau harus melakukan reformasi fiskal secara fundamental di tengah merosotnya pendapatan dan membengkaknya kebutuhan belanja.

“Reformasi perpajakan tidak hanya pada aspek di jangka pendek, misalnya tahun fiskal di 2021 atau di 2022. Namun reformasi kebijakan fiskal kita bisa gunakan untuk memperkuat keberlanjutan pembangunan untuk jangka menengah dan panjang, sehingga kita punya keleluasaan menyusun agenda pembangunan yang lebih akseleratif,” jelas Maftuchan.

Terlebih, sambung dia, pemerintah mempunyai kebutuhan pendanaan yang sangat besar terutama untuk penanganan Covid-19. Termasuk di dalamnya pemulihan dampak sosial dan ekonomi termasuk bantuan, pembiayaan utang, serta pendanaan untuk percepatan pembangunan yang telah terdisrupsi pandemi.

 

PPN Multitarif

Maftuchan lalu menyarankan sejumlah alternatif potensi perpajakan yang bisa dioptimalkan untuk mengeruk pendapatan di tengah pandemi Covid-19.

Salah satunya, penerapan PPN multitarif guna mengganti skema PPN 10 persen. Besaran kebijakan PPN multitarif ini bergantung dengan jenis, klasifikasi, harga, dan segmen penggunanya. Misalnya, barang untuk kebutuhan sehari-hari bisa lebih rendah, sementara barang yang bernilai mahal bisa dipajaki lebih tinggi.

“Dengan adanya teknologi seperti sekarang ini, secara teknis (kebijakan PPN multitarif) ini bisa dilakukan oleh pemerintah,” imbuh Maftuchan.

Penerapan pajak digital juga harus dilakukan. Terlebih, Menteri Keuangan Sri Mulyani sempat mengusulkan pengenaan pajak terhadap produk dan layanan digital.

“Ini potensi yang sangat besar. Siapa yang bayar PPN-nya kalau kita pesan di Tokopedia, itu belum jelas sampai sekarang,” kata Maftuchan mencontohkan.

Selain itu, perluasan barang kena cukai. Ketimbang hanya fokus di tembakau dan rokok, Maftuchan menyarankan agar pemerintah menerapkan cukai untuk minuman pemanis buatan, termasuk soda, yang punya dampak negatif terhadap kesehatan masyarakat.

Dengan begitu, hasil cukai tersebut bisa digunakan lagi untuk penanganan kesehatan. “Terbukti memang yang mengerus duitnya BPJS adalah penyakit katastropik, salah satunya diabetes,” terang dia.

Di akhir paparannya, Maftuchan berharap pemerintah mampu meningkatkan tax ratio. Terlebih, tax ratio Indonesia terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun belakangan.

Menurut dia, tax ratio Indonesia yang hanya sekitar 8,3 persen pada 2020 masih jauh dari potensi, sehingga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah.

“Idealnya, kalau mengacu beberapa simulasi, at least potensinya ada di 17-18 persen,” pungkas Maftuchan.

Tagar. #perpajakan #kemenkeu #pendapatan negara #dpr #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19