×
×
Selasa, 24 Mei 2022
OBS 2019
loading content

Luncurkan Simbara, Menkeu: Tata Kelola Minerba Lebih Akuntabel

Selasa, 08 Maret 2022, 14:24 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Romauli Lubis

Luncurkan Simbara, Menkeu: Tata Kelola Minerba Lebih Akuntabel

Menteri Keuangan Sri Mulyani. (Youtube Kemenkeu RI)

Infoanggaran.com, Jakarta - Pemerintah meluncurkan Sistem Informasi Mineral dan Batu Bara Antar Kementerian dan Lembaga (Simbara). Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, aplikasi Simbara bisa meningkatkan tata kelola minerba yang lebih transparan dan akuntabel.

"Pengelolaan yang baik dari sumber daya alam merupakan suatu kewajiban dan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat," ujar Sri Mulyani dalam peluncuran Simbara, Selasa (8/3/2022).

Menkeu menjelaskan, sistem tersebut mengintegrasikan business process mulai dari single identity wajib pajak dan wajib bayar, proses perizinan tambang, rencana penjualan, verifikasi penjualan, pembayaran PNBP, ekspor, pengapalan, hingga devisa hasil ekspor.

Integrasi data dilakukan antara Kementerian Keuangan, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, dan Bank Indonesia.

Menurut Menkeu, integrasi proses bisnis dan data antar K/L memang sudah seharusnya dilakukan di era digitalisasi.

Selain bisa meningkatkan tata kelola minerba, sambung dia, dunia usaha bisa mendapatkan kepastian dari antar K/L dan informasi yang sama.

"Ini bentuk transparansi dan akuntabilitas yang penting,” tegas Sri Mulyani.


Sinergi

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif mengatakan, keberadaan aplikasi Simbara tidak lepas lantaran adanya sinergitas antar K/L untuk mewujudkan tata kelola minerba yang baik.

"Simbara hadir untuk mendukung sinergi proses bisnis dan aliran data minerba antar kementerian dan lembaga," jelas Arifin.

Arifin meyakini sistem tersebut bisa mewujudkan efektivitas pengawasan dan optimalisasi penerimaan negara di sektor minerba.

Selain itu, fasilitas single submission system untuk proses pengapalan menjadi lebih praktis, cepat, dan akuntabel. Begitu juga pengawasan kepatuhan terhadap domestic market obligation (DMO) oleh badan usaha dapat dilakukan dengan lebih maksimal.

Bahkan, kata Arifin, "Simbara bisa menertibkan perdagangan mineral dan batu bara ilegal oleh pelaku usaha baik sebagai produsen maupun pedagang perantara yang dapat mengakibatkan kebocoran terhadap penerimaan negara."

Tagar. #sri mulyani #arifin tasrif #simbara #minerba

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 20 Mei 2022, 22:16 WIB

Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin

Hingga saat ini masih banyak rakyat kecil yang membutuhkan bantuan pemerintah.

selengkapnya
Puan Minta RAPBN 2023 Tetap Alokasikan Dana untuk Warga Miskin