×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Membangun Data Kemiskinan dari Desa

Senin, 12 Juli 2021, 13:40 WIB
Penulis: Oktana YS
Editor: Jimmy Radjah

Membangun Data Kemiskinan dari Desa

Sumber Foto: Liputan6.com

Pandemi Covid-19 belum berakhir, dampaknya masih dirasakan sampai dengan saat ini. Terlebih dengan kembali diberlakukannya PPKM Darurat Jawa-Bali dan diikuti beberapa kota lainnya di luar Jawa dan Bali, perlambatan ekonomi dikhawatirkan akan kembali terjadi. Ancaman naiknya pengangguran dan kemiskinan kembali menjadi permasalahan lain di luar permasalahan penanganan Covid-19 di Indonesia.

Dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, disebutkan bahwa Pulau Jawa sebagai episentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia diprakirakan akan mengalami kenaikan jumlah penduduk miskin yang besar, dengan kisaran 0,99 juta hingga 2,75 juta tambahan penduduk miskin, sesuai dengan kepadatan penduduk di Pulau Jawa. 

Data tingkat kemiskinan sendiri juga selalu dirilis oleh BPS baik nasional maupun per provinsi. Terakhir per September 2020, jumlah penduduk miskin adalah 27,55 juta orang atau 10,19 persen, naik 0,41 persen poin dibanding Maret 2020 dan naik 0,97 persen poin terhadap September 2019.

Rilis ini sering kali menjadi perdebatan di beberapa daerah. Pertanyaan atas data BPS tersebut adalah, mana saja daerah yang banyak penduduk miskinnya serta by name by address penduduk yang termasuk golongan di bawah garis kemiskinan sesuai angka BPS?

Kita memiliki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola Kementerian Sosial. Pemerintah menggunakan DTKS sebagai basis data pemberian bantuan sosial selama ini, bahkan sebelum masa pandemi. Bantuan itu antara lain Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Namun, ada saja keluhan bahwa DTKS tidak up to date.

Satu hal yang pasti, masih banyak penduduk yang membutuhkan intervensi pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya. Permasalahan di daerah mana banyak orang miskinnya serta siapa saja yang masuk golongan di bawah garis kemiskinan, menjadi tugas semua pihak terutama pemerintah pusat dan daerah untuk dapat mencari solusi bagaimana mengentaskannya. Inisiatif-inisiatif program pengentasan kemiskinan dan data kantung kemiskinan sangat dibutuhkan, selain merupakan upaya mengentaskan kemiskinan juga memastikan program-program pengentasan kemiskinan sudah tepat sasaran.

Mengapa data kemiskinan BPS tidak dapat diidentifikasi lokasi dan by name by address-nya ? BPS dalam mengukur kemiskinan menggunakan metodologi yang disebut dengan Metodologi Kemiskinan Makro. Metodologi ini menggunakan konsep kebutuhan dasar (basic needs approach).

Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut garis kemiskinan. Garis kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai nilai rupiah kebutuhan minimum makanan dan non makanan yang dipengaruhi oleh tingkat inflasi regional.

Metodologi ini menggunakan indikator Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan. Indikator inilah yang menjadi dasar perhitungan jumlah penduduk miskin, yaitu penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dari sejumlah sampling berdasarkan jumlah penduduk regional.

Kegunaan dari hasil pengukuran metodologi kemiskinan makro BPS ini adalah dapat menjadi bahan pertimbangan perencanaan dan evaluasi program kemiskinan dengan target geografis, bukan dalam rangka mengumpulkan data by name dan by address penduduk miskin.

 

Data Kemiskinan di Desa

Akibat pandemi Covid-19, pemerintah telah mengambil langkah extraordinary, di antaranya melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Salah satu program PEN ini adalah melakukan refocussing Dana Desa dengan merelokasinya menjadi Bantuan Langsung Tunai atau dikenal BLT Desa. B

Desa dimaksudkan sebagai bantuan bagi penduduk miskin baru akibat dampak pandemi Covid-19. BLT ini menambah deretan program dalam jaring pengaman sosial existing lainnya seperti PKH, BST, dan BPNT.

Penduduk miskin yang berhak mendapatkan bantuan tunai ini, sesuai Permendesa Nomor 14 Tahun 2020, adalah penduduk yang kehilangan mata pencaharian di masa pandemi, belum terdata (exclusion error) dalam program jaring pengaman sosial existing dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Mekanisme pendataan sasaran keluarga miskin BLT Desa juga sudah diatur dalam Permendesa. Pendataannya dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 yang difokuskan mulai dari RT, RW, dan Desa. Hasil pendataan ini kemudian dibahas dalam musyawarah desa khusus atau musyawarah insidentil. 

Berdasarkan Ringkasan kebijakan Pengutamaan Penggunaan Dana TNP2K Tahun 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan pentingnya pendidikan dan keterlibatan komunitas dalam penanggulangan Covid-19. Sehingga, keterlibatan komunitas dalam pemanfaatan dana desa untuk BLT Desa maupun kegiatan penanganan wabah Covid-19 menjadi bagian yang penting. Selain itu, berbagai studi di Indonesia menunjukkan bahwa penetapan sasaran bantuan tunai yang berbasis komunitas memberikan tingkat kepuasan dan akuntabilitas yang baik.

Catatan Penelitian Smeru Tahun 2020 menyebutkan, keberhasilan desa dalam menjalankan program BLT Desa dipengaruhi setidaknya tiga faktor kunci. Pertama, terdapat kesiapan kelembagaan dan komitmen aparat di desa serta para pendamping yang terlibat langsung dalam proses pendataan calon penerima dan penyaluran bansos.

Kedua, kriteria calon penerima bantuan yang digunakan desa tidak rumit. Hal ini memudahkan desa dalam menyeleksi calon penerima BLT Desa. Desa pun memiliki keleluasaan untuk menambah komponen kriteria penerima. Selain itu, desa memiliki kewenangan untuk mengatur siapa yang layak mendapat bantuan, misalnya, dengan membandingkan kondisi antar calon penerima, termasuk melakukan pemeringkatan.

Ketiga, desa melibatkan masyarakat dalam menentukan calon penerima bantuan. Dalam hal ini, aktivitas kelembagaan yang secara efektif digunakan adalah musyawarah. Melalui musyawarah, upaya transparansi dapat dilakukan dengan menilai kelayakan sebuah keluarga untuk menjadi penerima BLT Desa. Bahkan, di beberapa desa, ruang partisipasi dibuka mulai dari musyawarah tingkat RT atau dusun. Akuntabilitas pun terjaga karena penetapan daftar calon penerima bantuan dilakukan bersama sehingga hasilnya bisa diterima semua pihak. 

Jika prosedur Permendesa dan rekomendasi di atas dilakukan dengan baik oleh desa, setidaknya desa telah memiliki data penerima BLT Desa dan data bukan penerima BLT Desa karena bukan golongan miskin atau golongan miskin yang sudah menerima bantuan tunai dari program existing dalam jaring pengaman sosial.

Data ini adalah data kemiskinan di tingkat desa, yang semestinya juga dapat diintegrasikan per kecamatan, per kabupaten serta dapat menjadi data kemiskinan daerah. Data ini tentunya dapat diolah lebih lanjut sehingga dapat diperoleh peringkat kemiskinan dengan tingkat ketepatan sasaran penerima manfaat yang tinggi mengingat mekanisme sosial kontrol yang dapat dijalankan lebih baik di desa sebagai komunitas atau entitas pemerintah terkecil.

Data ini nantinya bukan menjadi data tandingan DTKS Kementerian Sosial. Data ini akan menjadi pelengkap atau bahkan dapat menjadi data dasar bagi Dinas Sosial Kabupaten untuk melakukan update data kemiskinan DTKS. Secara simultan tingkat validitas ketepatan sasaran Program PKH, BST, BPNT dan lainnya akan meningkat mengingat dasar penetapan penerima manfaat program-program existing tersebut adalah DTKS.

Untuk itu, sudah saatnya perangkat pemerintah daerah dan unit vertikal pemerintah pusat seperti BPS, BPKP dan Kemenkeu duduk bersama untuk mencari, merumuskan, dan menetapkan karakteristik dan arsitektur data kemiskinan yang komprehensif, berangkat dari data BLT Desa. Data yang juga dapat menjadi panduan dalam merealisasikan program-program pemberdayaan usaha masyarakat kecil terutama pada pemberdayaan usaha sektor UMKM.

 

Oktana YS adalah Pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Aceh

*Artikel ini adalah opini pribadi dan tidak mewakili opini insitusi*

Tagar. #Data Kemiskinan #PPKM Darurat #kemenkeu #blt dana desa

Berita Terkait
Jumlah Penduduk Miskin Naik Jadi 27,5 Juta

Kamis, 15 Juli 2021, 15:10 WIB

Jumlah Penduduk Miskin Naik Jadi 27,5 Juta
Artikel Lainnya

Senin, 28 Juni 2021, 10:19 WIB

Data dan Pengukuran Stunting di Indonesia

Besaran angka stunting adalah refleksi dari capaian kemajuan pembangunan bangsa.

selengkapnya
Data dan Pengukuran Stunting di Indonesia
Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender

Minggu, 14 Maret 2021, 13:53 WIB

Perlu Komitmen Anggaran untuk Kesetaraan Jender
Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau

Selasa, 15 September 2020, 12:52 WIB

Otokritik dan Komitmen Bersama Riau Hijau