×
×
Selasa, 18 Januari 2022
OBS 2019
loading content

Mekanisme Perdagangan Karbon Domestik Harus Diimplementasikan Sesuai Road Map

Jumat, 19 November 2021, 14:46 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Mekanisme Perdagangan Karbon Domestik Harus Diimplementasikan Sesuai Road Map

Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto. (Youtube Direktorat Jenderal Pajak)

Infoanggaran.com, Jakarta – Komisi XI DPR RI meminta pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera merumuskan mekanisme carbon trading alias perdagangan karbon domestik. Sebab, pasar karbon harus bisa diimplementasikan sesuai road map atau peta jalan yang disusun oleh pemerintah.

“Kami di Komisi XI DPR RI akan terus mengawal proses ini untuk memberikan kemanfaatan lingkungan dan keekonomian,” kata Ketua Komisi XI DPR Dito Ganinduto dalam acara “Kickoff Sosialisasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, Jumat (19/11/2021).

UU HPP mengatur pajak karbon secara bertahap. Penerapan pajak karbon ini harus dilaksanakan sesuai dengan peta jalan yang memperhatikan perkembangan pasar karbon, pencapaian target National Determined Contribution (NDC), kesiapan sektor, hingga kondisi ekonomi yang mengedepankan prinsip keadilan serta keterjangkauan yang memperhatikan iklim usaha dan masyarakat kecil.

Pemerintah sendiri sudah mempunyai peta jalan perdagangan karbon. Dalam peta jalan tersebut, tahun ini pemerintah bakal melakukan pengembangan mekanisme teknis pajak karbon dan bursa karbon. Kemudian, pemerintah melalui Kementerian ESDM melakukan piloting perdangan karbon di sektor pembangkit listrik dengan harga rata Rp30 ribu per tCO2e.

April 2022 mendatang, pemerintah mulai menerapkan pajak karbon secara terbatas pada PLTU batubara dengan tarif Rp30 ribu per tCO2e dengan skema cap and tax.

Sementara pada 2025, pemerintah menargetkan bisa mengimplementasikan perdagangan karbon secara penuh melalui bursa karbon. Di saat bersamaan, pemerintah juga akan memperluas sektor pajak karbon berdasarkan kesiapan sektor.

Dito berharap, nantinya bursa carbon trading memang bisa diimplementasikan sesuai dengan peta jalan tersebut. “Jadi kami memberikan dukungan secara penuh kepada pemerintah dan otoritas terkait untuk mempersiapkan infrastruktur yang diperlukan agar bursa carbon trading ini dapat siap sesuai yang direncanakan oleh pemerintah,” tutur politisi Golkar itu.

 

Cukup Kompleks

Menyikapi hal tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani menyampaikan bahwa pemerintah sedang membahas bagaimana mekanisme carbon trading yang bisa dilakukan di Indonesia. Bahkan Kemenkeu sendiri tengah mendesain carbon tax sebagai instrumen untuk memfasilitasi pasar karbon pada 2025 mendatang.

Sri Mulyani mengatakan, mekanisme carbon trading yang akan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ini cukup kompleks. “Karena yang diperdagangkan adalah sertifikat izin dan sertifikat penurunan karbon,” jelas dia, dalam kesempatan yang sama.

Terutama, dari sisi harga jika menggunakan harga minimal yang diatur dalam UU HPP sebesar Rp30 ribu atau sekitar 2 dolar AS per tCO2e. Pasalnya, harga karbon di pasaran dunia sudah di atas 40 dolar AS per tCO2, bahkan Kanada akan menaikkan hingga di atas 124 dolar AS sampai 2030 mendatang.  

“Nah, ini pasti menimbulkan komplikasi. (Kalau) dari harga yang rendah, nanti kredit karbon kita dibeli oleh orang asing semua dan dipakai untuk carbon credit-nya di sana,” tukas Menkeu.

Atas dasar itu, Sri Mulyani menyampaikan bahwa penetapan harga karbon menjadi salah satu poin yang akan terus dimatangkan dalam menyusun mekanisme perdagangan karbon.

“Kita akan terus bekerja sama untuk membangun keseluruhan kerangka perdagangan karbon,” pungkas Sri Mulyani.

 

Tagar. #pajak karbon #UU HPP #perdagangan karbon #Road Map Pasar Karbon #dpr

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Senin, 17 Januari 2022, 17:00 WIB

ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun

Capaian tersebut sebesar 134 persen dari target Rp1,43 triliun.

selengkapnya
ESDM Kantongi PNBP Panas Bumi Rp1,92 Triliun
Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen

Senin, 17 Januari 2022, 15:00 WIB

Anggaran PEN 2022 Turun 39 Persen