×
×
Rabu, 27 Januari 2021
OBS 2019
loading content

Masyarakat Sipil: Proses Cakapolri Bukan Pemilihan, Tapi Penetapan

Kamis, 14 Januari 2021, 18:41 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Masyarakat Sipil: Proses Cakapolri Bukan Pemilihan, Tapi Penetapan

Ilustrasi (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Peneliti Senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus menilai proses fit and proper test terkait calon kepala polisi Republik Indonesia (kapolri) di DPR bukan pemilihan, melainkan hanya penetapan calon menjadi kapolri defenitif.

"Tidak tepat disebut proses pemilihan, tetapi hanya proses penetapan cakapolri," kata Lucius, Kamis (14/1/2021).

Hal itu lantaran nama yang diserahkan presiden Jokowi kepada DPR hanya satu nama, yakni Komjen Listyo Sigit. 

Koordinator Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow menambahkan, wacana yang berkembang saat ini DPR bukan lagi mbahas hal substansial, melainkan sebatas setuju dan tidak setuju.

“Kondisi ini tidak baik. DPR tidak boleh hanya menjadi stempel saja agar agenda reformasi bisa berjalan dengan baik,” jelasnya.

Sebelumnya, surat presiden (surpres) terkait cakapolri telah diterima oleh DPR pada Rabu (13/1/2021). Nama Listyo Sigit menjadi nama tunggal pilihan Presiden Jokowi untuk jadi kapolri mendatang.

Selanjutnya, DPR akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan guna mengambil keputusan menerima atau tidak menerima nama yang dipilih presiden Jokowi.

 

Uji Komitmen

Menanggapi hal itu, Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Badiul Hadi berpendapat momentum penetapan kapolri di DPR tidak seharusnya hanya menetapkan saja, melainkan menguji kapasitas leadership sekaligus komitmen calon Kapolri dalam membangun Polri ke depan.

Komitmen itu, antara lain,  memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Selain itu, kata dia, institusi kepolisian ke depannya harus transparan, terutama dalam hal anggaran, agar tidak kehilangan kepercayaan masyarakat.

 

Pendekatan Kamtibnas

Di forum yang sama, Direktur Lingkar Madani Ray Rangkuti menilai dipilihnya Listyo Sigit sebagai calon tunggal kapolri menunjukkan bahwa Jokowi mengedepankan pendekatan kemananan dan ketertiban masyarakat, bukan mengedepankan pendekatan reformasi Polri.

Ray mengaku agak pesimistis atas apa yang terjadi di DPR. "Suasananya hampir sama dengan zaman Orde Baru,” tuturnya.

Untuk itu Ray mendorong agar masyarakat turut serta mengawasi kondisi DPR saat ini.

 

Tagar. #DPR RI #polri #kapolri #formappi #FITRA

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Selasa, 26 Januari 2021, 20:14 WIB

Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR

Saat ini, total regulasi turunan UU Ciptaker berjumlah 52.

selengkapnya
Pemerintah Tambah 8 Aturan Baru Turunan UU Ciptaker Soal PUPR
Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun

Selasa, 26 Januari 2021, 13:48 WIB

Anggaran PEN Naik Lagi Jadi Rp553 Triliun