×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Maaf, Jumat Keramat KPK Tinggal Kenangan

Rabu, 31 Maret 2021, 12:00 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Maaf, Jumat Keramat KPK Tinggal Kenangan

Ilustrasi KPK (Foto: Istimewa)

Infoanggaran.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan tidak akan ada lagi Jumat keramat di masa kepemimpinannya.

"Mohon maaf Bapak dan Ibu mungkin sekarang tidak ada lagi yang mendengar pengumuman tersangka hari Jumat, enggak ada lagi. Kenapa? Karena kami membangun bahwa Jumat keramat tidak ada," kata Firli di Lembaga Pemasyarakat Sukamiskin, Bandung, Rabu (31/3/2021).

Firli mengatakan bahwa di masa kepemimpinannya semua hari adalah keramat. Sebab, KPK tak ingin ada kesan menargetkan seseorang menjadi tersangka. "Pokoknya hari Jumat harus ada pengumuman tersangka, kami tidak (mau seperti itu)," kata dia.

Menurutnya, penetapan tersangka dilakukan karena ada kecukupan alat bukti. Sehinggga, penetapan dan pengumumannya harus dilakukan ketika alat bukti itu mencukupi.

KPK, kata dia, tak ingin mengumumkan tersangka kalau penyidikannya masih membutuhkan waktu yang lama. Hal tersebut lantaran tak ingin keluarga pelaku korupsi itu ikut terpenjara karena pengumuman tersangka yang terburu-buru.

"Kalau seseorang kita umumkan tersangka korupsi, setidaknya anak, istri, orang tua, handai taulan (teman/sahabat), keponakan itu juga ikut terpenjara, juga ikut menerima hukuman. Itu kita tidak ingin (terjadi)," tegas Firli.

Firli mengunjungi penjara khusus koruptor ini untuk melakukan program penyuluhan antikorupsi kepada para narapidana.

 

Wajib Lapor LHKPN

Secara terpisah, Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengingatkan, batas waktu bagi penyelenggara negara untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk tahun pelaporan 2020 adalah 31 Maret 2021.

"KPK mengimbau kepada penyelenggara negara yang belum melaporkan kekayaannya agar segera menyampaikan," kata Ipi Maryati melalui siaran pers.

Sejak diluncurkan pada 2017, aplikasi e-LHKPN memungkinkan bagi penyelenggara negara untuk melakukan pengisian dan penyampaian laporan kekayaannya secara elektronik kapan saja dan dari mana saja.

"Saat ini seluruh wajib lapor juga telah memiliki akun pada aplikasi e-LHKPN. Sehingga, KPK memandang tidak ada alasan bagi penyelenggara negara untuk tidak menyampaikan laporan kekayaannya secara elektronik sebelum batas waktu," kata Ipi.

Selain itu, KPK juga mengingatkan agar penyelenggara negara melaporkan harta kekayaannya secara jujur, benar dan lengkap.

Hal itu sesuai dengan Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan KPK Nomor 7 tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka hanya LHKPN yang terverifikasi lengkap yang akan diumumkan.

Untuk diketahui, melaporkan harta kekayaan merupakan kewajiban bagi setiap penyelenggara negara sesuai amanah Pasal 5 Ayat 2 dan 3 Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Karena itu, penyelenggara negara juga wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.

Tagar. #KPK #ketua KPK #Korupsi #LHKPN #Firli Bahuri

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19