×
×
Kamis, 09 Desember 2021
OBS 2019
loading content

Membaca Arah Pembangunan Nasional 2022

Selasa, 04 Mei 2021, 16:27 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Membaca Arah Pembangunan Nasional 2022

Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. (Youtube Bappenas RI).

Infoanggaran.com, Jakarta – Saat ini Kementerian Perencanaan Pembangunan/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) tengah menyusun rencana kerja pemerintah (RKP) 2022. Temanya, pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Pemulihan ekonomi yang didukung oleh reformasi struktural itu meliputi reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi sistem perlindungan sosial, serta reformasi pendidikan dan keterampilan,” ujar Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Selasa (4/5/2021).

Suharso lalu mencontohkan sistem kesehatan nasional. Menurut dia, hingga saat ini kinerja kesehatan masih menimbulkan kerentanan, mulai pencegahan belum optimal, fasilitas dan alat kesehatan belum memadai, tenaga medis terbatas, serta pemanfaatan pembiayaan belum efisien.

“Karena itu, pada 2022 kita perlu terus melanjutkan dan memperkuat pelaksanaan reformasi sistem kesehatan nasional,” terang dia.

Pemulihan daya beli dan diversifikasi ekonomi juga bakal menjadi agenda pembangunan pada tahun depan. Pemulihan daya beli dilakukan antara lain melalui pemberian bantuan untuk dunia usaha, menjaga daya beli rumah tangga, dan percepatan pembangunan infrastruktur padat karya.

Sementara diversifikasi ekonomi dilakukan antara lain melalui peningkatan nilai tambah, penguatan ketahanan pangan, peningkatan pemerataan infrastruktur dan kualitas layanan digital, hingga pembangunan rendah karbon.

Lebih lanjut, Suharso memaparkan bahwa pemerintah sudah merancang tujuh prioritas nasional dalam RKP 2022 beserta besaran anggaran yang dibutuhkan, di mana total anggarannya dalam pagu indikatif mencapai Rp577,7 triliun.

Ke-7 prioritas tersebut adalah penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan pagu indikatif Rp47,5 triliun, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan manajemen pemerataan Rp106,2 triliun, peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing Rp237 triliun.

Lalu, revolusi mental dan pembangunan kebudayaan Rp5 triliun, penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Rp125,7 triliun, pembangunan lingkungan hidup dan peningkatan ketahanan bencana serta perubahan iklim Rp9,6 triliun.

Prioritas nasional terakhir adalah penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan serta transformasi pelayanan publik dengan pagu indikatif sebesar Rp46,7 triiun.

Suharso mencontohkan prioritas nasional penguatan ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Menurutnya, prioritas nasional pertama ini akan didukung oleh sembilan major project, antara lain 50 destinasi pariwisata prioritas, 11 kawasan industri prioritas dan smelter, pembangunan energi terbarukan berbasis kelapa sawit, kawasan sentra produksi pangan alias food estate.

Contoh lainnya, sambung dia, prioritas nasional ketiga terkait peningkatan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing. Prioritas nasional ini akan didukung lima major project, yaitu pendidikan dan pelatihan vokasi untuk industri 4.0, reformasi sistem perlindungan sosial, reformasi sistem kesehatan nasional, pembangunan science techno park, dan percepatan penurunan angka stunting.

Di akhir paparannya, Suharso mengingatkan bahwa tahun depan menjadi momentum untuk menyiapkan landasan yang kokoh dalam melakukan transformasi ekonomi.

Stakeholders pembangunan harus mensinergikan rencana kerja masing-masing baik rencana kerja kementerian/lembaga (K/L) maupun rencana kerja pemerintah daerah dengan RKP 2022,” imbuh Ketua Umum PPP itu.

 

Kebijakan Fiskal

Sejalan dengan Bappenas, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan bahwa arah kebijakan fiskal fokus pada pemulihan ekonomi dan reformasi struktural.

“Jadi kesimpulannya untuk arah kebijakan fiskal 2022 ini pemulihan ekonomi menjadi fokus utama dan di dalam posisi menyikapi shock akibat Covid-19 kita akan terus memperdalam dan mengakselerasi reformasi struktural untuk bisa mengembalikan kesejahteraan rakyat,” jelas Sri Mulyani.

Menurut dia, upaya pemulihan ekonomi dan reformasi struktural harus berjalan seiringan pada tahun depan. “Sehingga pada 2023 kita bisa memasuki konsolidasi fiskal untuk memperkuat apbn tanpa memengaruhi kinerja perekonomian ke depan.”

Lebih lanjut, Sri Mulyani mengatakan reformasi fiskal juga bakal dilakukan pada 2022 mendatang. Kebijakan ini mencakup reformasi perpajakan melalui tax allowance hingga pembebasan bea masuk impor, penganggaran melalui penguatan redesign sistem perencanaan dan penganggaran, serta reformasi pembiayaan menuju inovatif, prudent, dan sustainable.

“Ini tiga hal yang sangat penting bagi pilar keuangan negara kita. Karena APBN bekerja sangat keras dalam suasana Covid-19, maka APBN harus dijaga lagi sehingga dia akan menjadi instrumen yang tetap sehat dan berkelanjutan,” tukas Menkeu.

Sri Mulyani lalu memaparkan arah kebijakan belanja kementerian/lembaga (K/L). Tahun depan, pemerintah akan mengendalikan belanja pegawai dengan tetap memperhatikan daya beli dan konsumsi aparatur negara.

Belanja barang juga akan dilakukan efisiensi, terutama menyangkut belanja operasional dan belanja non prioritas, belanja pemeliharaan, serta belanja barang yang diserahkan kepada pemerintah daerah maupun masyarakat.

Kemudian, belanja modal bakal diarahkan untuk mendukung pendanaan program prioritas dan strategis terkait pelayanan dasar dan peningkatan produktifitas, pengembangan infrastruktur dasar di kawasan perbatasan hingga pemukiman kumuh perkotaan, serta mendukung agenda digitalisasi dan sektro strategis yang mempercepat pemulihan ekonomi.

Di samping itu, pemerintah juga akan melanjutkan belanja bantuan sosial pada 2022. Selain melanjutkan penyaluran bansos regulir seperti PKH dan Kartu Sembako, belanja bansos juga akan diarahkan untuk mendorong pelaksanaan integrasi  program perlindungan sosial secara bertahap.

Lebih lanjut, Sri Mulyani menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, selama ini kebijakan pengelolaan keuangan pusat dan daerah belum bersinergi secara optimal.

“Sinergi kebijakan fiskal jelas penting, baik itu dari sisi penyelerasan kebijakan fiskal, sinkronisasi belanja, arah kebijakan dan pengalokasi TKD, serta pengendalian APBN dan APBD,” kata dia.

Hal lain yang harus dilakukan, lanjut Sri Mulyani, adalah integrasi bagan akun sebagai upaya untuk mengharmonisasi dan konsolidasi keuangan pusat dan daerah. Begitu juga pengendalian fiskal daerah dalam keadaan darurat dan kegentingan, termasuk penyesuaian defisit APBD, perlu dilakukan oleh pemerintah pusat.

 

Tagar. #kemenkeu #bappenas #kebijakan fiskal #pembangunan berkelanjutan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Kamis, 09 Desember 2021, 21:02 WIB

BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya

Salah satunya, pelaksanaan belanja program PC-PEN sebesar Rp9 triliun di 10 kementerian/Lembaga (K/L) tidak memadai.

selengkapnya
BPK Sebut Serapan Anggaran PEN Bermasalah, Ini Rinciannya