×
Sabtu, 19 September 2020
loading content

Mau Buru Koruptor? Kembalikan Independensi KPK

Rabu, 29 Juli 2020, 14:49 WIB
Penulis: Maryono INFO ANGGARAN
Editor: Jimmy Radjah

Mau Buru Koruptor? Kembalikan Independensi KPK

Ilustrasi (kompas.com)

Infoanggaran.com, Jakarta - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai pemerintah tidak perlu menghidupkan kembali tim pemburu koruptor (TPK) guna menangkap buronan rasuah yang berkeliaran di luar negeri.

“Kalau mau memburu koruptor, kembalikan saja tugasnya ke KPK. Tapi dengan syarat terbitkan Perpu pemberlakuan kembali UU KPK Nomor 30 Tahun 2002,” ujar Busyro dalam sebuah diskusi virtual, Selasa (28/7/2020).

Dengan adanya perpu yang menganulir UU KPK yang baru yaitu UU Nomor 19 Tahun 2019, lanjut Busyro, lembaga antirasuah bakal kembali menjadi independen sehingga bisa lebih leluasa membentuk tim dengan kewenangan istimewa guna memburu koruptor.

“Dengan UU yang lama, terbukti KPK bisa memburu sejumlah koruptor seperti M Nazaruddin dan Nunun Nurbaeti,” terang Busyro.

Pernyataan tersebut menyikapi rencana pemerintah yang bakal menghidupkan kembali TPK yang dibentuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004.

Rencana tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD setelah buronan Djoko Tjandra diketahui berhasil masuk ke Indonesia guna mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Bahkan terpidana kasus Bank Bali itu bisa dengan mudah mengantongi KTP elektronik dan paspor. Keberadaan Djoko yang bebas berkeliaran di Indonesia diduga difasilitasi oleh oknum penegak hukum.

Namun Djoko Tjandra berhasil kembali melarikan diri ke luar negeri. Atas dasar itu, TPK berencana diaktifkan kembali untuk mengendus keberadaan dan menangkap para buronan kasus korupsi, termasuk Djoko.

 

Tidak Relevan dan Efektif

Dalam kesempatan yang sama, Indonesia Corruption Watch (ICW) mempertanyakan relevansi keberadaan tim pemburu koruptor yang bertugas meringkus buronan korupsi dan menyelamatkan aset negara itu.

“Kita punya tiga lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, KPK), yang salah satu tugasnya mengejar buronan,” jelas Peneliti ICW Lalola Ester.

Berdasarkan catatan lembaganya, Lalola menjelaskan hingga saat ini setidaknya ada 40 buronan yang kebanyakan berada di luar negeri.

Dari jumlah tersebut, 23 buronan terkait kasus korupsi yang ditangani Kepolisian, 22 buronan oleh Kejaksaan, dan sisanya menyangkut kasus yang ditangani KPK.

Sudah hampir dua dekade, negara ini tidak berhasil menangkap buronan kasus korupsi yang berkeliaran baik di dalam negeri maupun di luar negeri,” tukas Lalola.

Atas dasar realitas itu, Lalola yakin keberadaan TPK juga tidak akan memberi pengaruh yang signifikan. “Kita khawatir TPK ini nantinya hanya akan mengulang lagi kegagalan sebelumnya,” tandasnya.

Dosen Fakultas Hukum UII Arief Setiawan menambahkan, keberadaan TPK menangkap buronan korupsi tidak efektif. “Selama bekerja di bawah pemerintahan SBY, TPK hanya mampu mengejar dan menangkap empat koruptor.”

Keempat orang tersebut adalah David Nusa Wijaya terkait BLBI Bank Servitia, Darmono Kalawi (korupsi di Banten), Thabrani Ismail (Pertamina), dan Jefri Baso terkait kasus pembobolan Bank BNI.

Keberadaan TPK justru bisa mengganggu sistem peradilan pidana. “Munculnya ide tentang TPK ini bisa jadi akan mengganggu keterpaduan. Makin tidak terpadu sistem peradilan pidana kita, dengan memunculkan institusi yang ditempelkan pada sistem peradilan pidana,” jelas Arief.

Evaluasi Serius

Kalau ngotot akan mengaktifkan tim pemburu koruptor, Busyro menilai pemerintah harus melakukan evaluasi secara serius terhadap kualitas praktik sistem peradilan pidana yang terintegrasi, yaitu Polri, Kejaksaan Agung, dan KPK.

“Termasuk lembaga lain dalam sistem ini seperti PPATK, BPK, BPKP, dan Itjen Kementerian,” jelas Busyro.

Dia mengatakan,  sejumlah peraturan perundang-undangan seperti UU Parpol, UU Pemilu, dan UU MD3 juga harus direvisi. “Evaluasi akan usless tanpa adanya revisi sistem kepolitikan.”

Ketiga, pemerintah juga harus mengevaluasi bangunan oligarki politik dan bisnis yang acap kali menjadi hambatan pemberantasan korupsi. Realitas ini, menurut Busyro, salah satu faktor mengapa banyak koruptor lari ke luar negeri.

Belum lagi soal buruknya konfigurasi politik di Indonesia yang cenderung saling back up dan sandera hingga pelemahan peran masyarakat sipil.

Selama masalah tersebut tidak beres, “TPK justru menimbulkan risiko meluasnya public distrust terhadap lembaga penegak hukum,” tegas Busyro.

Jika pemerintah serius ingin memburu koruptor, bagi Busyro, solusinya hanya satu: kembalikan saja independensi KPK ketimbang repot-repot menghidupkan kembali tim pemburu koruptor.

 

Penulis: Maryono

Editor: Jimmy Radjah

Tagar. #tim pemburu koruptor, tpk, kpk, independensi kpk, buronan korupsi, #KPK #Tim pemburu koruptor #TPK #Buronan korupsi #Joko Tjandra

Artikel Lainnya

Sabtu, 19 September 2020, 15:06 WIB

Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu

Alokasi stimulus turun seiring telah tersedianya banyak sarana/prasarana kesehatan di 2020 yang tetap dapat digunakan di 2021.

selengkapnya
Dikritik Soal Anggaran Covid-19 2021, Ini Jawaban Stafsus Menkeu
Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara

Jumat, 18 September 2020, 16:06 WIB

Korban Terorisme Bisa Dapat Santunan Negara