×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Legislator: Tax Amnesty Tidak Akan Efektif

Senin, 24 Mei 2021, 11:50 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Legislator: Tax Amnesty Tidak Akan Efektif

Ilustrasi. (cnnindonesia.com)

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati turut merespons rencana kebijakan tax amnesty jilid II yang akan dirancang pemerintah melalui revisi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

Anis meyakini kebijakan pengampunan pajak itu tidak akan efektif. Bukti empirisnya adalah kegagalan kebijakan tax amnesty jilid I yang bertujuan menambah pendapatan perpajakan, dapat menarik dana dari luar negeri, serta diharapkan bisa memperluas basis perpajakan di Indonesia guna meningkatkan rasio pajak Indonesia.

Dari sisi pendapatan perpajakan, contohnya. Menurut dia, kebijakan yang digulirkan pada 2016 itu tidak berhasil mencapai target pendapatan perpajakan. Hanya Rp135 triliun atau 81 persen dari target yang sudah dicanangkan sebesar Rp165 triliun.

“Melesetnya target tersebut tentu berimplikasi ke APBN yang sedang berjalan. Apabila angka tersebut sudah dimasukkan sebagai target pendapatan, maka ketika tidak tercapai, kekurangan sebesar Rp30 triliun harus ditambal, baik melalui penambahan defisit (utang) maupun mengurangi pos belanja," kata Anis melalui keterangan tertulis, Senin (14/5/2021).

Selain itu, Anis menilai kebijakan tax amnesty bisa mengecewakan wajib pajak yang patuh lantaran tak mendapat keuntungan dari kebijakan tersebut. Bahkan, bisa saja pembayar pajak takut bahwa pendapatan negara yang hilang akibat tax amnesty akan menjadi beban pajak untuk mereka di masa yang akan datang.

Akibatnya, kata Anis, bukan tidak mungkin para pembayar pajak yang jujur justru ikut melakukan pengemplangan. “Dari sini kita dapat melihat bahwa sekarang justru bukan saat yang tepat untuk melakukan tax amnesty," tegas dia.

Senada, anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H Amro menilai kebijakan tax amnesty jilid II kurang tepat di saat APBN masih minus.

“Justru perlu ada tambahan pemasukan dari sektor pajak, sehingga pemasukan dari sektor perlu digenjot, bukanya dipangkas," kata Fauzi.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan per akhir November 2020, APBN mengalami defisit anggaran sebesar Rp883,7 triliun atau setara 5,6 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini akibat dari penerimaan negara hanya tercatat Rp1.423 triliun, sementara belanja negara mencapai Rp2.306,7 triliun.

“Kemudian pada kuartal 1-2021 APBN kita kembali mengalami defisit sebesar Rp144,2 triliun. Defisit disebabkan oleh penerimaan negara yang masih minim sementara belanja melonjak,” imbuh dia.

Fauzi menilai kebijakan tax amnesty hanya menguntungkan kalangan pengusaha kelas atas. Sementara pengusaha kecil macam pelaku UMKM harus terus membayar pajak.

“Berhentilah memanjakan para pengusaha dengan kebijakan tax amnesty, kebijakan tersebut tak usah diteruskan saat APBN kita lagi terus mengalami defisit karena pandemi,” tegas anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

 

Sunset Policy

Ketimbang tax amnesty, Fauzi menyarankan agar pemerintah menggulirkan sunset policy atau penghapusan sanksi administrasi perpajakan. Menurutnya, kebijakan ini lebih aman dan berkelanjutan untuk dimasukkan di dalam kerangka konsolidasi kebijakan fiskal 2022.

Alasannya, kata dia, diskon pajak pada sunset policy masih di kisaran 15 persen yang jauh berbeda dari diskon tax amnesty yang bisa mencapai 2 persen, sehingga 2023 berpotensi menormalkan defisit di angka 3 persen dari PDB.

“Pemerintah selain harus meningkatkan target pendapatan dari sektor pajak, juga harus lebih kreatif mencari sumber-sumber pendapatan lain, agar APBN kita tidak terus mengalami defisit," imbuh Fauzi, mengingatkan.

Sementara itu, anggota Komisi XI Andreas Eddy Susetyo menyarankan pemerintah untuk melanjutkan reformasi perpajakan ketimbang menerapkan kebijakan tax amnesty jilid II.

 Tax amnesty bukan jawaban yang tepat atas shortfall pajak. Pemerintah harus terus didukung untuk fokus pada reformasi perpajakan dengan menyempurnakan regulasi, memperbaiki administrasi, meningkatkan pelayanan, dan konsisten melakukan pengawasan kepatuhan,” jelas Andreas.

Menurut Andreas, paling dibutuhkan saat ini adalah sistem perpajakan yang kuat, kredibel, dan akuntabel. “Sehingga menghasilkan penerimaan yang optimal dan sustain jauh lebih penting dan mendesak ketimbang tax amnesty.”

Selain itu, dia berharap pemerintah juga memfasilitasi wajib pajak yang patuh melalui Program Pengungkapan Aset Sukarela atau Voluntary Disclosure Program dengan mengenakan tarif pajak normal dan memberikan keringanan sanksi.

“Tarif lebih rendah dapat diberikan untuk yang melakukan repatriasi, dan atau bisa juga menginvestasikan dalam obligasi pemerintah. Hal ini harus diikuti dengan pelayanan yang baik, pembinaan, dan penegakan hokum yang konsisten dan terukur,” pungkas legislator dari Dapil Jawa Timur V itu.

Tagar. #tax amnesty #perpajakan #pendapatan negara #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Indonesia, 'Surga' Baru Para Pengemplang Pajak

Jumat, 08 Oktober 2021, 20:09 WIB

Indonesia, 'Surga' Baru Para Pengemplang Pajak
FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II

Jumat, 01 Oktober 2021, 11:22 WIB

FITRA Tolak Tax Amnesty Jilid II
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19