×
×
Jumat, 25 Juni 2021
OBS 2019
loading content

Legislator Sebut Ekonomi Hijau Butuh Dukungan Anggaran, Minimal 5 Persen

Selasa, 11 Mei 2021, 16:05 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Legislator Sebut Ekonomi Hijau Butuh Dukungan Anggaran, Minimal 5 Persen

Ilustrasi. (tribunnews.com).

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR Abdul Wahid menyambut baik komitmen Presiden Jokowi mengenai kebijakan green economy alias ekonomi hijau sebagai upaya menurunkan emisi gas rumah kaca.

"Kita dukung pelaksanaan ekonomi hijau ini, tetapi kita belum melihat secara jelas program konkretnya seperti apa,” ujar Wahid, Selasa (11/5/2021).

Wahid mengatakan, pengembangan ekonomi membutuhkan dukungan berbagai kebijakan, terutama dukungan anggaran negara ekonomi ramah lingkungan tidak sekadar wacana.

Menurut dia, harus ada porsi khusus untuk ekonomi hijau. "5 persen sampai 10 persen (dari total belanja negara). 5 persen saja sudah selesai itu ekonomi hijau," jelasnya.

Sementara bila pendanaan mengandalkan investor, sambung dia, “maka kita perlu mencari investor yang berkomitmen untuk mewujudkan ekonomi hijau.”

Wahid menegaskan, pengembangan ekonomi hijau yang diikuti dengan pengurangan penggunaan energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) merupakan langkah penting bagi pemerintah untuk mencegah krisis iklim.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan komitmennya bahwa kebijakan pembangunan nasional pada 2022 mendatang harus mengarah kepada green economy.

“Kita juga harus memperoleh manfaat dari perkembangan dunia yang mengarah kepada green economy. Ini hati-hati ke depan mengenai green economy,” ujar Jokowi dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2021, 4 Mei 2021 lalu.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sudah melakukan berbagai upaya dalam menghadapi krisis iklim, salah satunya dengan melakukan ratifikasi Paris Agreement tentang perubahan iklim yang dituangkan melalui UU Nomor 16 Tahun 2016.

Dalam aturan tersebut ditegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan dukungan internasional sebagai NDC pada 2030 mendatang.

Sementara di level kebijakan pemerintah, RPJMN 2020-2024 telah memasukan kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK) sebagai upaya menekan emisi gas rumah kaca.

 

Minimal Rp6,7 Triliun

Berdasarkan kajian Koalisi Generasi Hijau, pengembangan ekonomi hijau membutuhkan dukungan fiskal minimal sebesar Rp6,7 triliun.

Dana tersebut digunakan untuk tiga sektor utama yang dapat berkontribusi pada pemulihan ekonomi sekaligus penurunan emisi karbon yakni sektor energi, pertanian, dan persampahan.

Di sektor energi Rp210 miliar. Anggaran tersebut untuk pemasangan PLTS Atap pada 70 Gedung Kementerian/Lembaga untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Perpres Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional.

Menurut koalisi, PLTS Atap bisa menghemat biaya listrik di gedung-gedung K/L sebesar Rp22 miliar per tahun. Selain itu, program ini juga diperkirakan bisa mengurangi emisi 339.624 tCO2 selama 25 tahun.

Bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan hingga melibatkan 700 pekerja pada tahap konstruksi untuk pekerjaan pemasangan, logistik, dan pemeliharaan.

Lalu sektor pertanian Rp2,94 triliun. Dana ini direalisasikan melalui peremajaan Perkebunan Rakyat seluas 107.208 ha di 41 Kabupaten dan dengan padat karya tunai dan pengembangan korporasi petani.

Meski membutuhkan anggaran nyaris Rp3 triliun, Koalisi Generasi Hijau memperkirakan proyek tersebut bisa meningkatkan hasil panen antara 15 persen hingga 17 persen.

Manfaat lainnya, bisa mengurangi emisi 100 juta tCO2e dalam jangka waktu 20 tahun. Juga bisa menciptakan 151 ribu lapangan kerja baru pada 2022 dan mendukung 19 juta lapangan kerja yang sudah ada.

Terakhir, sektor persampahan Rp3,57 triliun. Programnya berupa stimulus untuk 5000 pelaku usaha persampahan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Berdasarkan perhitungan koalisi, program tersebut diperkirakan akan meningkatkan daur ulang sampah sampai 40 ribu ton per hari atau setara dengan manfaat ekonomi Rp23 triliun per tahun.

Pengurangan emisinya bisa mencapai 7.306.845 tCO2 per tahun atau sebesar 146 juta ton CO2e selama 20 tahun. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang bisa diciptakan bisa mencapai 15 ribu hingga 75 ribu lapangan kerja baru pada 2022 serta bisa meningkatkan kesejahteraan 850 ribu pemulung di seluruh Indonesia.

Koalisi Generasi Hijau meyakini hasil kajiannya itu mampu mendukung upaya pemerintah dalam membangun perekonomian Indonesia yang lebih berkelanjutan setelah keterpurukan akibat pandemi.

Tagar. #dpr #kebijakan fiskal #energi baru terbarukan #ekonomi hijau

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 25 Juni 2021, 11:17 WIB

Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih

Program food estate yang digarap oleh masing-masing kementerian tersebut harus ada segmentasi bidang garap dan lahan yang tegas dan jelas.

selengkapnya
Tersebar di Banyak Kementerian, Anggaran Food Estate Tidak Boleh Tumpang Tindih