×
×
Sabtu, 23 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Menag Potong Dana BOS, DPR Meradang

Selasa, 08 September 2020, 16:44 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Menag Potong Dana BOS, DPR Meradang

Ilustrasi bantuan operasional sekolah (kemenag.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta - Komisi VIII DPR meradang ketika Menteri Agama Fachrul Razi menyampaikan tentang pemotongan anggaran bantuan operasional sekolah (BOS) Madrasah sebesar Rp100 ribu per siswa dengan total Rp890,9 miliar pada tahun anggaran 2020.

“Kami dari Komisi VIII, gak pernah menyetujui itu. Masa untuk orang miskin kita potong Rp100 ribu per siswa,” ujar Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto dalam rapat kerja bersama Menteri Agama, Selasa (8/9/2020).

Sejatinya, agenda rapat hari ini membahas rencana kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL) Kemeterian Agama pada 2021. Namun pembahasan tersebut akhirnya ditunda setelah Komisi VIII mengetahui Kemenag tetap memotong anggaran BOS Madrasah.

“Kita enggak perlu membahas RKA K/L kalau ini (BOS Madrasah) enggak clear. Hari ini saya kira tuntaskan dulu isu-isu aktual, enggak perlu membahas anggaran yang akan datang,” pinta Yandri, yang kemudian disetujui anggota Komisi VIII DPR.

Kemarahan Komisi VIII DPR bermula ketika Fachrul Razi melaporkan realokasi anggaran di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag yang mencapai sebesar Rp2,29 triliun dalam APBN 2020.

Menag memaparkan, penghematan tersebut diambil dari perjalanan dinas pegawai, dana pertemuan rapat-rapat, hingga kegiatan yang bisa ditunda pekerjaannya.

Selain itu, “Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menetapkan penghematan dana BOS Madrasah sebesar Rp100 ribu per siswa,” terang Fachrul.

Tiba-tiba anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menyela. Dia keberatan dengan pemotongan anggaran BOS.

Sejak awal pandemi Covid-19, Ace mengatakan bahwa Komisi VIII DPR sudah meminta agar Kemenag tidak mengotak-atik dana BOS Madrasah.

“Dialihkan untuk kepentingan Covid-19 saja kita keberatan, Tapi dalam praktiknya, justru ada penghematan,” jelas politisi Golkar itu.

 

Terpaksa

Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin meng-klarifikasi bahwa pemotongan anggaran BOS terpaksa dilakukan. Sebab, tidak ada lagi pos anggaran yang bisa dipangkas untuk memenuhi permintaan Kemenkeu untuk melakukan penghematan sebesar Rp2,29 triliun.

“Tidak ada pilihan lain untuk melakukan penghematan dengan angka sangat besar. Maka pilihannya adalah dana BOS,” jelasnya

Penjelasan tersebut justru membuat Yandri meradang. Dia menilai Kemenag tidak kooperatif karena bersikukuh memotong anggaran BOS Madrasah.

“Pak Kamar (Dirjen Pendis) sudah janji tidak akan potong (dana BOS Madrasah),” tegas politisi PAN itu.

Kemenag, menurut Yandri, sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan pemangkasan anggaran Rp2,29 triliun tanpa harus memotong dana BOS Madrasah. “(Anggaran) perjalanan dinas masih ada, pembangunan masih banyak, kenapa untuk orang miskin dipotong,' tukasnya. 

Menyikapi hal tersebut, Menag Fachrul mengaku tidak begitu mengikuti rapat teknis terkait realokasi anggaran di tingkat dirjen. “Bahkan saat itu saya agak sulit mengikuti satu persatu hasil rapat bapak dengan dirjen-dirjen bersangkutan,” jelasnya.

Belum menjelaskan menjelaskan lebih jauh, tiba-tiba Yandri menyela. “Pak Menteri begini saja, gimana sekarang kita menenangkan orang yang terpuruk dengan Covid-19 dihantam lagi dengan pemotongan itu?” tanya Yandri.

 

Tak Jadi

Di penghujung rapat, Komisi VIII DPR dan Kementerian Agama menyepakati kebijakan pengembalian atas pemotongan dan BOS Madrasah senilai Rp100 ribu per siswa pada 2020 alias tidak jadi dipangkas.

Hasil pemotongan anggaran dana BOS yang mencapai Rp890,9 miliar itu akan kembali dipergunakan untuk madrasah sebesar Rp874,4 miliar, sementara sisanya  Rp16 miliar untuk pondok pesantren.

“Selanjutnya, akan mengimplementasikan hal tersebut pada anggaran Kementerian Agama 2020,” kata Yandri membacakan hasil kesimpulan rapat.

Selain itu, Komisi III DPR juga menyetujui usulan tambahan anggaran pada 2020 sebesar Rp3,85 triliun untuk mendukung kegiatan pembelajaran jarak jauh (PJJ) di lingkungan Kemenag.

Dana tersebut bakal dialokasikan untuk subsidi kuota internet bagi siswa, guru dan dosen baik di madrasah, sekolah keagamaan, maupun perguruan tinggi keagamaan.

Di samping subsidi, juga dialokasikan untuk bantuan langsung tunai bagi para guru pendidikan agama di semua agama.

Sementara RKA-KL Kemenag belum disetujui. “Komisi VIII DPR belum menyetujui RKA-KL Kementeran Agama 2021 dan akan membahasnya bersama Menteri Agama pada rapat kerja selanjutnya,” pungkas Yandri.

Tagar. #DPR RI #bantuan operasional sekolah #bos #kementerian agama

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Januari 2021, 19:03 WIB

Pemerintah Tarik Utang Rp7,05 Triliun dari Bank Dunia

Penambahan utang tersebut untuk menangani bencana alam.

selengkapnya
Pemerintah Tarik Utang Rp7,05 Triliun dari Bank Dunia
Mekanisme Vaksin Mandiri Segera Diputuskan

Kamis, 21 Januari 2021, 15:50 WIB

Mekanisme Vaksin Mandiri Segera Diputuskan