×
×
Minggu, 25 Juli 2021
OBS 2019
loading content

Legislator PDIP Usulkan Kemendes Dibubarkan

Rabu, 16 Juni 2021, 15:45 WIB
Penulis: Yenglis Dongche
Editor: Jimmy Radjah

Legislator PDIP Usulkan Kemendes Dibubarkan

Ilustrasi (Foto: Kemendes PDTT)

Infoanggaran.com, Jakarta  Anggota Komisi V DPR RI Sadarestuwati mengusulkan agar Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) dibubarkan saja.

Pasalnya, kondisi di Kemendes dinilai  berantakan atau amburadul. Hal itu dapat dilihat dari sejumlah permasalahan yang membelit kementerian tersebut.

Sadarestuwati merinci, masalah pertama di Kemendes terkait dengan permintaan reformasi struktural dari Presiden Joko Widodo. Permintaan itu sejak 2019 lalu itu bernama perubahan struktur organisasi dan tata kerja. “Tapi yang terjadi begini, amburadul. Posisi Dirjen saja baru keisi,” ujarnya, Rabu (16/6/2021).

Jabatan Dirjen yang dimaksud Sadarestuwati adalah Dirjen Pembangunan Desa, dan Pedesaan. Posisi itu kini dijabat oleh Sugito, yang baru dilantik oleh Menteri Desa PDTT Abdul Halim pada Senin (14/6/2021).

Selain keterlambatan pengisian jabatan, Sadarestuwati juga berharap posisi itu diisi oleh orang profesional, dan paham di bidangnya. “Jangan sampai asal bapak senang. Repot, karena akan nurut saja untuk membuat program,” ujarnya.

Selain dari sisi tata kelola organisasi, Sadarestuwati juga menyoroti permasalahan anggaran. Menurut dia, Kemendes PDTT pernah mengeluhkan minimnya anggaran. Namun, hal ini bertolak belakang dengan adanya biaya renovasi rumah dinas Menteri Desa PDTT yang nilainya mencapai Rp4 miliar.

Sadarestuwati menuturkan angka tersebut tak pernah tertuang dalam pembahasan anggaran Kemendes PDTT. “Ini anggaran dari mana? Perlu dipertanyakan,” ujarnya.

Lalu dari sisi pelaksanaan prorgam, Sadarestuwati juga menyoroti adanya pemberian ‘karpet merah’ bagi perusahaan yang ingin melakukan tender di Kementerian. “Ada proyek yang hanya boleh satu bendera saja,” kata dia.

Terlepas dari semua masalah yang dijabarkan di atas, Sadarestuwati menekankan bahwa selama lebih dari 10 tahun menjabat sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, ia melihat tak pernah ada perbaikan di Kementerian Kemendes PDTT. Karena itu, dia mengatakan lebih baik Kemendes PDTT lebih baik jika dibubarkan saja.

“Semua serba aneh. Saya harap, suara ini didengarkan Presiden dan penegak hukum,” pungkasnya.

 

Kental Nepotisme

Senin (14/6/2021) kemarin, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar melantik empat pejabat di lingkungan Kemendes PDTT. Pelantikan tersebut berdasarkan surat Keputusan Presiden Nomor 78/TPA/2021 dan Keputusan Mendes PDTT Nomor 43 Tahun 2021.

Empat pejabat yang dilantik adalah Sugito sebagai Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan.

Lalu, Prof Luthfiyah Nurlaela sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bito Wikantosa sebagai Staf Ahli Bidang Pembangunan dan Kemasyarakatan, serta Widarjanto sebagai Kepala Balai Besar Pelatihan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah, Tertinggal, dan Transmigrasi, Yogyakarta.

Ketua Komisi IV DPR RI Lasarus memerkirakan pelantikan sejumlah pejabat di Kemendes PDTT akan menjadi sorotan publik karena kental dengan aroma nepotisme. Namun dia tidak menjelaskan lebih jauh nepotisme yang dimaksud.

 

Tagar. #anggaran kemendes #DPR RI #reformasi birokrasi #Kemendes PDTT

Artikel Lainnya

Jumat, 23 Juli 2021, 18:45 WIB

Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan

Esensi pembatasan sosial adalah pencegahan penularan sesama manusia, sehingga penghukuman bukanlah solusi.

selengkapnya
Penuhi Hak Dasar Masyarakat Sebelum Terapkan Pemidanaan
Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen

Jumat, 23 Juli 2021, 18:01 WIB

Penerimaan Cukai Rokok Naik 21 Persen