×
×
Sabtu, 23 Oktober 2021
OBS 2019
loading content

Legislator: Reformasi Perpajakan Harus Dibarengi Penguatan Teknologi Informasi

Senin, 27 September 2021, 18:14 WIB
Penulis: Maryono
Editor: Jimmy Radjah

Legislator: Reformasi Perpajakan Harus Dibarengi Penguatan Teknologi Informasi

Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin. Sumber Foto: TRIBUNNEWS.COM

Infoanggaran.com, Jakarta – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menegaskan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) harus melakukan penguatan teknologi informasi guna mendukung upaya reformasi perpajakan melalui revisi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP).

"Sejalan dengan agenda reformasi fiskal yang tengah dipersiapkan pemerintah, penting bagi Kemenkeu meningkatkan kapasitas teknologi dan informasi secara memadai dan andal," terang Puteri, dilansir Parlementaria pada Senin (27/9/2021).

Terlebih, penguatan teknologi informasi di  Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC). Pasalnya, kata Puteri, kedua direktorat jenderal ini memiliki peran sentral dalam mengejar target penerimaan negara. 

Dia mengakui bahwa Kemenkeu telah mendapat tambahan anggaran sebesar Rp992,78 miliar untuk tahun anggaran 2022 terkait penguatan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi (TIK) di bidang keuangan negara. 

Dana tersebut di antaranya untuk untuk pengembangan Core Tax Administration System, Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) 4.0, dan Sistem Informasi DJP (SIDJP).

Kendati begitu, Puteri menegaskan bahwa pengembangan sistem informasi yang dicangankan Kemenkeu itu harus benar-benar mampu mendukung upaya reformasi perpajakan secara maksimal.

Soal aplikasi CEISA 4.0, misalnya. Menurut Puteri, pengembangan aplikasi yang beralokasi Rp145,36 miliar ini harus mampu meningkatkan pelayanan kepabeanan dan cukai serta mencegah risiko downtime yang sempat terjadi beberapa waktu yang lalu. 

"Kejadian downtime kemarin mengganggu pelayanan kepabeanan dan cukai, hal ini perlu menjadi catatan DJBC. Selain itu, DJBC juga harus pastikan kapasitas penyimpanan data, back up data, hingga keamanan data untuk memitigasi risiko kejadian serupa terulang kembali,” imbuh legislator dapil Jawa Barat VII itu.

Di samping CEISA 4.0, Puteri meminta agar penguatan (SIDJP) juga bisa memperkuat sistem pelayanan pajak, khususnya untuk memastikan insentif perpajakan yang diberikan DJP tepat sasaran. 

Terlebih, sambung dia, Laporan Hasil Pemeriksaan LKPP 2020 atas Sistem Pengendalian Intern menyebutkan bahwa sistem yang digunakan DJP untuk melakukan verifikasi permohonan pengajuan insentif belum memadai. 

Menurut Puteri, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab realisasi penyaluran insentif dan fasilitas perpajakan yang tidak sesuai ketentuan. Padahal saat pandemi sekarang ini, pelaku usaha sangat membutuhkan insentif tersebut. 

“Oleh karenanya, tambahan anggaran (Rp992,78 miliar) ini harus memperkuat juga sistem yang dikembangkan DJP,” pungkas Puteri.

 

Tagar. #kemenkeu #dpr #reformasi perpajakan

Berita Terkait
Artikel Lainnya

Jumat, 22 Oktober 2021, 14:42 WIB

ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim

Substansi RKUHP masih berpotensi menghadirkan overkriminalisasi dengan adanya sejumlah pasal karet.

selengkapnya
ICJR: Reformasi Peradilan Pidana Stagnan, Respons Pemerintah Minim
Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN

Kamis, 21 Oktober 2021, 16:28 WIB

Proyek Kereta Cepat Tidak Boleh Pakai SiLPA APBN
Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'

Selasa, 19 Oktober 2021, 19:56 WIB

Hadapi Ancaman Katastropik, APBN Bisa 'Lumpuh'
DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19

Selasa, 19 Oktober 2021, 11:24 WIB

DBH-DAU Tak Lagi Wajib Dialokasikan untuk Covid-19