×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Melebihi Dana POP, Anggaran Asesmen Nasional DInilai Terlalu Besar

Rabu, 21 Oktober 2020, 12:00 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Melebihi Dana POP, Anggaran Asesmen Nasional DInilai Terlalu Besar

Ilustrasi (kemendikbud.go.id)

Infoanggaran.com, Jakarta – Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) menilai anggaran asesmen nasional  senilai Rp1,49 triliun terlalu besar.  

“Ini angka yang sangat fantastis, melampaui dana POP (program organisasi penggerak) Rp595 miliar yang menjadi polemic beberapa waktu lalu,” ujar Koordinator P2G Satriawan Salim melalui keterangan tertulis yang diterima Infoanggaran.com pada Rabu (21/10/2020).

Satriawan memaparkan, dana Rp1,49 triliun itu dialokasikan untuk pendampingan kurikulum guru dan tenaga kependidikan RP518,5 miliar, pengembangan kurikulum dan perbukuan Rp137,8 miliar, implementasi kurikulum pada satuan pendidikan dan daerah RP346,9 miliar.

Lalu, asesmen kompetensi minimum (AKM) dan akreditasi Rp358,2 miliar, kegiatan pendampingan daerah terkait AKM serta tindak lanjut hasil AKM sebesar Rp120,2 miliar.

Dengan jumlah anggaran yang jumbo tersebut, Satriawan menilai Mendikbud Nadiem Makarem terkesan lebih mementingkan asesmen nasional yang rencananya bakal dimulai pada Maret 2021 mendatang ketimbang pembelajaran jarak jauh (PJJ) akibat pandemi Covid-19.

Padahal semestinya kebijakan Kemendikbud pada saat pandemi Covid-19 hendaknya berlandaskan sense of crisis. "Sebab selama pandemi ini, pembelajaran yang dilakukan guru masih belum maksimal dan mengalami berbagai masam kendala,” terang Satriawan.

 

Utamakan PJJ

Selain anggaran jumbo, Satriawan menilai asesmen nasional yang rencananya bakal dilaksanakan pada Maret 2021 terkesan tegesa-gesa dan tidak tepat di tengah pandemi Covid-19.

Ketimbang mendahulukan asesmen nasional, kata Satriawan, lebih baik Nadiem mengutamakan perbaikan jalannya PJJ terlebih dahulu sebagai infrastruktur utama pendidikan di tengah pandemi.

“P2G berpandangan bahwa evaluasi PJJ harus terlebih dahulu dilaksanakan sebelum evaluasi dan penilaian berbentuk AN yang dirancang saat pandemi,” tegas Satriawan.

Jika evaluasi tidak dilakukan, dia berpendapat bahwa asesmen nasional hanya akan menambah persoalan baru di tengah permasalahan PJJ yang hingga kini belum mereda.

“Siswa, guru, dan orang tua sangat berpotensi terbebani kembali. Sehingga ada beban yang double, sudah PJJ membebani ditambah asesmen nasional pula,” pungkas Satriawan.

Tagar. #kemendikbud #program organisasi penggerak #asesmen nasional

Berita Terkait
Artikel Lainnya